GO PLTN Indonesia, Energi Nuklir atasi Krisis Energi dan Ramah Lingkungan

Eisenhower, Soeharto, SBY, dan Nuklir

2010-06-17T03:09:00.000-07:00

Suara Pembaruan 15/6/2009
2010-06-15

Eisenhower, Soeharto, SBY, dan Nuklir
Oleh : Markus Wauran

Eisenhower, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) masing-masing adalah Jenderal dari kesatuan Infanteri Angkatan Darat. Ketiga Jenderal ini pernah menjadi Presiden di negaranya masing-masing. Eisenhower adalah Presiden AS ke-34, Soeharto, Presiden RI ke-2, dan SBY Presiden RI ke-6 yang sedang berkuasa saat ini. Masing-masing Presiden ada keunggulannya.

Dari pengalaman perang, Eisenhower lebih populer dan unggul dari Soeharto dan SBY. Puncak popularitas Eisenhower adalah sebagai Panglima Perang Pasukan Sekutu di Eropa yang memenangkan peperangan melawan pasukan Nazi dan koalisinya dimulai dari pantai Normandia sampai ke beberapa Negara Eropa Barat. Soeharto terkenal sebagai Panglima Perang Mandala membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda, melalui kemenangan diplomasi tanpa perang. SBY pernah bertugas sebagai Commander of United Nations Military Observers dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina tahun 1995-1996. Juga pernah memimpin pasukan dalam perang lokal di Timor Timur.

Ada keunggulan SBY dibandingkan dengan Eisenhower dan Soeharto. SBY dikenal sebagai Jenderal intelektual yang diakui oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, serta penulis beberapa buku baik berbahasa Inggris maupun Indonesia. Dengan pesona yang memukau, SBY mampu berbicara soal politik, konstitusi, ekonomi, budaya, secara cerdas. Eisenhower menjadi Presiden untuk dua masa jabatan (8 tahun), namun Soeharto lebih unggul karena menjadi Presiden RI selama 32 tahun, yang selalu terpilih secara aklamasi oleh MPR. SBY adalah Presiden pertama RI yang dipilih langsung oleh rakyat dan sedang menjalani masa jabatan ke dua (terakhir) sebagai Presiden yang saat ini sedang menjalani ujian berat dengan berbagai persoalan rumit.
Sebagai Jenderal perang, sesungguhnya Eisenhower benci perang sebagaimana pidatonya di Ottawa pada 10 Januari 1946. yang antara lain mengatakan: “saya benci perang sebagai seorang pejuang yang sudah mengalaminya, sebagai seseorang yang melihat kebrutalitasannya dan kebodohanannya….

Kemungkinan, sebagai ekspresi bahwa dia benci perang walaupun dalam setiap penugasan selalu memenangkan perang, dalam Pidatonya sebagai Presiden AS di depan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 8 Desember 1953, Eisenhower mencanangkan “Atom Untuk Perdamaian”(Atom for Peace). Pidato ini menggemparkan dunia karena pada waktu bersamaan, AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis sedang berlomba melakukan pengembangan dan uji coba senjata nuklir.

Akibat pidato tersebut, Eisenhower berjasa dalam 3 hal besar yang berdampak bagi AS sendiri maupun bagi dunia. Tiga hal tersebut, pertama, berhasilnya dibangun PLTN pertama di Shippingport, Pennsylvania yang pengoperasiannya diresmikan tanggal 2 Desember 1957 dihadiri Presiden Eisenhower. Kedua, ditetapkannya Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons yang disingkat NPT oleh PBB 12 Juni 1968 di New York dan mulai berlaku efektif 5 Maret 1970; Ketiga, dimanfaatkannya Reaktor Triga sebagai sumbangan AS pada berbagai negara (seperti Austria, Finlandia, Italia, Jepang, Bangladesh, Kongo, Brazil, Jerman, Filipina, , Meksiko, Indonesia, dll) untuk memanfaatkan nuklir bagi tujuan damai dan kesejahteraan. Triga adalah singkatan dari training, research, isotopes, General Atomics. Reaktor Triga artinya reaktor yang berfungsi untuk latihan, penelitian dan memproduksi isotop yang disain dan manufaktur-nya oleh General Atomics. Reaktor pertama Indonesia adalah reaktor Triga Mark II bantuan AS yang sampai saat ini masih beroperasi di-Bandung.

Di era Soeharto, dibangun 2 reaktor penelitian, Reaktor Kartini di Yogyakarta (1979) dan Reaktor Siwabessy di Serpong(1987) . Juga di-bangun berbagai fasilitas Iptek nuklir baik di kawasan nuklir Pasar Jumat Jakarta Selatan maupun di Serpong yang terkenal dengan Puspitek Serpong. Demikian pula dengan pembangunan sumber daya manusia yang menguasai Iptek Nuklir, kelembagaan dan perangkat hukum sangat signifikan sehingga di era ini sebenarnya Indonesia telah memenuhi syarat untuk mulai membangun PLTN.

Pada peresmian berbagai fasilitas Iptek Nuklir antara tahun 1987 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, ada 3 hal penting yang disampaikan Soeharto yang harus menjadi pegangan bangsa kita, yaitu : pertama, bahwa hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 thn yad untuk memenuhi kebutuhan listrik di-Pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada seperti air, panas bumi, gas alam dan batubara tidak akan mencukupi. Karena itu mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir; kedua, penggunaan teknologi nuklir maupun teknologi manapun memang ada resiko. Namun, dengan perencanaan yang cermat tidak perlu ragu untuk menerapkannya. Dalam kehidupan, acapkali kita harus berani menghadapi resiko karena resiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan yang akan mampu menjadi bangsa yang maju; ketiga, saya percaya bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi canggih. Nenek moyang kita telah membuktikannya dengan membangun candi yang sangat indah arsitekturnya dan armada laut yang mengarungi samudra luas. Penjajahlah yang membuat kita lemah dan kurang percaya diri. Karena itu, setelah menjadi bangsa merdeka kita harus dapat bangkit kembali untuk mensejajarkan diri dengan bangsa lain yang telah maju.

Persiapan pembangunan nuklir untuk tujuan damai yang telah dipersiapkan Soekarno sampai Soeharto baik SDM, perangkat hukum, kelembagaan dan berbagai fasilitas Iptek nuklir lainnya, kemudian ditindaklanjuti SBY dengan beberapa perangkat hukum antara lain Peraturan Presiden No 5 tahun 2006, dan Undang No 17 tahun 2007 serta dukungan politik DPR dan dukungan tehnis IAEA, maka tidak ada lagi alasan apapun untuk menunda pembangunan PLTN.

Saatnya Presiden SBY mengeluarkan Keppres untuk Indonesia siap go PLTN.
Namun, sampai saat ini Keppres tsb belum terbit. Ada komentar yang mengatakan bahwa SBY orangnya peragu, tidak berani mengambil resiko dan keputusan jika ada tantangan, karena itu tidak mungkin akan ada Keppres untuk Indonesia go PLTN. Sebagai Jenderal infantri seperti Eisenhower dan Soeharto, bagi penulis tidak mungkin SBY peragu apalagi penakut. Karena kalau peragu dan penakut tidak mungkin SBY jadi Jenderal infantri yang setiap saat siap mati untuk tanah air.

Jika SBY saat ini sedang mencari kiat terbaik dan teladan kepemimpinan para Jenderal yang mengilhami dalam mengambil keputusan untuk Indonesia Go PLTN, maka sikap Eisenhower yang berani mengambil keputusan dalam situasi yang kontradiktif demi kepentingan kemanusiaan secara nasional dan global serta sikap Soeharto yang berani mengambil keputusan juga dalam situasi yang kontradiktif demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan serta tidak takut pada bangsa lain yang sudah maju karena percaya diri dan sangat percaya pada SDM Indonesia, kiranya menjadi acuan dan pemicu bagi SBY untuk segera mengambil keputusan Indonesia Go PLTN. Kiranya TYME mengaruniakan kemampuan dan kearifan bagi SBY untuk mengambil keputusan yang berani, cermat dan cepat Indonesia Go PLTN seperti yang dibuat oleh Eisenhower dan Soeharto. Amin.

Penulis adalah Pengurus HIMNI dan IEN serta Anggota DPR/MPR periode 1987-1999

Mohon komentar tentang pendapat/opini Bpk. Markus Waran tersebut mengingat pendapat & pernyataan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, MENEG Ristek yang sekarang dan sebelumnya, sosialisasi tenaga nuklir (termasuk PLTN) dan hasilnya, desakan DPR untuk pembentukan MPTN yang harus didengar lebih dahulu. Trims

Persepsi dan Penerimaan Masyarakat terhadap PLTN (1997)

2010-04-11T12:13:00.000-07:00

Persepsi dan Penerimaan Masyarakat terhadap PLTN

"Hingga kini, energi nuklir tetap pilihan terakhir. Apalagi dengan ditemukannya beberapa sumber gas alam di Natuna, Irian Jaya, Kalimantan dan lain-lain. Penggunaan energi nuklir di Indonesia bahkan akan mundur dari tahun 2003 menjadi beberapa puluh tahun kemudian, bisa tahun 2020, bisa tahun 2030, tergantung analisis yang akan dilakukan terhadap skenario kebijakan energi nasional jangka panjang," kata Menristek/Ketua BPPT B.J. Habibie pada pembukaan Konferensi Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Jakarta, 11 Maret 1997.
Di lain pihak, kapanpun PLTN (bila jadi) dibangun, memberikan pengetahuan iptek nuklir kepada masyarakat secara obyektif perlu dilakukan, seperti saran H.A. Amiruddin, Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia pada Lokakarya Energi Nasional 16-18 Oktober 1996. Berikut kutipan makalah H.A. Aminuddin secara lengkap.
Pendahuluan
Ada dua cara untuk menghasilkan listrik secara ekonomis dalam skala besar. Pertama menggunakan tenaga air dan kedua menggunakan tenaga panas. Tenaga air memanfaatkan energi grafitasi air terjun, sedangkan tenaga panas memanfaatkan energi yang terdapat pada uap bertekanan tinggi. Kedua-duanya untuk memutar turbin dan generator listrik. Murahnya pusat listrik tenaga air (PLTA) karena ia tidak memerlukan bahan bakar. Bahan bakar PLTA disuplai secara tidak langsung dari energi surya melalui siklus hidrologik. Jadi PLTA satu-satunya pemanfaatan energi surya sebagai pembangkit listrik yang layak secara ekonomi. Uap bertekanan tinggi pada pusat listrik tenaga uap dapat diperoleh dengan cara membakar batubara, minyak, gas kayu dan bahan-bahan lain yang dapat terbakar untuk memanaskan air. Pemanasan air ini juga dapat ditempuh dengan memanfaatkan energi yang dikeluarkan melalui proses pembelahan inti atom uranium (proses fissi inti). Pusat listrik yang terakhir ini dikenal dengan nama Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Dalam sudut pandang kebutuhan energi di masa sekarang dan akan datang, sebagian besar masyarakat sepakat bahwa Indonesia harus meningkatkan suplai energinya, terutama energi listrik yang peningkatan kebutuhannya untuk kini saja gagal diantisipasi oleh PLN. Selain listrik merupakan salah satu komponen dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), ia mempunyai peranan lain yaitu sebagai pendorong perekonomian, sehingga ada suatu korelasi antara konsumsi energi listrik dan keadaan perekonomian suatu masyarakat. Namun demikian, dari beberapa sumber energi yang ada perlu ditentukan beberapa alternatif pilihan. Alternatif-alternatif tersebut sudah sering ditawarkan oleh pemerintah dan telah banyak dibahas, dikaji dan dikomentari oleh para pakar energi, pakar listrik maupun masyarakat umum.
Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana presepsi dan penerimaan masyarakat bila PLTN dipilih sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di masa mendatang. Dilihat secara garis besar pasang surut perkembangan pandangan masyarakat dunia tentang PLTN sejak berakhirnya perang dunia II hingga sekarang, kemudian hanya secara garis besar, karena harus diakui bahwa hingga kini belum ada studi yang mendalam dan objektif dalam rangka mengukur presepsi atau penerimaan masyarakat terhadap kehadiran PLTN di Indonesia, akan dibahas berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat tentang perlu tidaknya PLTN di Indonesia yang akhir-akhir semakin marak.
Pandangan Masyarakat Terhadap PLTN
Pada awalnya, ada kegairahan pasca perang terhadap segala sesuatu yang bersifat ilmiah yang telah dicakup oleh iptek nuklir, yang menimbulkan optimisme di kalangan media bahwa mobil dan listrik tenaga atom akan membuatnya "terlalu murah untuk diukur". Media memaklumkan bahwa "abad atom telah mulai". Tiga puluh tahun kemudian, pada pertengahan tahun 70-an mulai muncul suatu reaksi karena impian tentang tentang segalanya bertenaga nuklir ternyata tidak realistis. Pada kondisi ini, suara kritis dari gerakan anti nuklir mulai mendapat liputan lebih besar dari media.
Pembalikan opini masyarakat besar-besaran terjadi setelah kecelakaan reaktor nuklir Three Mile Island (TMI) di Amerika Serikat pada tahun 1979. Kecelakaan ini konon disebabkan oleh kombinasi antara kegagalan salah satu bagian peralatan dan kesalahan operator yang akhirnya menyebabkan melelehnya sebagian dari bahan bakar di teras reaktor karena kehilangan air pendingin. Namun demikian pada kecelakaan itu struktur pembungkus reaktor berperilaku sebagaimana yang dirancang sehingga sangat sedikit zat radioaktif yang terlepas keluar bangunan reaktor. Sementara itu efek jangka panjang terhadap kesehatan diperkirakan kurang dari satu kematian statistik pada populasi yang berjumlah lima juta orang.
Media memperlakukan TMI sebagai bencana besar dan bukan sekedar kecelakaan suatu industri mahal. Perlakuan ini sedikit banyak dibantu oleh pejabat hubungan masyarakat industri nuklir yang bertindak tidak pada tempatnya dan klaim yang berlebihan dari gerakan anti nuklir. Dengan terjadinya kecelakaan ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik yang aman. Kemudian ditambah lagi dengan terjadinya kecelakaan reaktor Chernobyl pada bulan April 1996. Kecelakaan ini menelan korban 31 orang meninggal, 200 orang luka-luka dan sekitar 135 ribu orang pada zone 30 km di sekeliling reaktor dievakuasi, dan sebagian hingga kini belum diperkenankan kembali. Kontaminasi radioaktif tingkat rendah terbawa angin ke daerah yang lebih luas di Uni Sovyet dan Eropa.
Gerakan anti-nuklir di dunia muncul sejak tahun 1950-an ketika Uni Sovyet meledakkan senjata nuklirnya yang pertama pada tahun 1949 yang disusul oleh Inggris pada tahun 1952. Motivasi awal gerakan ini adalah menentang penggunaan nuklir oleh pemerintah mereka untuk senjata pemusnah. Gerakan yang juga menyokong gerakan kampanye anti-nuklir adalah apa yang bila sebutannya diperhalus disebut gerakan kaum "environmentalis". Kata ini perlu diberi tanda petik karena sebenarnya sekarang ini setiap orang dapat disebut sebagai kaum environmentalis. Tidak ada seorangpun yang tidak suka mandi di air yang bersih atau bernafas di udara yang bersih. Sasaran utama dari gerakan ini pada awalnya adalah menentang meningkatnya kontaminasi dan polusi lingkungan dan industri. Mereka mempunyai kecocokan dengan gerakan anti-nuklir karena salah satu polutan di alam ini adalah radiasi nuklir.
Persepsi Penerimaan Masyarakat Indonesia
Introduksi PLTN di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1968 melalui seminar Cipayung atas prakarsa Dirjen Tenaga Listrik, Departemen PUTL bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Seminar berikutnya diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19-24 Januari 1970 yang melahirkan usulan dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2-PLTN). Sejak saat itu, teknologi PLTN mulai mendapat perhatian serius oleh para ahli nuklir di Indonesia. Persiapan lebih serius dimulai setelah Presiden pada tanggal 11 Desember 1989, meresmikan labolatoria BATAN, LIPI dan BPPT dikawasan Puspitek Serpong, menginstruksikan agar dilakukan usaha persiapan sebaik-baiknya untuk membangun suatu PLTN di Indonesia. Instruksi tersebut dipertegas pada saat peresmian pemakaian beberapa instalasi nuklir yang terletak dikawasan yang sama pada tanggal 12 Desember 1990. Instruksi Presiden ini memberikan dorongan dan pegangan yang kuat bagi para pekerja di bidang penyediaan energi listrik yang selama ini masih merasa ragu untuk merencanakan program energi nuklir di Indonesia. Keraguan ini jelas beralasan karena gencarnya kampanye sekelompok orang yang kurang menyukai pembangkit energi listrik tenaga nuklir. Bagi sebagian anggota masyarakat, kata-kata nuklir mengandung rasa ngeri. Hal ini mudah dipahami karena pertama kali terjadi pemboman nuklir atas Hirosima dan Nagasaki tahun 1945 dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Usaha persiapan pembangunan PLTN tersebut dijabarkan secara lebih kongkrit dengan keputusan BAKOREN yang menunjuk Batan untuk memulai kegiatan yang terarah menuju pembangunan PLTN. Untuk itu BATAN melakukan pemutakhiran studi kelayakan Pembangunan PLTN yang dimulai sejak akhir tahun 1991 dan berakhir pada pertengahan tahun 1996 ini.
Seiring dengan rencana pemerintah membangun PLTN tersebut, di dalam masyarakat berkembang tanggapan-tanggapan yang bernada setuju dan tidak setuju atau paling tidak bertanya-tanya mengenai rencana tersebut. Akhir-akhir ini sikap setuju dan tidak setuju makin marak berkenaan dengan hampir selesainya studi kelayakan, yang kemudian secara kebetulan disusul dengan adanya RUU Tenaga Nuklir yang diusulkan pemerintah ke DPR. Yang perlu mendapat perhatian dari hasil studi tersebut adalah bahwa dari pihak yang tidak setuju sebagian besar tinjauan yang ditampilkan adalah dari sisi sosio-kultural, politik, ekonomi, dan lingkungan dengan sedikit porsi tinjauan teknis, sedangakan dari pihak yang setuju sebagaian besar tinjauan dari sisi teknis dan implementasi pembangunannya semata dan dianggap kurang mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan sosial, kultural, ekonomi dan politis. Menarik pula dipaparkan kembali di sini menurut studi tersebut, lantunan yang sifatnya netral dan informatif sebagaian besar merupakan tinjauan dari segi teknis dan implementasi, sedangkan lantunan yang sifatnya setuju umumnya merupakan propaganda (impelentasi, krisis energi, dan pemasyarakatan). Meskipun validitas studi tersebut masih dapat dipertanyakan, namun paling tidak dapat memberikan gambaran kasar bahwa selama ini ada kesenjangan informasi yang perlu dipertemukan antara yang dilantunkan oleh pihak yang setuju dan tidak setuju. Sedikitnya porsi teknis yang dilantunkan oleh pihak yang tidak setuju adalah wajar karena latar belakang pengetahuan mereka tentang PLTN sebenarnya sangat minim. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi pihak yang setuju untuk menyajikan yang benar dan objektif ditinjau dari sisi sosio-kultural, politik, ekonomi dan lingkungan dengan porsi yang lebih besar sehingga dapat mengimbangi lantunan teknisnya.
Secara garis besar, masyarakat yang kurang senang akan kehadiran PLTN dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, pertama adalah kelompok masyarakat awam, bagi mereka nuklir menimbulkan rasa takut, karena kurang paham terhadap sifat-sifat atau karakter nuklir itu. Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa budayawan, politikus, tokoh keagamaan dan beberapa anggota masyarakat umum lainnya. Ke dua adalah masyarakat yang sedikit pahamnya tentang nuklir. Mereka menyangsikan kemampuan orang Indonesia dalam megoperasikan PLTN dengan aman, termasuk pengambilan limbah radioaktif yang timbul dari pengoperasian PLTN itu. Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa LSM dan kalangan akademis. Ke tiga adalah kelompok masyarakat yang cukup paham tentang nuklir tetapi mereka menolak kehadiran PLTN. Karena mereka melihat PLTN dari kacamata berbeda sehingga keluar argumen-argumen yang berbeda pula. Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa pejabat dan mantan pejabat pemerintah yang pernah berhubungan dengan masalah keenergian, kelistrikan dan penukliran.
Beberapa Usaha Pemasyarakatan PLTN
Secara umum dapat disarankan memberikan pengetahuan iptek nuklir secara obyektif kepada masyarakat yang belum terkena pengaruh gerakan anti-nuklir adalah cara termudah untuk menghambat kampanye anti-nuklir. Untuk membendung pengaruh tersebut, berikut ini disajikan beberapa di antara banyak langkah yang mungkin dapat ditempuh antara lain :
Meluruskan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan
Aktivitas anti-nuklir pada umumnya akan megeluarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya keliru namun diucapkan secara berulang-ulang. Informasi y ang keliru ini bila tidak dikoreksi akan menjadi kontraversi dalam masyarakat. Sebagai "PLTN dapat meledak seperti bom atom ". Pada kenyataannya tidak mungkin suatu reaktor nuklir dapat meledak seperti bom atom. Hukum fisika tidak memungkinkan itu terjadi. Namun ketidakbenaran ini bila diucapkan berulang-ulang lambat atau cepat semakin banyak orang menerimannya. Contoh yang lebih aktual adalah khabar "akan terjadi penggusuran besar-besaran terhadap penduduk di sekitar calon tapak PLTN". Padahal kenyataannya PLTN merupakan suatu industri energi yang relatif tidak memakan tempat dibandingkan industri energi lain.
Memberikan perbandingan resiko antara PLTN dengan aktivitas lain
Gerakan anti nuklir biasanya dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan terhadap kecelakaan nuklir. Sekecil apapun kecelakaan tersebut pasti akan dijadikan alat untuk kampanye anti nuklir. Pada umumnya aktivis anti-nuklir menolak untuk membuat perbandingan antara resiko PLTN dengan resiko kegiatan manusia sehari-hari yang lain. Padahal di dunia ini tidak ada kegiatan manusia yang bebas resiko, apakah itu mengendarai mobil, menumpang pesawat, membangun dan mengoperasikan pabrik kimia dan termasuk pula mengoperasikan PLTN. Semua kegiatan mengandung resiko, meskipun beberapa kegiatan memiliki resiko yang sangat kecil. Dalam hal pembangkit energi, secara teknis tidak ada pembangkit energi yang mempunyai faktor resiko lebih kecil daripada PLTN.
Mengganti emosi dengan akal sehat
Masyarakat anti nuklir amat mahir membangun kecemasan masyarakat terhadap kanker akibat radiasi, demikian pula efek genetik akibat radiasi yang sifatnya stokastik sering dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan terutama terhadap wanita. Dengan demikian penjelasan yang abyektif terhadap masalah tersebut dari pihak yang berkompeten (misal dari dokter ahli di bidang tersebut) sangat diperlukan.
Menguasai media sepenuhnya
Media memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk opini masyarakat. Memang harus diakui bahwa karena minimnya pengetahuan para wartawan tentang nuklir, media mengalami kesulitan dalam memberikan cerita yang sebenarnya. Para wartawan sering tidak cukup memiliki pengetahuan tentang suatu topik agar mampu membedakan cerita nuklir yang benar dan sekedar isapan jempol. Akibatnya meskipun jika ceritannya menguntungkan industri nuklir, namun karena desakan keseimbangan berita, media juga harus mengakomodasikan suara-suara dari sudut pandang anti-nuklir. Disinilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh gerakan anti nuklir, karena dengan model pemberitaan seperti ini orang awam menjadi bingung siapa yang benar dan siapa yang salah.
Bekerja secara hati-hati dan cermat sehingga hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat benar-benar tidak terbukti.

Secara obyektif, PLTN merupakan suatu industri energi yang relatif paling aman dibandingkan dengan industri energi yang lain. Namun oleh kalangan masyarakat anti-nuklir PLTN dianggap sebagai industri energi yang paling berbahaya. Sikap hati-hati tersebut misalnya dengan tidak berlaku gegabah dengan menggangap bahwa seluruh PLTN itu aman sebagimana 426 Unit PLTN yang sekarang beroperasi di dunia. Jadi setiap PLTN yang akan dibangun harus selalu diteliti dan diawasi kendalanya mulai dari sejak tahap persiapan, pengembangan dan pengoperasian.

10 Alasan kenapa PLTN dibutuhkan di Amerika Serikat

2010-04-11T11:37:00.000-07:00

10 Alasan kenapa PLTN dibutuhkan di Amerika Serikat
Menurut NEI (pada 2006) TopTen Alasan Penting Mengapa PLTN Vital bagi Kebijakan Energi AS adalah :

Energi nuklir membantu diversifikasi peran energi di AS.

Diversifikasi energi telah sejak lama merupakan suatu kekuatan sistem perlistrikan AS. Bahkan ketika permintaan listrik meningkat, produksi listrik yang ditingkatkan dari 103 unit PLTN di AS (sekarang 104 unit) telah mempertahankan peran energi nuklir dalam produksi listrik nasional AS tetap berada dalam angka sekitar 20% untuk selama 15 tahun yang lalu. Perluasan energi nuklir sedang membantu mencegah gangguan harga dan pasokan yang berkaitan dengan beberapa sumber bahan bakar yang memiliki dampak yang lebih merusakkan pada ekonomi dan konsumen.

Tenaga nuklir adalah sumber listrik yang efisien dan berkemampuan.

PLTN di AS beroperasi dengan tingkat keselamatan yang utama dalam industri listrik. PLTN menghasilkan 782 milyar kWh listrik pada tahun 2005 – pada tingkat tertinggi kedua yang pernah dicapai dan hanya sedikit kurang dari catatan rekor tertinggi sebesar 789 milyar kWh pada 2004. Efisiensi industri dari 103 unit PLTN yang menghasilkan tenaga sekitar 90% selama waktu 24 jam per hari dalam 7 hari per minggu (24/7) - adalah yang tertinggi diantara semua sumber-sumber tenaga. Energi nuklir juga memiliki ongkos produksi terendah diluar pembangki listrik tenaga air – kira-kira US$. 1,7 sen per kWh.

Tenaga nuklir aman dan dapat diandalkan.

PLTN di AS mempunyai pengalaman operasi gabungan 3.100 reaktor-tahun, dan Angkatan Laut (Nuklir) AS memiliki pengalaman operasi gabungan 5.500 reaktor tahun. Disamping bukti unjuk kerja keselamatannya selama ini, PLTN adalah efisien, khususnya jika dibandingkan sumber listrik berbahan bakar lain. Sebagai contoh, dibandingkan dengan gas alam, ongkos uranium relatif rendah dan kurang sensitif terhadap peningkatan harga bahan bakar.
Satu pelet uranium – seukuran ujung sebuah jari kelingking – menghasilkan listrik ekivalen dengan listrik yang dihasilkan oleh 17.000 kaki kubik (ft3) gas alam, 1.780 lb (pound) batubara atau 149 galon minyak bumi.
Untuk menghasilkan 1 kWh listrik, diperlukan 1 pound (lb) batubara menggunakan turbin uap (PLTU); 0,48 pound gas alam menggunakan turbin uap; 0,37 pound gas alam menggunakan teknologi daur gabungan; 0,58 pound minyak berat menggunakan turbin uap; dan 0,000008 pound uranium diperkaya 4% dalam PLTN komersial.

Tenaga nuklir tidak mengeluarkan gas efek rumah kaca.

Tenaga nuklir menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar secara aman dan dapat diandalkan tanpa menghasilkan emisi yang berbahaya. Energi nuklir sejauh ini merupakan sumber listrik terbesar AS yang bebas emisi, memberikan 73% listrik dari sumber-sumber bebas emisi termasuk air, angin dan surya.
Pada tahun 2006, 103 unit PLTN di AS mencegah emisi 3,12 juta ton belerang dioksida; 0,99 juta ton nitrogen oksida; dan 681,2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer bumi. (PLTN nya sendiri memang tidak tetapi untuk pengkayaan uranium diperlukan energi nernahan bakar fosil)

Manfaat udara bersih menarik dukungan baru.

Pemimpin pecinta lingkungan terkenal seperti pendiri Greenpeace Patrick Moore, pendiri Whole Earth Catalog Stewart Brand dan pencipta Gaia Theory James Lovelock telah menyampaikan dukungan mereka pada tenaga nuklir. Isu seperti keprihatinan tentang potensi pemanasan global telah menempatkan penekanan baru pada tenaga nuklir karena tidak menghasilkan gas efek rumah kaca.

Kemajuan pengembangan fasilitas pembuangan bahan bakar bekas.

Pada tahun 2002, Konggres dan Presiden menyetujui Yucca Mountain di Nevada, sebagai tapak yang cocok untuk pengembangan sebuah tempat pembuangan akhir pada lokasi geologis yang dalam untuk bahan bakar nuklir bekas. Departemen Energi (DOE) sedang melanjutkan pekerjaan untuk permohonan izin Yucca Mountain yang akan disampaikan ke badan pengatur nuklir AS, yaitu NRC untuk peninjauan ulang dan persetujuan.
Sekarang ini, bahan bakar nuklir bekas disimpan secara aman di tapak PLTN dan diproteksi dengan baik oleh suatu gabungan konstruksi yang kokoh, perlengkapan surveilen dan deteksi, dan dijaga oleh petugas keamanan paramiliter yang terlatih dan dipersenjatai. ( Sayang proyek Yucca Mountain yang telah memakan dana $US.10 milyar ini tidak akan dibiayai lagi oleh Pemerintahan Barrack Obama dan izinnya dicabut oleh NRC, sementara akan dikaji untuk kemungkinan proses olah ulang di AS)

Pemimpin nasional mendukung pengembangan tenaga nuklir.

Konggres telah menyetujui dan Presiden menandatangani Energy Policy Act 2005, yang memasukkan insentif investasi terbatas untuk riset, pengembangan dan perluasan tenaga nuklir. Legislasi ini – dengan ketentuan lain yang mendukung konservasi, efisiensi energi, produksi baru dan investasi yang segera diperlukan dalam infrastruktur energi kami – akan membantu kami mencapai tujuan ekonomis, keamanan dan lingkungan.

Masyarakat keuangan berpandangan postif terhadap tenaga nuklir.

Perusahaan keuangan terkemuka seperti Merril Lynch, Prudential Equity Group, Fitch Ratings Global Group dan Moody’s Investor Services telah menunjukkan bahwa akan ada suatu kebangkitan kembali tenaga nuklir (PLTN) dan memandang hal itu sebagai suatu investasi untuk masa depan.

Ya, untuk tenaga nuklir/PLTN di sekitar kami.

Selama tahun lalu, beberapa negara bagian dan daerah telah menyetujui resolusi, yang
mengemukakan paket insentif dan dukungan pembangunan PLTN baru di dalam area mereka. Yang pertama dari jenis itu, survei nasional dari sekitar PLTN yang dilakukan oleh Bisconti Research Inc. dengan Quest Global Research Group menemukan bahwa 76% dari orang Amerika yang tinggal lebih dekat dari PLTN menginginkan melihat sebuah PLTN baru dibangun di dekatnya.

Tenaga nuklir adalah suatu teknologi yang dipercaya di luar negeri.

Lebih dari 30 negara mengandalkan tenaga nuklir sebagai sumber energi listrik yang aman dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, di Perancis, peranan PLTN dalam pembangkitan listrik nasionalnya mencapai sekitar 80%. Pimpinan negara lain seperti Inggris, Jepang, Jerman, dan Rusia telah menyatakan dukungannya pada tenaga nuklir.

Sumber : Top Ten Reasons Nuclear Power Is Vital To America’s Energy Policy;
May 22, 2006; Nuclear Energy Institute (NEI).

BISNIS INDONESIA: Survei lokasi PLTN sangat mahal

2010-03-18T15:50:00.000-07:00

BISNIS INDONESIA: Survei lokasi PLTN sangat mahal

Kamis, 18/03/2010 18:37:52 WIB Oleh: Rahmayulis Saleh

JAKARTA (Bisnis.com): Pengembangan pembangkit tenaga nuklir (nuclear power plant/NPP), komponen terbesarnya adalah biaya untuk menentukan survei lokasi yang cocok untuk mendirikan reaktor nuklirnya, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Biaya untuk survai prapembangunan NPP ini bisa mencapai 100 kali lipat dari biaya pembangunan NPP itu sendiri,” kata Konno Takaaki, Direktur Japan Nuclear Technlogy Institute, di sela-sela Seminar Prospects of Nuclear Electric Power in Indonesia di kantor BPPT, Jakarta, hari ini.

Dia menyebutkan biaya besar terletak pada penentuan mencari lokasi yang pas untuk pendirian NPP tersebut. Hal itu meliputi kelayakan lokasi dan pemasangan perangkat sinyal gempa, sehingga dapat mengantisipasi besarnya goyangan gempa (percepatan gempa).

Komponen biaya lainnya, kata Konno yang menjadi salah seorang pembicara dalam seminar itu, adalah penyusunan regulasi yang sangat ketat mengenai pemilihan lokasi, keikut sertaan tender, dan juga penerimaan masyarakat atas pembangunan NPP.

Menurut dia, proses pra pembangunan membutuhkan waktu 2 tahun, sementara pembangunan NPP mencapai 3-4 tahun. “Investasi NPP berkapasitas 1.000MW-1.400 MW membutuhkan anggaran sekitar 300 miliar yen,” ungkapnya.

Dia menyebutkan sampai sekarang Jepang telah mengembangkan 57 NPP dengan teknologi yang mampu mendeteksi kegagalan, atau kelalaian manusia (failed-safe) sebuah reaktor, dan dilengkapi dengan software human ativity. Perangkat lunak tersebut berisi informasi mengenai budaya keselamatan, peringatan dini kecelakaan, prosedur evakuasi dan juga informasi kecelakaan nuklir di masa lalu.

Sementara itu Hudi Hastowo, Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), menuturkan Indonesia pernah merencanakan pembangunan NPP pada 2016. “Namun sampai sekarang masih menunggu political will dari pemerintah untuk mewujudkannya. Butuh waktu sekitar 8 tahun dari komitmen awal sampai realisasi pembangunan NPP," ujarnya.

Dia menghitung waktu delapan tahun tersebut, adalah 2 tahun untuk sosialisasi pra pembangunan NPP, dan 6 tahun lagi untuk pembangunan NPP. “Jadi kalau 2010 ini pemerintah sepakat untuk membangunnya, maka 2018 Indonesia akan mempunyai pembangkit listerik tenaga nuklir [PLTN] pertama,” ungkap Hudi.

Dia menambahkan Presiden sudah mengeluarkan Inpres No 1 tahun 2010, yang mengharuskan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Batan melakukan sosialisasi tentang PLTN kepada masyarakat.

Melalui Inpres tersebut, katanya, diharapkanh masyarakat bisa memahami dan menerima rencana pembangunan PLTN. “Namun, Inpres tersebut tidak diiringi dengan alokasi anggaran dalam Dipa Kemenristek yang rancangannya sudah terlanjur diajukan tahun lalu,” ujarnya. (ts)

sumber: http://web.bisnis.com/senggang/iptek/1id169039.html

ANTARA: Presiden Terbitkan Inpres Tentang Sosialisasi PLTN

2010-03-18T15:45:00.000-07:00

ANTARA: Presiden Terbitkan Inpres Tentang Sosialisasi PLTN

Kamis, 18 Maret 2010 15:16 WIB

Jakarta (ANTARA) - Presiden mengeluarkan Inpres No 1 tahun 2010 yang mengharuskan Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melakukan sosialisasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kepada masyarakat.

"Inpres ini mengharapkan masyarakat semakin bisa menerima rencana pembangunan PLTN," kata Kepala BATAN Dr Hudi Hastowo di sela Seminar "Prospects of Nuclear Electric Power in Indonesia", di Jakarta, Kamis.

Sayangnya, Inpres tersebut tidak dibarengi dengan alokasi anggaran dalam APBN KRT yang rancangannya sudah terlanjur diajukan tahun lalu.

Pihaknya, ujar dia, juga masih mengharapkan keluarnya peraturan lainnya yakni Perpres tentang organisasi yang akan mengelola PLTN. Dengan peraturan ini maka pembangunan PLTN sudah bisa dilakukan.

Rancangan Perpres ini sudah menunggu sekitar 2-3 tahun untuk ditandatangani Presiden.

Dengan dasar UU no 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), menurut Hudi, seluruh persiapan pembangunan PLTN sudah dilakukan, dari mulai riset tentang tapak PLTN, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusianya, kesiapan teknologinya, rancangan peraturan hingga pembiayaannya.

"Jepang sudah menawari bantuan pinjaman hingga dua miliar dolar AS," katanya.

Presiden RI masih mengkhawatirkan penerimaan masyarakat terhadap PLTN khususnya kemampuan SDM dan teknologi.

Hudi mengatakan, kebutuhan energi di Indonesia sangat tinggi, khususnya karena penggunaan energi di Indonesia saat ini masih sangat rendah yakni 500 kW per kapita, jauh dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia yang sebesar 3.000 kW per kapita.

"Tanpa energi tidak akan ada investasi, tak ada pertumbuhan ekonomi dan tak ada kemakmuran," katanya sambil menambahkan bahwa saat ini rakyat Indonesia masih merasa kaya akan minyak, gas dan batubara, tanpa peduli kemungkinan habisnya cadangan energi tersebut beberapa puluh tahun lagi.

Dalam UU RPJM, PLTN Semenanjung Muria seharusnya sudah ditenderkan pembangunannya sejak 2008 dan mulai dibangun pada 2010, sehingga sudah bisa beroperasi pada 2016 dengan kapasitas 2.000 MW.(D009/A024)

Swedia Kembali ke Energi Nuklir

2009-12-21T16:36:00.000-08:00

Oleh Mukhlis Akhadi (sumber: Wb)

Menolak nuklir boleh-boleh saja, itu bagian dari demokrasi. Tapi alangkah baiknya kalau mereka yang menolak nuklir itu juga memberi alternatif sumber energi lain yang kompetitif untuk dimanfaatkan di Indonesia. Kalau saya baca siaran pers nya, di bagian akhir hanya memberi dukungan terhadap pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan dengan efisiensi tinggi, tanpa menyebut sumber energinya apa. Artinya para penolak nuklir itu sejatinya tidak memiliki konsep yang jelas tentang energi yang harus dikembangkan di Indonesia. Adakah jenis sumber energi baru dan terbarukan yang lebih spesifik yang harus dikembangkan di Indonesia yang nantinya dapat mengisi kekurangan suplai energi ?

Memberi dukungan terhadap litbang sumber energi baru dan terbarukan OK saja. Masalahnya, tentang litbang energi, para penolak nuklir juga tidak tahu persis sampai kapan litbang itu dapat menghasilkan temuan sumber energi baru yang benar-benar kompetitif untuk Indonesia. Litbang bisa berhasil, tapi juga bisa gagal alias tidak menemukan sumber energi baru apapun yang kompetitif untuk dikembangkan. Belum lagi masalah waktu untuk litbang itu sendiri, dan seandainya berhasil sekalipun, belum tentu temuan baru itu langsung dapat diaplikasikan, belum lagi dilihat dari aspek kompetitifnya.

Masalahnya, para penolak nuklir sepertinya tidak menyadari masalah energi yang saat ini dihadapi Indonesia dan dunia. Cadangan minyak bumi yang semakin menipis dan harganya terus melambung, batubara yang tidak ramah lingkungan dan mengancam penduduk bumi karena memicu pemanasan clobal, permintaan energi yang terus meningkat dari waktu ke waktu karena jumlah penduduk yang terus meningkat dan laju industrialisasi di berbagai belahan dunia yang ikut meningkat, semuanya perlu keputusan cepat untuk memutuskan sumber energi apa yang harus dipakai untuk mengisi kesenjangan antara suplai dan permintaan terhadap energi tersebut.

Litbang pengembangan sumber energi baru -siapapun tahu- memang diperlukan. Namun apakan kita hanya mengandalkan pada litbang tersebut untuk mengatasi kesenjangan permintaan energi seperti yang sedang dialami Indonesia saat ini. Tarohlah litbang perlu waktu 20 tahun untuk betul-betul menghasilkan sumber energi baru dan terbarukan yang betul-betul kompetitif (dan inipun tidak ada jaminan untuk berhasil), lantas apa yang akan dipakai untuk mengatasi kesenjangan permintaan energi dalam kurun waktu tersebut ? Adakah jawaban yang realistis dari para penolak nuklir ?

Dalam kondisi krisis listrik seperti yang dialami Indonesia saat ini, terjadi pemadaman bergilir setiap saat, aktivitas industri terganggu karena kontinyuitas suplai listrik tidak dapat diandalkan, dengan dampak kerugian yang besar di fihak industri, belum lagi terhambatnya investasi karena infrastruktur energi yang tidak memadai, yang berakibat pada terhambatnya pembukaan lapangan kerja baru, sementara pengangguran di tanah air terus meningkat, semuanya itu sepertinya tidak pernah ada dalam fikiran para penolak nuklir. Artinya mereka hanya sekedar menolak penggunaan energi nuklir, tapi tidak memiliki solusi yang membumi yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat untuk mengatasi semua permasalahan kelistrikan yang sedang dihadapi bangsa saat ini.

Jeleknya lagi, data-data pendukung yang digunakan untuk menolak nuklir adalah data-data usang, sangat bertentangan dengan data-data terbaru. Betul AS dan Eropa Barat pernah menunda program nuklir setelah infrastruktur energi di negara-negara itu cukup mantab, karena memang didukung oleh penggunaan energi nuklir yang cukup besar. Namun apa yang terjadi saat ini, disaat krisis energi membayang-bayangi penduduk bumi ? AS dan Eropa Barat kembali melirik nuklir. Bagi mereka, memutuskan kembali ke nuklir memang cukup mudah karena sebelumnya sudah cukup lama berpengalaman dalam penggunaan energi nuklir. Di saat nagara-negara maju memutuskan kembali ke nuklir, apa yang bisa dilakukan Indonesia ?

Mengenai hal tersebut, kita bisa melihat kasus yang terjadi di Swedia. Melalui referendum, rakyat Swedia pernah sepakat memutuskan untuk menutup semua PLTN yang beroperasi di negeri itu pada tahun 2010 karena adanya kecelakaan PLTN Three Mile Island, AS, tahun 1979. Referendum berikutnya malah menghendaki mempercepat penutupan semua PLTN di Swedia yang dimajukan ke tahun 2000 karena adanya kecelakaan PLTN Chernobyl tahun 1986. Satu prestasi pernah di catat oleh rakyat Swedia, yaitu menyetop penggunaan PLTA (PLTA, bukan PLTN) sejak tahun 1960 karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya ternyata demikian besar.

Namun apa yang terjadi saat ini di Swedia ? Setelah gagal mendapatkan sumber-sumber energi baru yang dapat menggantikan peran energi nuklir, sementara deadline penutupan PLTN semakin dekat, terpaksa pemerintah Swedia melakukan referendum ulang. Apa hasilnya ? Cukup mengejutkan, yaitu memperpanjang penggunaan energi nuklir sampai ditemukan sumber-sumber energi pengganti yang lebih aman. Namun ternyata tidak memberi batas waktu untuk penggunaan energi nuklir di negeri itu. Belum lama ini misalnya, PLTN Barsebach di Swedia ternyata malah diperpanjang penggunaannya. Artinya, sebagaimana sebelumnya saya sebutkan, rakyat Swedia berhasil melepaskan diri dari PLTA, tetapi ternyata gagal untuk membebaskan diri dari penggunaan energi nuklir.

Apakah para penolak nuklir di Indonesia belajar dari kasus ini ? Kasus serupa pun sebenarnya terjadi di negara-negara industri lainnya. Jerman yang sebelumnya dibangga-banggakan oleh para penolak nuklir karena keputusannya yang sangat berani untuk membebaskan diri dari energi nuklir, berita terkini menyebutkan, ternyata negara itu berbalik haluan untuk tetap mempertimbangkan nuklir sebagai pemasok listrik di masa mendatang. AS, Inggris, Italia sama saja. Sekali lagi, bagi negara-negara yang sebelumnya sudah memanfaatkan energi nuklir, keputusan untuk kembali ke nuklir memang cukup mudah karena pengalaman sudah ada. Namun apa yang bisa diperbuat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya di masa mendatang ? Dapatkan para penolak nuklir memberikan solusi yang realistis tanpa nuklir ?

Tantangan Beberapa Negara dalam Pembangunan PLTN

2009-11-13T08:39:00.000-08:00

Beberapa pengalaman kesulitan berbagai negara yang akan, sedang membangun dan atau mengoperasikan pltn antara lain adalah :

Cuba karena kekurangan dana akibat bubarnya Uni Soviet;
Austria karena kehendak referendum rakyatnya meskipun PLTN ybs sudah hampir jadi; Polandia karena demonstrasi hebat rakyatnya yang menentang pltn karena alasan aspek politik dan ekonomi; Meskipun demikian Polandia pada tahun 2025 masih tetap akan merencanakan mengoperasikan pltn standar Eropa.
Italia bahkan harus menghentikan semua kegiatan program energi nuklir dengan menutup beberapa pltn dan menghentikan pltn yang sedang dibangun. Sekarang italia berencana menghidupkan lagi program energi nuklir.Sekarang Italia merupakan importir listrik nuklir terbesar (10%)..
Phliphina yang sudah menyelesaikan PLTN) Bataan jenis PWR dengan daya 600 MWe, berdasar rekomendasi IAEA terpaksa tidak boleh dioperasikan karena faktor keselamatan dan keamananan. dan rencana
Turki untuk pembangunan dan pengoperasian PLTN banyak ditentang dari pihak LSM luar dan dalam negeri serta kesulitan keuangan.
Mesir pada 1981 protokol kerjasama nuklir yang menetapkan konstruksi 2 unit PLTN jenis PWR dengan daya 1000 MWe di tapak ElDabaa dan tapak Za'frana tidak berjalan sebagaimana mestinya. (sumber D.I Wb)

Mengubah Air menjadi Energi, fakta baru

2008-12-11T16:11:00.000-08:00

BlackLight Power Inc., founded by Dr. Randell Mills, is a New Jersey company that claims to have developed a technology that produces hydrogen from water, making hydrogen a cheap renewable energy source that could replace gasoline. The company's "hydrino theory" has drawn much skepticism.1

On December 11, 2008, BlackLight Power announced it had made a commercial license agreement with Estacado Energy Services, Inc. of New Mexico.

Tentang teknologi yang dikembangkan oleh Blacklight ini dapat dibaca pada artikel yang ditulis pada energi portal berikut:

Energi listrik dari hydrino
Oleh energiportal

Senin, Juni 30, 2008 10:21:39

Blacklight Power Inc, perusahaan yang didirikan oleh Randell Mills, seorang doktor dari Harvard, telah mengembangkan metode untuk mendorong atom-atom pada hidrogen ke suatu tingkat dimana banyak ilmuwan menyanggah keberadaan tingkatan tersebut.

Menurut Blacklight, energi yang dihasilkan dari perpindahan atom-atom hidrogen bisa menghasilkan listrik seharga 1 sen per kWH. Jauh lebih murah dari listrik yang dihasilkan batubara. Perusahaan tersebut menyatakan bisa melakukannya tanpa menghasilkan polusi, dan proses yang berjalan sendiri hanya dengan menambahkan air.

Terkesan hanya sebuah penipuan ilmiah yang dibesar-besarkan. Dan seperti kebohongan ilmiah yang dilakukan oleh banyak perusahaan, hasilnya tidak pernah keluar dari laboratorium riset mereka.

Tetapi Blacklight sebaliknya menyatakan telah mendapatkan pendanaan sebesar US$ 60 juta, termasuk US$ 10 juta dari perusahaan listrik Conectiv dan PacifiCorp, dan sejumlah penyandang dana lainnya seperti Shelby Brewer, asisten sekretaris energi nuklir masa pemerintahan Ronald Reagen dan Michael Jordan, CEO Electronic Data Systems.

Proses yang dimiliki Blacklight sekarang ini, Blacklight menamakannya ''Blacklight Process'', mulanya ditemukan oleh Mills di tahun 1991. Mills menyatakan telah menemukan cara untuk menghasilkan molekul yang disebut hydrino. Secara teori, hydrino adalah sebuah bentuk atom hidrogen dimana elektron-elektronnya telah memasuki orbit yang lebih rendah. Artinya, atom tersebut mengandung energi yang lebih sedikit. Mills bahkan menyatakan tidak hanya berhasil menghasilkan hydrino, tetapi telah berhasil menangkap energi yang dilepaskan selama proses peubahan bentuk dari hidrogen, dan mengubahnya dalam bentuk energi listrik.

Menurut Mills, ketika hydrino dibuat melalui reaksi antara hidrogen dengan sebuah katalis, akan dihasilkan energi yang lebih dari cukup untuk mesuplai energi bagi proses elektrolisis pada air, dan menghasilkan lebih banyak hidrogen. Kelebihan energinya, sebagian besar, digunakan untuk menghasilkan listrik. Proses tersebut berulang dengan sendirinya. Satu-satunya tambahan dari luar yang diperlukan adalah katalis, yang berfungsi merubah hidrogen menjadi hydrino, dan panas. Panas ini juga akan dihasilkan dengan sendirinya setelah reaksi dimulai.

Hydrino sendiri tampaknya bersifat non-reaktif dan bisa dilepaskan begitu saja ke udara, karena lebih ringan daripada Helium, atau hidrino-hidrino tersebut bisa diproses menjadi bahan kimia unik.

Hanya saja hingga kini tingkatan energi hidrogen menurut para ahli fisika kuantum sudah pada tingkat terendahnya. Menurut Douglas Osheroff, pemenang Nobel fisika dari Standford University, elektron-elektron pada hidrogen telah berada pada orbit terendahnya, dan tidak mungkin bergerak pada orbit yang lebih rendah.

Sementara itu Randy Booker, profesor fisika dari University of North Carolina menyatakan Greenpeace telah meminta bantuan dia dan beberapa dosen di fakultasnya untuk mengevaluasi teknologi tersebut di tahun 2005. Booker bersama rekan-rekannya telah beberapa kali memasuki laboratorium Blacklight di Cranbury, New Jersey untuk memvalidasi proses yang dilakukan Blacklight.

Booker menjelaskan bahwa metode ilmiah yang dilakukan Blacklight sudah benar, mulai dari pengukurannya hingga prosedurnya. Bahkan Booker menambahkan bahwa apa yang ditemukan Mills bisa menjadi teori baru yang revolusioner, jauh melampaui fisika kuantum. Booker, dalam beberapa kali kunjungannya ke laboratorium Blacklight telah melihat proses pembangkitan energi listrik yang menghasilkan 2 kW.

Meski demikian, proses tersebut masih harus melalui public demonstration agar diterima lebih banyak orang dan kalangan ilmiah. Blacklight saat ini sedang mengerjakan fasilitas prototipnya di New Jersey dan diharapkan selesai pada tahun 2009. Bersamaan dengan itu proses pembangkitan energinya akan ditingkatkan menjadi 50kW.

Official Site: BlackLight Power Inc.
MarketWatch: BlackLight Power Inc. Announces First Commercial License... (December 11, 2008)
The New York Times: Blacklight Power Bolsters Its Impossible... (October 21, 2008)
VentureBeat: Blacklight Power claims nearly-free energy from water...? (May 3, 2008)
FOXBusiness.com: BlackLight Power Announces Commercial Ready Alternative... (February 28, 2008)
Village Voicepage: Quantum Leap (December 21, 1999)
YouTube Video: New Energy Source- BlackLight Power (Time: 7:00)

Another Tech video and Funny video

2008-12-03T15:42:00.000-08:00

Whatch this out

Dir: William Sinclair / UK-IRL / 2006 The tide is coming in and Finn (Dylan Moran), a worthless low-rent hood, has been dropped on an isolated beach, his feet set in concrete. www.laikapictures.com
Category: Film & Animation
Tags:
Tell it to the Fishes William Sinclair Dylan Moran Future Shorts

Whatch this out, It is funny film to get you a litle rilex, after doing research about nuclear, thorium, and campaign for nuclear for peace, GO PLTN Indonesia.

Thorium dapat mengatasi masalah energi dunia?

2008-12-03T03:36:00.000-08:00

Perkembangan teknologi thorium, barangkali dapat mengatasi masalah energi dunia. Lihat video dibawah ini:

Lihat Reaksi pada skala Laboratorium

Thanks to Google TechTalk Channel providing us such valuable lectures.
ABSTRACT

Electrical power is, and will increasingly become, the desired form of energy for its convenience, safety, flexibility and applicability. Even future transportation embraces electric cars, trains, and chemical fuel production (jet fuel, hydrogen, etc.) based upon an abundant electrical supply. Although existing energy sources can and should be expanded where practical, no one source has shown to be practical to rapidly fulfill the world's energy requirements effectively. Presently there is an existing source of energy ideally suited to electrical energy production that is not being exploited anywhere in the world today, although its existence and practicality has been know since the earliest days of nuclear science. Thorium is the third source of fission energy and the LFTR is the idealized mechanism to turn this resource into electrical energy. Enough safe, clean energy, globally sustainable for 1000's of years at US standards.

This talk is aimed at explaining this thorium energy resource from fundamental physics to today's practical applications. The presentation is sufficient for the non-scientist to grasp the whole subject, but will be intriguing to even classically trained nuclear engineers. By providing the historical context in which the technology was discovered and later developed into a power reactor, the story of thorium's disappearance as an energy source is revealed. But times have changed, and today, thorium energy can be safely exploited in a completely new form of nuclear reactor.

The LFTR is unique, having a hot liquid core thus eliminating fuel fabrication costs and the need for a large reactor. It cannot have a nuclear meltdown and is so safe that typical control rods are not required at all. This design topples all the conventional arguments against conventional energy sources in such areas as:

* Waste Production
* Safety
* Proliferation
* Capital Costs and Location
* Environmental Impact
* Social Acceptance
* Flexibility
* Grid Infrastructure
* Efficiency

Should America take this step toward a New Era in Nuclear Energy Production? Hear the case for "The Electricity Rock" and then decide.

Speaker: Dr. Joe Bonometti

Dr. Bonometti has extensive engineering experience in the government, within industry, and in academia over a 25-year career. Recently completing an assignment as the NASA Chair Professor at the Naval Post graduate School, he supported a ship design study that utilized advanced nuclear power derived from thorium. Working at NASA for ten years as a technology manager, lead systems engineer, nuclear specialist, and propulsion researcher, he lead several NASA tiger teams in evaluating the Nuclear System Initiatives fission demonstration vehicle and missions. He managed the Emerging Propulsion Technology Area for in-space systems, the Marshall Air Launch team, as well as a variety of other power and propulsion assignments and is now the Lead Systems Engineer for the Ares I-Y flight. After earning a Doctorate degree in Mechanical Engineering from University of Alabama in Huntsville, he spent several years as a Research Scientist & Senior Research Engineer at the UAH Propulsion Research Center where he served as a Principal Investigator and manager for the Solar Thermal Laboratory. He has worked as a Senior Mechanical Designer at Pratt & Whitney supporting aircraft engine manufacturing and at the Lawrence Livermore National Laboratory within the laser fusion program. A graduate from the United States Military Academy, at West Point, where he studied nuclear physics and engineering, Dr. Bonometti served as an officer in the United States Army Corps of Engineers; both in combat and district engineering management assignments. He is a Registered Professional Engineer in the State of Virginia, and has authored numerous aerospace technical publications, particularly propulsion and space systems technologies. His technical expertise includes nuclear engineering, specialized mechanical & materials research, space plasmas & propulsion, thermodynamics, heat transfer, and space systems engineering.

Daftar Lengkap Pembagunan PLTN sejagat, data Agustus 2008

2008-11-27T15:32:00.000-08:00

Dibawah ini adalah rencana dan pembangunan Reaktor yang ditujukan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Indonesia tidak termasuk dalam daftar ini.

Memang PLTN Indonesia masih belum jelas arahnya, pemilu 2009 kelihatannya lebih penting. Juga eksekusi Amrozi yang dilaksanakan pada 911, satu angka yang melambangkan teroris, yaitu ambruknya Trade Center di Amerika.

Kelihatannya tanggal tersebut barangkali merupakan pesan sponsor? Hukuman bagi teroris, di tanggal yang sama aksi teroris dilakukan terhadap Amerika. Semoga hal ini tidak bermakna seperti diatas.

Di suatu tulisan di mailing list indo energi, sempat terbaca tulisan sdr. Dr Iwan Kurniawan, teman saya, penentang PLTN Indonesia no. 1 di Indonesia, yang menghubungkan teroris dengan Indonesia, seperti tulisannya yang dikutip berikut ".... Belum lagi dicurigai mau mengembangkan Bom nuklir, plus tuduhan di Indonesia banyak teroris, apa tidak semakin susah kalau punya PLTN".

Kenapa harus takut dengan tuduhan tersebut, go nuclear Indonesia.

Power reactors under construction, or almost so

Start Operation*		REACTOR	TYPE	MWe (net)

2008	India, NPCIL	Rawatbhata 5	PHWR	202
2008	India, NPCIL	Kaiga 4	PHWR	202
2008	Iran, AEOI	Bushehr 1	PWR	950

2009	India, NPCIL	Kudankulam 1	PWR	950
2009	India, NPCIL	Rawatbhata 6	PHWR	202
2009	Canada, Bruce Power	Bruce A1	PHWR	769
2009	Russia, Energoatom	Volgodonsk 2	PWR	950
2009	Japan, Hokkaido	Tomari 3	PWR	912
2009	China, Taipower	Lungmen 1	ABWR	1300
2009	India, NPCIL	Kudankalam 2	PWR	950

2010	Canada, Bruce Power	Bruce A2	PHWR	769
2010	Korea, KHNP	Shin Kori 1	PWR	1000
2010	India, NPCIL	Kalpakkam	FBR	470
2010	China, CGNPC	Lingao 3	PWR	1080
2010	China, Taipower	Lungmen 2	ABWR	1300
2010	Argentina, CNEA	Atucha 2	PHWR	692
2010	Russia, Energoatom	Severodvinsk	PWR x 2	70

2011	Finland, TVO	Olkilouto 3	PWR	1600
2011	Russia, Energoatom	Kalinin 4	PWR	950
2011	Korea, KHNP	Shin Kori 2	PWR	1000
2011	China, CNNC	Qinshan 6	PWR	650
2011	China, CGNPC	Lingao 4	PWR	1080
2011	Pakistan, PAEC	Chashma 2	PWR	300
2011	Russia, Energoatom	Kursk 5	RBMK	1000

2012	China, CNNC	Qinshan 7	PWR	650
2012	Korea, KHNP	Shin Wolsong 1	PWR	1000
2012	France, EdF	Flamanville 3	PWR	1630
2012	Russia, Energoatom	Beloyarsk 4	FBR	750
2012	Japan, Chugoku	Shimane 3	PWR	1375
2012	Russia, Energoatom	Novovoronezh 6	PWR	1070
2012	Slovakia, SE	Mochovce 3	PWR	440
2012	China, CGNPC	Hongyanhe 1	PWR	1080
2012	China, CGNPC	Ningde 1	PWR	1080

2013	China, CNNC	Sanmen 1	PWR	1100
2013	China, CGNPC	Ningde 2	PWR	1080
2013	Krea, KHNP	Shin Wolsong 2	PWR	1000
2013	Russia, Energoatom	Leningrad 5	PWR	1070
2013	Russia, Energoatom	Novovoronezh 7	PWR	1070
2013	Russia, Energoatom	Rostov/ Volgodonsk 3	PWR	1070
2013	Korea, KHNP	Shin Kori 3	PWR	1350
2013	China, CGNPC	Hongyanhe 2	PWR	1080
2013	China, CGNPC	Yangjiang 1	PWR	1080
2013	China, CGNPC	Taishan 1	PWR	1700
2013	China, Huaneng	Shidaowan	HTR	200
2013	China, CNNC	Fangjiashan 1	PWR	1000
2013	Japan, EPDC/J Power	Ohma	ABWR	1350
2013	Japan, Tepco	Fukishima I-6	ABWR	1350
2013	Slovakia, SE	Mochovce 4	PWR	440

2014	China , CNNC	Sanmen 2	PWR	1100
2014	China , CPI	Haiyang 1	PWR	1100
2014	China , CGNPC	Ningde 3	PWR	1080
2014	China , CGNPC	Yangjiang 2	PWR	1080
2014	China , CGNPC	Hongyanhe 3	PWR	1080
2014	China, CNNC	Fangjiashan 2	PWR	1000
2014	Korea, KHNP	Shin-Kori 4	PWR	1350
2014	Romania, SNN	Cernavoda 3	PHWR	655
2014	Bulgaria, NEK	Belene 1	PWR	1000
2014	Russia , Energoatom	Leningrad 6	PWR	1200
2014	Russia , Energoatom	Rostov/ Volgodonsk 4	PWR	1200
2014	Japan , Tepco	Fukishima I-7	ABWR	1080
2015	Japan , Tepco	Higashidori 1	ABWR	1080

* Latest announced year of proposed commercial operation.
† grid connected.

The World Nuclear Power Reactor table gives a fuller and (for current year) possibly more up to date overview of world reactor status.

Some further power reactors planned or on order

Start operation	Start construction		Reactor	Type	MWe (each)

2015	2008	Bulgaria, NEK	Belene 2	PWR	1000
2016	2010	Japan, Tepco	Higashidori 2 (Tepco)	ABWR	1320
2013-14	2010	Japan, JAPC	Tsuruga 3 & 4	APWR	1500
2014/16	2009	Japan, Chugoku	Kaminoseki 1	ABWR	1373
2016-17		Korea, KHNP	Shin-Ulchin 1-2	APR-1400	1350
2014	2011	Japan, Tohoku	Higashidori 2 (Tohoku)	ABWR	1320
2015		Slovenia, NEK	Krsko 2	PWR?	1000?

Dates according to latest announcements.

sumber: http://www.world-nuclear.com/info/inf17.html

Rencana Pembangunan Reaktor Sejagad, data Agustus 2008

2008-11-27T15:10:00.000-08:00

Rencana pembangunan reaktor untuk tujjuan damai (PLTN) diseluruh penjuru dunia meningkat dengan tajam. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, dimana setiap negara membutuhkan lebih banyak energi untuk kehidupan industri dan penduduknya.
Sementara Indonesia, yang lebih dulu merencanakan PLTN, belum membangun satupun PLTN. Indonesia sibuk menggali batubara(coal), yang jelas-jelas merusak lingkungan. Sementara USA yang mempunyai cadangan Coal lebih banyak, tidak melakukan hal yang sama dengan Indonesia.
Sekarang George Soros, dikabarkan membeli saham BUMI di market, dan siap mengakuisisi BUMI,perusahaan yang mengangkat Aburizal Bakri menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2008.
Berikut adalah peta pembangunan PLTN oleh negara-negara dunia, Indonesia belum termasuk didalamnya, kita masih sibuk berdebat dan menghabiskan energi dalam perdebatan tersebut. Karena semuanya yang menentukan adalah Presiden, bukan masyarakat. Dimanapun di dunia ini, pembangunan PLTN pasti mendapat perlawanan oleh sebagian masyarakat. Lihat berita dibawah ini

Plans For New Reactors Worldwide

(August 2008)

Nuclear power capacity worldwide is increasing steadily but not dramatically, with about 35 reactors under construction in 12 countries.
Most reactors on order or planned are in the Asian region, though plans are firming for new units in Europe, the USA and Russia.
Significant further capacity is being created by plant upgrading.
Plant life extension programs are maintaining capacity, in USA particularly.

Today there are some 439 nuclear power reactors operating in 30 countries plus Taiwan, with a combined capacity of about 370 GWe. In 2007 these provided 2608 billion kWh, about 16% of the world's electricity.

About 35 power reactors are currently being constructed in 11 countries (see Table below), notably China, South Korea, Japan and Russia.

The International Atomic Energy Agency has significantly increased its projection of world nuclear generating capacity. It now anticipates at least 60 new plants in the next 15 years, making 450 to 690 GWe in place in 2030 - very much more than projected in 2000 and 21% to 85% more than actually operating in 2008. The change is based on specific plans and actions in a number of countries, including China, India, Russia, Finland and France, coupled with the changed outlook due to the Kyoto Protocol. This would give nuclear power a 17% share in electricity production in 2020. The fastest growth is in Asia.

It is noteworthy that in the 1980s, 218 power reactors started up, an average of one every 17 days. These included 47 in USA, 42 in France and 18 in Japan. The average power was 923.5 MWe. So it is not hard to imagine a similar number being commissioned in a decade after about 2015. But with China and India getting up to speed with nuclear energy and a world energy demand double the 1980 level in 2015, a realistic estimate of what is possible might be the equivalent of one 1000 MWe unit worldwide every 5 days.

See also Nuclear Renaissance paper for the factors driving the increase in nuclear power capacity.

Increased Capacity

Increased nuclear capacity in some countries is resulting from the uprating of existing plants. This is a highly cost-effective way of bringing on new capacity.

Numerous power reactors in USA, Belgium, Sweden and Germany, for example, have had their generating capacity increased. In Switzerland, the capacity of its five reactors has been increased by 12.3%. In the USA, the Nuclear Regulatory Commission has approved 124 uprates totalling some 5600 MWe since 1977, a few of them "extended uprates" of up to 20%.

Spain has a program to add 810 MWe (11%) to its nuclear capacity through upgrading its nine reactors by up to 13%. For instance, the Almarez nuclear plant is being boosted by more than 5% at a cost of US$ 50 million. Some 519 MWe of the increase is already in place.

Finland Finland has boosted the capacity of the Olkiluoto plant by 29% to 1700 MWe. This plant started with two 660 MWe Swedish BWRs commissioned in 1978 and 1980. It is now licensed to operate to 2018. The Loviisa plant, with two VVER-440 (PWR) reactors, has been uprated by 90 MWe (10%).

Sweden is uprating Forsmark plant by 13% (410 MWe) over 2008-10 at a cost of EUR 225 million, and Oskarshamn-3 by 21% to 1450 MWe at a cost of EUR 180 million.

Nuclear Plant Construction

Most reactors currently planned are in the Asian region, with fast-growing economies and rapidly-rising electricity demand.

Some 16 countries with existing nuclear power programs (Argentina, Brazil, Bulgaria, Canada, France, Russia, China, India, Pakistan, Japan, Romania, Slovakia, South Korea, South Africa, Ukraine, USA) have plans to build new power reactors (beyond those now under construction).

In all, over 90 power reactors with a total net capacity of almost 100,000 MWe are planned and over 200 more are proposed. Rising gas prices and greenhouse constraints on coal have combined to put nuclear power back on the agenda for projected new capacity in both Europe and North America.

In the USA there are proposals for over twenty new reactors and the first combined construction and operating licences for these have been applied for. All are for late third-generation plants, and a further proposal is for two ABWR units.

In Canada there are plans to build up to 3500 MWe of new capacity in Ontario, and proposals for similar capacity in Alberta and one large reactor in New Brunswick.

In Finland, construction is now under way on a fifth, very large reactor which will come on line in 2011 and plans a re firming for another large one to follow it.

France is building a similar 1600 MWe unit at Flamanville, for operation from 2012, and a second is to follow it.

Romania's second power reactor istarted up in 2007, and plans are being finalised for two further Canadian units.

Slovakia is completing two 470 MWe units at Mochovce, to operate from 2011-12.

Bulgaria is about to start building two 1000 MWe Russian reactors at Belene.

In Russia, five large reactors are under active construction and due for completion by 2012, one being a large fast neutron reactor. Seven further reactors are then planned to replace some existing plants, and by 2015 ten new reactors totalling at least 9.8 GWe should be operating. Further reactors are planned to add new capacity by 2020. This will increase the country's present 21.7 GWe nuclear power capacity to 50 GWe about 2020. In addition about 5 GW of nuclear thermal capacity is planned. A small floating power plant is expected to be completed by 2011 and another by 2020.

Poland is planning some nuclear power capacity but initially is likely to join a joint project in Lithuania, with Estonia and Latvia.

Nuclear power will continue to play a major role in the future electricity supply mix in both South Korea and Japan.

South Korea plans to bring a further eight reactors into operation by the year 2015, giving total new capacity of 9200 MWe. Ulchin 5 & 6 were connected to the grid in 2004. Following them are planned Shin-Kori-1 & 2 and Wolsong-5 & 6, to be improved OPR-1000 designs. Then come Shin-Kori-3 & 4 and Shin-Ulchin 1&2, the first of the Advanced PWRs of 1400 MWe, to be in operation by 2016. These APR-1400 designs have evolved from a US design which has US NRC design certification, and have been known as the Korean Next-Generation Reactor.

Japan has two reactors under construction and another ready to start building. It also has plans and, in most cases, designated sites and announced timetables for a further 10 power reactors, totalling over 13,000 MWe which are expected to come on line 2012-18.

In China, now with eleven operating reactors on the mainland, CNNC is well into the next phase of its nuclear power program. The second of two Russian 1000 MWe PWRs at Tianwan in Jiangsu province was grid connected in May 2007.

China NNC and Guangdong NPC have six more indigenous reactors under construction at Lingdong, Qinshan, Hongyanhe and Ningde. Ten more are due to start construction by July 2010 at these sites plus Yangjiang. Four large Western third-generation ones are due to start construction at Sanmen and Haiyang, with two more at Taishan. China aims to quadruple its nuclear capacity from that operating and under construction by 2020. The Shidaowan high temperature gas-cooled reactor will start construction in 2009 at Rongcheng , Shandong province.

On Taiwan, Taipower is building two advanced BWRs at Lungmen.

India has six reactors under construction and expected to be completed by 2010. This includes two large Russian reactors and a large prototype fast breeder reactor as part of its strategy to develop a fuel cycle which can utilise thorium. Further units are planned.

Pakistan has a second 300 MWe reactor under construction at Chasma, financed by China. There are plans for more Chinese power reactors.

In Kazakhstan, a joint venture with Russia's Atomstroyexport envisages development and marketing of innovative small and medium-sized reactors, starting with a 300 MWe Russian design as baseline for Kazakh units.

In Iran nuclear power plant construction was suspended in 1979 but in 1995 Iran signed an agreement with Russia to complete a 1000 MWe PWR at Bushehr. Construction is well advanced.

The Turkish government plans to have three nuclear power plants total 4500 MWe operating by 2012-15, a US$ 10.5 billion investment.

Indonesia plans to start constructing a 2000 MWe nuclear power station in 2010.

Vietnam is also considering its first nuclear power venture, to be commissioned by 2017.

Fuller details of all the above contries curently without nuclear power are in country papers or the paper on Emerging Nuclear Energy Countries.

Plant Life Extension

Most nuclear power plants originally had a nominal design lifetime of up to 40 years, but engineering assessments of many plants over the last decade has established that many can operate longer. In the USA nearly 50 reactors have been granted licence renewals which extend their operating lives from the original 40 out to 60 years, and operators of most others are expected to apply for similar extensions. In Japan, plant lifetimes up to 70 years re envisaged.

When the oldest commercial nuclear power stations in the world, Calder Hall and Chapelcross in the UK, were built in the 1950s they were very conservatively engineered, though it was assumed that they would have a useful lifetime of only 20-25 years. They were then authorised to operate for 50 years but due to economic factors closed earlier. Most other Magnox plants are licensed for 40-year lifetimes.

The Russian government in 2000 extended the operating lives of the country's 12 oldest reactors from their original 30 years, for 15 years.

The technical and economic feasibility of replacing major reactor components, such as steam generators in PWRs and pressure tubes in CANDU heavy water reactors, has been demonstrated. The possibilities of component replacement and licence renewals extending the lifetimes of existing plants are very attractive to utilities, especially in view of the public acceptance difficulties involved in constructing replacement nuclear capacity.

On the other hand, economic, regulatory and political considerations have led to the premature closure of some power reactors, particularly in the United States, where reactor numbers have fell from 110 to 104, and in eastern Europe.

sumber: http://www.world-nuclear.com/info/inf17.html

Text Lengkap tentang NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

2008-11-27T01:53:00.000-08:00

Naskah lengkap tentang NPT, serta siapa saja yang menandatangani kesepakatan tersebut disebutkan pada naskah lengkap ini:

THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION
OF NUCLEAR WEAPONS
( NPT )

(text of the treaty)

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the Parties to the Treaty,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to co-operate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in co-operation with other States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the co-operation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapons tests in the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world’s human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article III

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this Article.

3. The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to comply with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

Article VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realised. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.1

Article XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, the first day of July, one thousand nine hundred and sixty-eight.

Presiden terpilih Barrack Obama akan bersikap lebih lunak terhadap kebijakan energi nuklir Iran

2008-11-24T05:58:00.000-08:00

President terpilih Barrack Obama akan bersikap lebih lunak terhadap Iran, demikian pendapat beberapa orang ahli politik luar negeri Amerika Serikat, selengkapnya baca:

With Iran, Obama Needs More Carrot, Less Stick

by Scott Ritter (source: Truthdig)

Sunday, November 16, 2008

The American people have spoken, and the next president of the United States will be Barack Obama. Running on a platform of change, the president-elect will be severely tested early in his administration by a host of challenges, be they economic, military, environmental or diplomatic in nature. How Obama handles these issues will define his tenure as America’s chief executive, and there will not—nor should there be—a honeymoon period. The challenges of these times do not permit such a luxury, something the president-elect had to know and comprehend when he chose to run for office. John McCain and Hillary Clinton, Obama’s defeated rivals, were both correct when they noted that the next president would need to be ready to govern on day one. Barack Obama has until the 20th of January to get his policies in order, because at one minute past noon on that day, he becomes the most powerful man in a volatile world. While the problems he will face are many, I will focus on what I believe are the four most critical issues that will need to be addressed in the first weeks and months of the Obama administration: Iran, Iraq, Pakistan and Russia. This will be done in a series of articles, the first of which will deal with Iran.

Barack Obama, the candidate, said many things about Iran, some of which were inherently contradictory. In this he is not unique, since the reality of the rough-and-tumble world of American presidential politics requires any given candidate to show extreme flexibility in defining solutions to complex problems, oftentimes based not on the facts as they exist, but rather the fiction of domestic political imperative. Sometimes initial positions are staked out based upon fact-based analysis, only to be corrected as a given domestic constituency expresses unease and imposes its own fantasy-based worldview on the candidate. Nowhere is this process of the fictionalization of fact more prevalent than on the issue of Iran and its nuclear program. One year ago, in an interview with The New York Times, Obama demonstrated a level-headed approach toward Iran, expressing “serious concern” over the country’s nuclear program and its support for what he termed “terrorist organizations.” He grounded his comments in an appreciation for the cause-and-effect relationship between Iran’s involvement in Iraq and the Bush administration’s invasion and occupation of that country. Obama also expressed the need for “aggressive diplomacy” with Iran at the highest levels and emphasized the importance of economic incentives and security assurances when it came to compelling Iran to change course on its nuclear program.

But many months on the campaign trail, fighting a determined Democratic challenger, Hillary Clinton, and a critical Republican Party, compelled the thoughtful Harvard-educated foreign policy neophyte to buckle under the pressure of needing to be seen as “strong” and “determined” in the face of continued Iranian intransigence. In July of 2008, following a series of Iranian ballistic missile tests, which included the Shahib-3 long-range missile, Obama seemed to retreat from diplomacy, noting aggressively that “Iran is a great threat.” Instead of trying to balance the Iranian decision to test its missiles with ongoing militaristic rhetoric from both the United States and Israel (including a large-scale Israeli air force exercise that simulated a strike on Iran), Obama undertook a single-dimension approach toward the problem and predictably came up with an equally simplistic solution: “We have to make sure we are working with our allies to apply tightened pressure on Iran,” including tighter economic sanctions. Obama noted that there was a “need for us to create a kind of policy that is putting the burden on Iran to change behavior, and frankly we just have not been able to do that over the last several years.” Gone was any notion of understanding the cause-and-effect relationships that may have influenced Iran’s actions, or the notion that wrongheaded American policy (such as continued economic sanctions) may in fact have contributed to Iran’s behavior.

If one was hoping that Obama’s sweeping electoral victory in the 2008 presidential election might have liberated him from the need to assume a “tough guy” pose, the recent press conference given by the president-elect set the record straight. “Iran’s development of a nuclear weapon,” Obama stated, “ … is unacceptable. And we have to mount an international effort to prevent that from happening.” Perhaps Obama received some new insight into Iran from his recent access to top-secret CIA intelligence briefings that prompted him to unilaterally declare as fact the existence of an Iranian program to develop nuclear weapons. There is, of course, no substantive data to sustain such an assertion. As a critic of the U.S. intelligence failure concerning Iraq’s WMD programs in the lead-up to the invasion and occupation of that country, as well as the Bush administration’s politicization of intelligence for ideological motives, Obama would do well to take any intelligence briefing on Iran, void of incontrovertible evidence, with much-warranted skepticism.

selengkapnya baca sumber: http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/6890

Partner strategis antara India dan Iran, mendapat sorotan serius Presiden Bush

2008-11-24T05:26:00.000-08:00

Para ahli masalah India asal Amerika menganggap bahwa India mencoba membentuk poros India-Iran dalam masalah kontraversi Energi Nuklir Iran. Pembentukan relasi ini, yang disebut sebagai Tehran-New Delhi Axis, cukup mengkawatirkan para ahli Amerika tentang India dan termasuk juga Presiden Bush, kekawatiran ini dapat dibaca pada artikel dibawah ini:

India-Iran ties: The Myth of a 'Strategic' Partnership

Harsh V. Pant

02/11/2008

Despite all the talk of an emerging “strategic partnership” between India and Iran in Washington’s policy-making circles, two recent developments underscore the tenuous nature of India-Iran ties. Tehran has taken up with the Indian government the issue of India launching an Israeli satellite, TECSAR, that many in Israel have suggested would be used to spy on Iran’s nuclear program. More significant, perhaps, is the Indian decision not to attend the proposed trilateral talks in Tehran later this month for finalizing the Iran-Pakistan-India gas pipeline deal, given the non-resolution of the transit fee issue between India and Pakistan.

Ever since the United States and India started to transform their ties by changing the global nuclear order to accommodate India, Iran has emerged as a litmus test that India has had to pass from time to time to the satisfaction of US policy makers. India’s traditionally close ties with Iran have become a factor influencing a US-India partnership. India-Iran ties have been termed variously as an “axis.” a “strategic partnership,” and even an “alliance.” Some in the US strategic community believe that a “Tehran-New Delhi Axis” has been emerging over the past few years that could be significant for the US because of its potentially damaging impact on US interests in Southwest Asia and the Middle East.

Given the recent obsession of US policy makers with Iran, India has been asked to prove its loyalty by backing Washington on Iran’s nuclear program. The Bush Administration stated that if India voted against the US motion on Iran at the International Atomic Energy Agency, the US Congress would likely not approve the US-India nuclear agreement. Congressman Tom Lantos (D-CA) threatened that India “will pay a heavy price for a disregard of US concerns vis-à-vis Iran.” India finally voted in February 2006 to refer Iran to the United Nations' Security Council. This was the second time India voted with the West on the issue. Despite this, many members of Congress continued to demand that the nuclear deal be conditional on New Delhi’s ending all military relations with Tehran.

The Bush Administration insisted that it would oppose any amendment to the nuclear pact that would condition cooperation upon India’s policies towards Iran. However, the US-India Peaceful Atomic Energy Cooperation Act (better known as the Hyde Act) of 2006 contains a 'Statement of Policy' section which explicates a few riders ensuring India’s support for US policy toward the Iranian nuclear issue, in particular “to dissuade, isolate, and if necessary, sanction and contain Iran for its efforts to acquire weapons of mass destruction, including a nuclear weapons capability and the capability to enrich uranium or reprocess nuclear fuel and the means to deliver weapons of mass destruction.” While this has generated considerable opposition in India, President Bush emphasized that his Administration would interpret this as merely “advisory” While the Bush Administration itself has expressed concern about India-Iran ties, it has refused to make them central to the nuclear deal.

However, the American focus on India-Iran ties has been highly disproportionate to the realities of this relationship, a result more of the exigencies of domestic politics than of regional political realities.

Interestingly, the Indian Left has also made Iran an issue emblematic of India’s 'strategic autonomy' and has used it to coerce the Indian Government into following an ideological foreign policy. However, a close examination of the India-Iran relationship reveals an underdeveloped relationship.

selengkapnya baca sumbe: http://casi.ssc.upenn.edu/node/130

India dukung Iran dalam pembangunan PLTN untuk Tujuan Damai, kata menteri luar negeri India

2008-11-24T04:45:00.000-08:00

Kontraversi pembangunan PLTN Iran terus berlanjut, sangsi ekonomi yang akan diberlakukan terhadap Iran tidak membuat Iran surut, dan mengurungkan niatnya untuk membangun PLTN dengan tujuan damai. Kontraversi ini dipertajam dengan adanya dukungan India terhadap Iran seperti disampaikan oleh menteriluar negerinya Pranab Mukherjee, beritanya dapat dibaca berikut ini:

(2 Nov 2008)
Iran hasevery right to develop nuclear energy: India

NEW DELHI (IRNA) -- India's External Affairs Minister Pranab Mukherjee has emphasized Iran's right to develop nuclear technology for peaceful uses.

“We firmly are of the view that Iran has every right to develop nuclear energy for peaceful purposes,” he noted.

In an interview with IRNA ahead of departure to Tehran, Mukherjee explained his opinion about his visit to Tehran for participating in Iran-India joint commission before he left India.

Excerpts of interview:

Q: Your Excellency's visit to Tehran is taking place in a desirable circumstance after the inking of the U.S.-India nuclear deal, the visit is, in fact, an affirmation of the strong relations between Iran and India and a rejection of the rumors that the deal may influence the ties between Tehran and New Delhi. What is your views in this regard?

Pranab: India-Iran relations are important in themselves because of our historic, civilizational as well as contemporary ties. Regular exchange of high level visits has always been characteristic of our relations. This is in fact my third visit in about 20 months and underscores both the importance which India gives to its relations with Iran as also the substantive interests India and Iran have in common.

Q: It seems that the relations between Iran and India have to be evaluated without the prospect of peace pipeline. How do you think about this?

Pranab: India and Iran have a broad based relationship and no single issue defines it in its entirety. Energy security is important for India and Iran as a major hydrocarbon exporting country. The energy aspect of our relationship is therefore also extremely important. Both sides are committed to the Iran-Pakistan-India Gas Pipeline Project which is an important part of our much wider relationship on energy related issues.

Q: What percentage of the energy need of India would be met by the U.S.-India nuclear deal? Which are the other plans India is looking for to have access to the secure energy resources?

Pranab: As an energy deficient country we have to use all available sources of energy - Thermal, Hydro, Nuclear, Solar, Wind, etc. Just as the Civil Nuclear Agreement is important from our energy security point of view, similarly, other sources are also important and we will pursue all possible sources to meet our energy requirements so as to ensure that our developmental goals are fully achieved.

baca selengkapnya, sumber : Tehran Times
http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=181375

India punya 15 reaktor ukuran kecil, 2 ukuran sedang, 6 reaktor sedang dibangun

2008-11-24T04:10:00.000-08:00

India secara meyakinkan sudah mempunyai 15 reaktor kecil, 2 ukuran sedang (mid-size) dan 6 reaktor lagi sedang dibangun. Semantara Indonesia, negara berpenduduk no 4 dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat masih memperdebatkan untuk membangun atau tidak PLTN. Bahkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR dianggap angin lalu oleh pemerintahan SBY, yang sedang sibuk untuk menghadapi pemilu 2009. Atmosfir yang ditiupkan oleh orang-orang yang sakit hati, dan organisasi green peace yang menjadi lembaga kepentingan pihak-pihak tertentu terus menyuarakan antipatinya. Pihak pro PLTN tetap berdiam diri. Sampai kapankah pro-kontra PLTN berlangsung, sementara India apalagi China masih tetap konsisten dengan rencana energi mereka, tanpa terganggu dengan krisis Ekonomi global. Baca berita berikut

Nuclear Power in India

(October 2008)

India has a flourishing and largely indigenous nuclear power program and expects to have 20,000 MWe nuclear capacity on line by 2020. It aims to supply 25% of electricity from nuclear power by 2050.
Because India is outside the Nuclear Non-Proliferation Treaty due to its weapons program, it has been for 34 years largely excluded from trade in nuclear plant or materials, which has hampered its development of civil nuclear energy.
Due to these trade bans and lack of indigenous uranium, India has uniquely been developing a nuclear fuel cycle to exploit its reserves of thorium.
From 2008, foreign technology and fuel are expected to boost India's nuclear power plans considerably.

Electricity demand in India has been increasing rapidly, and the 534 billion kilowatt hours produced in 2002 was almost double the 1990 output, though still represented only 505 kWh per capita for the year. In 2005, 699 billion kWh gross was produced, but with huge transmission losses this resulted in less than 500 billion kWh consumption. The per capita figure is expected to almost triple by 2020, with 6.3% annual growth. Coal provides 69% of the electricity at present, but reserves are limited.

Nuclear power supplied 15.8 billion kWh (2.5%) of India's electricity in 2007 from 3.7 GWe (of 110 GWe total) capacity and this will increase steadily as imported uranium becomes available and new plants come on line. India's fuel situation, with shortage of fossil fuels, is driving the nuclear investment for electricity, and 25% nuclear contribution is foreseen by 2050, from one hundred times the 2002 capacity. Almost as much investment in the grid system as in power plants is necessary.

In 2006 almost US$ 9 billion was committed for power projects, including 9354 MWe of new generating capacity, taking forward projects to 43.6 GWe and US$ 51 billion.

A KPMG report in 2007 said that India needed to spend US$ 120-150 billion on power infrastructure over the next five years, including transmission and distribution. It said that distribution losses are currently some 30-40%, worth more than $6 billion per year.

The target since about 2004 has been for nuclear power is to provide 20,000 MWe by 2020, but in 2007 the prime Minister referred to this as "modest" and capable of being "doubled with the opening up of international cooperation." However, it is evident that on the basis of indigenous fuel supply only, the 20,000 MWe target is not attainable, or at least not sustainable without uranium imports.

Nuclear power industry development

Nuclear power for civil use is well established in India. Its civil nuclear strategy has been directed towards complete independence in the nuclear fuel cycle, necessary because it is excluded from the 1970 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) due to it acquiring nuclear weapons capability after 1970. (Those five countries doing so before 1970 were accorded the status of Nuclear Weapons States under the NPT.)

As a result, India's nuclear power program has proceeded largely without fuel or technological assistance from other countries (but see later section). Its power reactors to the mid 1990s had some of the world's lowest capacity factors, reflecting the technical difficulties of the country's isolation, but rose impressively from 60% in 1995 to 85% in 2001-02.

India's nuclear energy self-sufficiency extended from uranium exploration and mining through fuel fabrication, heavy water production, reactor design and construction, to reprocessing and waste management. It has a small fast breeder reactor and is building a much larger one. It is also developing technology to utilise its abundant resources of thorium as a nuclear fuel.

The Atomic Energy Establishment was set up at Trombay, near Mumbai, in 1957 and renamed as Bhaba Atomic Research Centre (BARC) ten years later. Plans for building the first Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR) were finalised in 1964, and this prototype - Rawatbhata-1, which had Canada's Douglas Point reactor as a reference unit, was built as a collaborative venture between Atomic Energy of Canada Ltd and NPCIL. It started up in 1972 and was duplicated Subsequent indigenous PHWR development has been based on these units.

The Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) is responsible for design, construction, commissioning and operation of thermal nuclear power plants.

It has 15 small and two mid-sized nuclear power reactors in commercial operation, six under construction - including two large ones and a fast breeder reactor, and more planned.

selengkapnya baca: http://www.world-nuclear.org/info/inf53.html

Rektor ITB: Pengembangan PLTN tak Bisa Dihindari

2008-10-28T10:50:00.000-07:00

sumber: kompas

Selasa, 11 Maret 2008 | 13:17 WIB

BANDUNG, SELASA - Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso M.Sc berpendapat, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia di masa depan tidak dapat dihindari dalam memenuhi kebutuhan enerji masyarakat.

"Namun, untuk memenuhi kebutuhan enerji sekarang ini, pemanfaatan sumber daya alam seperti gas, batubara dan minyak, relatif masih mencukupi," kata Djoko di Bandung, Selasa, seputar upaya mengatasi krisis tenaga listrik di berbagai wilayah Indonesia.

Dari sisi teknologi, katanya, PLTN tidak bermasalah karena faktor keamanannya telah dirancang dengan baik. Namun demikian faktor manusiannya, tentu masih perlu waktu, sehingga PLTN sebaiknya menjadi pilihan pembangkit terakhir dalam mengatasi krisis enerji.

Memang PLTN secara teknologi pernah mengalami masalah seperti kasus Chernobyl di Rusia dan Bhopal di India puluhan tahun lalu, tetapi dari pengalaman tersebut telah dilakukan berbagai evaluasi dan perbaikan sehingga PLTN dinyatakan tetap aman dan efisien.

Tantangan Untuk Para Peneliti Bidang Energi

2008-06-16T06:32:00.000-07:00

Jakarta, Tambangnews.com.- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pengarahan kepada para pakar energi, dan kemudian memberikan tantangan bagi para peneliti dan perekayasa energi untuk menyampaikan inovasi-inovasi di bidang energi kepada pemerintah.

Kepada wartawan, Menristek Kusmayanto Kadiman usai mengikuti pertemuan dengan Presiden SBY, Senin (2/6) siang mengatakan, “Presiden menjelaskan mulai dari bagaimana konstelasi energi dunia ditengok bukan hanya dari sudut pandang tekno ekonomi sampai sosio politik, bahkan sampai kepada moral. Misalnya beberapa gelintir negara saja yang berlimpah ruah akibat meroketnya harga minyak itu, tidakkah mereka merasa terpanggil atau punya moral untuk membantu negara-negara yang kurang beruntung akibat kenaikan harga minyak. Itu yang dimaksud dengan bukan hanya tekno ekonomi sosio politik, presiden juga melihat etika dan moral dari energi,” kata Kusmayanto.

Presiden kata Kusmayanto, juga mengupas pendekatan yang diperkenalkan oleh Profesor Hubbert Peak, yang kemudian dikenal dengan nama Peak Oil. “Teorinya, sesudah kita mencapai titik puncak maka tidak ada pilihan lain selain produksi kita menurun, itu terkenal dengan Peak Oil. Menggunakan pendekatan Peak Oil, Indonesia ini tanpa upaya-upaya yang signifikan, baik mencari sumber-sumber baru maupun penghematan, maka diperkirakan tak lebih dari 20 tahun lagi minyak kita akan habis, itu menurut teori Peak Oil.

Presiden, menurut Menristek, menyampaikan kepada para akademisi tantangannya yang bisa kita perbuat. “Presiden memberikan juga pemikiran-pemikiran dalam tataran visi, bagaimana mencari subtitusi ketergantungan Indonesia, bahkan Presiden menggunakan istilah yang lebih keras lagi bukan hanya sekedar ketergantungan, beliau mengatakan adiksi,bagaimana mengajak Indonesia keluar dari adiksi minyak gas dan batubara. Menggunakan pendekatan Peak Oil, minyak kita kira-kira 20 tahun, gas 50 tahun, batu bara tak lebih dari 150 tahun,” kata Kusmayanto.

"Presiden juga mengajak bagaimana titik puncak teori Peak Oil ini kita geser ke kanan, melalui mencari sumber-sumber barudan melakukan penghematan besar-besaran. Dengan demikian kita bisa geser sehingga angka 20 tahun, 50 tahun, 150 tahun bisa lebih lama lagi.

"Atas nama rakyat Indonesia, Presiden meminta the best the brightest man and woman in Indonesia di bidang energi yaitu para peneliti dari perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah, apa yang bisa dilakukan. Teknologi inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk menggeser puncak-puncak, Peak Oil, Peak Gas dan Peak Coal ke arah kanan.Artinya lebih dari 20 tahun, lebih dari 50 tahun, lebih dari 150 tahun, sambil mencari potensi-potensi yang lain, misalnya panas bumi. Bagaimana menjadikan panas bumi kompetitif, bagaimana menjadikan potensi sungai menjadi kompetitif, bagaimana sinar matahari, laut. Itu Presiden berikan arahan dan tantangan sekaligus,” kata Kusmayanto.

Djoko Santoso, Rektor ITB, bersama Tatang Hernas, Ketua Forum Biodiesel Indonesia, dan Hudi Hastowo, Kepala BATAN, yang mendampingi Menristek pada saat konferensi pers, diberi tantangan oleh Presiden SBY untuk mewakili sekitar 60 akademia untuk datang kembali dalam waktu dua pekan menemui Presiden SBY, dan memaparkan hasil inovasi mereka dan tim.

“Pak Djoko nanti akan memimpin tim dari energi fosil yang kita masih punya, apa saja yang masih berpeluang. Pak Hudi dengan Ilmu Fisika Nuklirnya itu, bagaimana nuklir itu bukan hanya untuk PLTN, bagaimana menghasilkan hidrogen dari H20 misalnya. Pak Tatang Hernas dengan bio massa, di Indonesia ini bio massa dalam bentuk padat ranting kayu dan lain-lain dalam bentuk cair, misalnya minyak sawit minyak jarak, tebu, singkong, bagaimana bisa kita hasilkan pangan dan energi. Dengan satu pesan tidak boleh konflik antara kebutuhan pangan dengan kebutuhan energi,” kata Menristek.

”Dua minggu lagi kami datang. Saya menjadi koordinator, termasuk melihat kebijakan energi nasional yang telah dibuat, targetnya sudah bagus. Para akademisi, peneliti dan perekayasa memberikan rekomendasi, pandangan, masukan kepada Presiden, bagaimana mencapai sasaran tersebut, lewat jalur mana dan bagaimana caranya. Karena Presiden sudah menetapkan target-targetnya kemudian bagaimana caranya itu,” kata Menristek. (SBY/nnf)

Presiden Bertemu Para Pakar Energi

2008-06-16T06:20:00.000-07:00

sumber: tambangnews.com

Jakarta, Tambangnews.com. (Selasa, 03 Juni 2008 07:31:25) - Presiden SusiloBambang Yudhoyono hari Senin (2/6) siang menerima Komunitas Pakar dan Inovator Bidang Energi Baru dan Terbarukan, di Lantai 3, Gedung Sekretariat Negara.

Kepada para pakar energi yang hadir, Presiden untuk bersama-sama menyelamatkan kehidupan di negeri ini sebagai bagian dari kehidupan umat manusia sedunia, khususnya yang berkaitan dengan bidang energi. "Sebagai seorang yang sedang mengemban amanah sekarang ini memimpin negara dan pemerintahan yang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, sulit. Saya ingin mengajak saudara semua membulatkan tekad,menyatukan langkah untuk melakukan apa saja yang terbaik bagi bangsa dan negara kita," kata Presiden.

"Mudah-mudahan sekarang ini merupakan turning point bagi kita semua setelah kita bersama-sama dihadapkan pada persoalan pelik dewasa ini pada tingkat global dan juga pada tingkat nasional. Anggaplah apa yang saya sampaikan ini sebagai wake up call bagi kita semua dan hajat saya mengundang saudara-saudara,"kata Presiden.

Presiden didampingi oleh Menko Polhukam Widodo A.S, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menperin Fahmi Idris, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menkominfo M.Nuh, Menristek Kusmayanto Kadiman, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Panglima TNI Jendral Djoko Santoso, Dirut Pertamina Ari Sumarno, Dirut PLN, Dirut PGN, Dirut PLN Dirut PT LEN Industri.

Hadir pula pada pertemuan itu Prof Dr Andrianto Handoyo (Dewan Riset Nasional, Pakar Optical Solar Energi), Dr Hudi Astowo (BATAN), Neny Saptaji (Teknik Geotermal ITB), Dr Sukirno (Energi Surya/ Teknik Kimia), Unggul Prayitno ( BPPT), Prof Dr Tumiran dan Dr Kusnanto (UGM Yogyakarta), Prof Dr Gumilang (Rektor UI), Prof Dr Sudjarwadi (Rektor UGM), Dr Hery Suhardiyanto (Rektor IPB), Prof Djoko Santosa Rektor (ITB), Prof Ir Priyo Suprobo ( Rektor ITS Surabaya), Ir Helmi Panigoro (Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia), Prof Dr Wahono Sumaryono (Tim Nasional Bahan Bakar Nabati), Irwansyah Idrus (Ketua RW 08, Petojo Utara, Kec Gambir, Bio Gas), BF Prawoto MSc, Ir Iswahyudi dan Heru Lelono dari Center For Food Energy And Water Studies, Blue Energy. (SBy/nnf)

PLTN (Risk Based Thinking)

2008-06-16T06:12:00.000-07:00

Risk Based Thinking : "PLTN"

sumber: http://www.migas-indonesia.com/

Nanang Jamil nanangjamil@gmail.com

Melengkapi ajakan saya untuk Berpikir Berbasis Resiko dalam diskusi tentang PLTN, dibawah ini saya sampaikan salah satu tulisan pendiri Greenpeace yang bisa menuntun pola berpikir dan pola bereaksi kita terhadap diskusi seputar PLTN.

PEMIKIRAN-ULANG TENTANG NUKLIR (PENDIRI GREEN PEACE PUN PRO NUKLIR)

"Pandangan saya telah berubah, karena energi nuklir adalah satu-satunya sumber listrik yang tidak memancarkan gas rumah-kaca, yang dapat secara efektif mengganti bahan-bakar fosil, guna memenuhi permintaan energi yang semakin bertambah" (Patrick Moore)

Di awal tahun 1970-an sewaktu saya membantu mendirikan Greenpeace, saya percaya bahwa energi nuklir itu sinonim dengan bencana nuklir, sama seperti pendapat rekan-rekan seperjuangan saya. Keyakinan itu telah mengilhami perjalanan Greenpeace yang pertama ke pantai karang Barat-Laut untuk memrotes percobaan bom hidrogen di Kepulauan Aleutian di Alaska.

Tiga puluh tahun berlalu, pandangan saya telah berubah, dan seluruh gerakan pro-lingkungan kiranya perlu memutakhirkan pendapatnya juga, karena energi nuklir adalah satu-satunya sumber listrik yang tidak memancarkan gas rumah-kaca, yang dapat secara efektif mengganti bahan-bakar fosil guna memenuhi permintaan energi yang semakin bertambah.

Marilah kita kaji pemancar gas rumah-kaca yang terbesar di dunia: batubara. Biarpun batubara memberikan listrik murah, tetapi pembakaran batubara di seluruh dunia menciptakan sekitar 9 milyar ton CO2 per tahun, yang sebagian besar akibat dari pembangkitan listrik. Pembangkitan listrik yang membakar batubara menyebabkan hujan asam, kabut-asap (smog), penyakit pernafasan, kontaminasi merkuri, dan memberi kontribusi utama pada gas rumah-kaca dunia.

Di lain pihak, sebanyak 441 PLTN yang kini beroperasi di seluruh dunia telah menghindari emisi hampir 3 milyar ton CO2 per tahun ─ yang setara dengan gas-buang berasal lebih dari 428 juta mobil.

Untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap batubara, kita harus bekerja bersama mengembangkan infrastruktur energi nuklir secara global. Energi nuklir itu bersih, sepadan dalam hal ongkos (cost effective), dapat diandalkan dan aman.

Di tahun 1979 Jane Fonda dan Jack Lemmon keduanya telah memenangkan piala Oscar untuk perannya dalam "The China Syndrome". Di dalam film, sebuah reaktor nuklir mengalami pelelehan yang mengancam kehidupan seluruh kota.

Duapuluh hari setelah film dahsyat itu diputar-perdanakan, sebuah pelelehan reaktor di Three Mile Island benar-benar telah menggetarkan seluruh negara.

Pada waktu itu tidak seorangpun memerhatikan bahwa Three Mile Island itu sebenarnya adalah sebuah kisah sukses. Struktur beton yang membentuk sungkup reaktor (kontenmen, containment) telah menunaikan tugasnya dengan baik: bangunan sungkup telah menghalangi keluarnya radiasi ke lingkungan. Biarpun reaktor menjadi tidak berfungsi, tetapi tidak ada korban luka atau meninggal di antara publik maupun pekerja nuklir.

Di Amerika Serikat hari ini terdapat 103 reaktor nuklir yang diam-diam menyajikan 20% kebutuhan listriknya. Sekitar 80% penduduk di sekitar PLTN sampai jarak 10 Km itu menyetujui kehadiran PLTN-mereka. Tingkat persetujuan yang tinggi itu tentulah tidak termasuk pekerja PLTN yang memiliki kepentingan dalam mendukung pekerjaan mereka yang aman, dan bergaji tinggi. Biarpun saya tidak hidup dekat dengan PLTN, tetapi sekarang saya praktis berada di pihaknya.

Saya bukanlah sendirian di antara aktivis dan pemikir lingkungan kawakan yang telah dan tengah berubah pikiran dalam subyek ini. James Lovelock, bapak dalam teori Gaia dan ilmuwan atmosfir terkemuka, percaya bahwa energi nuklir adalah satu-satunya energi yang menghindari perubahan iklim yang mendatangkan bencana. Steward Brand, pendiri dari The Whole Earth Catalogue dan pemikir ekologi holistik, mengatakan bahwa gerakan lingkungan haruslah merangkum energi nuklir untuk mengurangi ketergantungannya terhadap bahanbakar fosil. Almarhum Bishop Hugh Montefiore, pendiri dan direktur Friends of the Earth Inggris, dipaksa mengundurkan diri sewaktu dia menyajikan sebuah artikel pro-nuklir dalam sebuah lembaran-berita gereja. Pendapat seperti itu telah ditanggapi sebagai semacam inquisition (hukuman karena menyalahi paham ajaran gereja) dari kelompok kepadrian yang anti-nuklir.

Namun terdapat tanda-tanda bahwa sikap itu sedang berubah, bahkan sikap di antara para pelaksana kampanye yang paling getol. Saya menghadiri Pertemuan Iklim Kyoto di Montreal pada bulan Desember 2005, di situ saya berbicara di depan hadirin yang memenuhi ruangan tentang pertanyaan masa depan energi yang berkelanjutan. Saya memberi argumen bahwa satu-satunya jalan untuk mengurangi emisi bahan-bakar fosil dari pembangkitan listrik adalah melalui program yang agresif dalam penggunaan energi terbarukan (listrik hidro, geotermal, pompa-panas dan angin) plus nuklir. Juru bicara Greenpeace adalah orang pertama yang mengambil mikrofon pada saat acara tanya-jawab dan saya mengira akan mendengar kata-kata keras darinya. Tetapi sebaliknya, ia mulai dengan mengatakan bahwa ia menyetujui banyak hal yang saya sampaikan, kecuali tentu saja, potongan "plus nuklir" itu. Biarpun demikian, saya telah dapat merasakan bahwa pijakan bersama sangatlah mungkin dicapai.

Energi angin dan matahari mempunyai tempat di sini, tetapi karena tidak selalu kontinu dan tidak dapat diprediksi, maka kedua jenis energi itu tentu tidak dapat mengganti pembangkit listrik beban-basis yang besar seperti pembangkit listrik batubara, nuklir dan listrik-hidro. Gas-alam, bahanbakar fosil itu, kini sudah terlalu mahal, dan harganya begitu mudah berubah sehingga sangat berisiko untuk digunakan sebagai pembangkit beban-basis yang besar. Kalau sumber listrik-hidro biasanya dibangun untuk kapasitas besar, maka nuklir, sebagai ganti eliminasi batubara, menjadi satu-satunya substitusi yang dapat diperoleh dalam skala besar, sepadan dalam ongkos (cost effective) dan aman. Begitu sederhana!

Memang, bukan tidak ada tantangan nyata ─ juga bukan tidak ada berbagai mitos ─ yang berkaitan dengan energi nuklir. Masing-masing mitos itu perlu dipertimbangkan:

Mitos 1: Energi nuklir itu mahal

Fakta: Energi nuklir adalah satu di antara sumber energi yang tidak-mahal. Di tahun 2004, rata-rata ongkos produksi listrik di Amerika Serikat adalah kurang dari dua sen per kilowatt-jam, setingkat dengan ongkos batubara dan listrik-hidro. Kemajuan dalam teknologi akan menurunkan lagi ongkos itu di masa mendatang.

Mitos 2: PLTN itu tidak aman

Fakta: Kalau dapat dikatakan bahwa kecelakaan Three Mile Island itu suatu kisah sukses, maka kecelakaan di Chernobyl itu tidak dapat dikatakan demikian. Kecelakaan Chernobyl itu sepertinya menunggu akan terjadi. Model awal dari reaktor Uni Soviet tidak menggunakan bejana kontenmen (sungkup, containment vessel), dalam hal desain dikatakan sebagai tidak-aman melekat, sedang operatornya kemudian meledakkannya.

Forum multi-lembaga PBB untuk Chernobyl tahun lalu melaporkan bahwa hanya 56 kematian dapat dikaitkan dengan kecelakaan itu, sebagian besar korban adalah akibat radiasi atau luka-bakar sewaktu memadamkan api. Memang tragis sekali korban kematian itu, namun angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kecelakaan di tambang batubara sebanyak 5000 jiwa seluruh dunia setiap tahun. Atau jika dibandingkan dengan 1,2 juta jiwa yang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan mobil. Tidak seorangpun meninggal dalam sejarah program nuklir untuk sipil di Amerika Serikat. (Disayangkan, bahwa ratusan pekerja tambang uranium meninggal pada tahun-tahun awal industri ini. Hal itu telah sejak lama diperbaiki).

Mitos 3: Sampah nuklir itu akan berbahaya selama ribuan tahun

Fakta: Dalam 40 tahun, bahanbakar yang telah digunakan hanya akan memancarkan seperseribu radioaktivitas dibandingkan pada waktu bahanbakar itu dikeluarkan dari reaktor. Dan sebenarnya sangatlah tidak benar jika dikatakan itu sebagai sampah (atau limbah), karena 95% potensi energinya masih tersimpan di dalam bahanbakar bekas pada siklus pertama.

Sekarang Amerika Serikat telah mencabut larangan daur-ulang bahanbakar bekas, dengan demikian akan dimungkinkan pemanfaatan energi itu serta akan banyak mengurangi jumlah sampah yang harus diolah atau disimpan. Bulan lalu, Jepang telah bergabung dengan Perancis, Inggris dan Rusia dalam kegiatan daur-ulang bahanbakar nuklir ini.

Mitos 4: Reaktor nuklir itu rawan terhadap serangan teroris

Fakta: Beton bertulang yang tebalnya satu-setengah meter melindungi isi bangunan kontenmen dari luar maupun dari dalam. Bahkan kalau sebuah jumbo jet menabrak reaktor dan merusak kontenmen, reaktor tidak akan meledak. Ada banyak jenis fasilitas yang lebih rawan termasuk pabrik pencairan gas alam, pabrik kimia dan sejumlah sasaran politik.

Mitos 5: Bahan-bakar nuklir itu dapat dialihkan untuk membuat senjata nuklir

Fakta: Senjata nuklir sudah tidak lagi harus tak-terpisahkan dengan PLTN. Teknologi centrifuge (teknologi pengkayaan uranium-235) kini memungkinkan suatu negara memperkaya uranium tanpa harus membangun reaktor nuklir. Iran misalnya, tidak memiliki reaktor yang menghasilkan listrik, padahal negara ini telah memiliki kemampuan membuat bom nuklir. Ancaman senjata nuklir Iran sama sekali dapat dibedakan dari pembangkit energi nuklir untuk maksud damai.

Selama dua puluh tahun, satu di antara alat yang paling sederhana ─ parang ─ telah dipakai membunuh jutaan manusia di Afrika, jauh lebih banyak dari pada korban yang meninggal di Hiroshima dan Nagasaki digabungkan. Tetapi toh tidak seorangpun yang mengusulkan melarang parang, karena parang adalah alat yang sangat berharga di negara berkembang.

Satu-satunya pendekatan pada isu penyebaran senjata nuklir adalah menempatkan isu itu pada agenda internasional yang lebih tinggi dan menggunakan diplomasi dan bila perlu kekuatan, untuk menghalangi pemerintahan atau teroris dari pemakaian bahan nuklir untuk tujuan perusakan.

Teknologi baru, seperti misalnya sistem proses-ulang yang akhir-akhir ini diperkenalkan di Jepang (yang tanpa proses pemisahan plutonium dari uranium) akan membuat manufaktur senjata dengan menggunakan bahan nuklir keperluan sipil, menjadi lebih sulit.

Lebih bersih dan lebih hijau

Sebagai bonus (tambahan) dalam mengurangi emisi gas rumah-kaca serta bergeser dari mengandalkan bahanbakar fosil, energi nuklir menawarkan dua manfaat yang ramah-lingkungan sekaligus.

Pertama, listrik nuklir menawarkan jalan yang penting dan praktis ke arah ′ekonomi hidrogen′. Hidrogen sebagai sumber yang menghasilkan listrik menawarkan janji untuk energi yang bersih dan hijau. Berbagai perusahaan mobil melanjutkan pengembangan sel bahanbakar hidrogen dan teknologi ini, dalam waktu yang tidak terlalu jauh di masa depan, akan menjadi produsen sumber energi. Dengan menggunakan kelebihan energi panas dari reaktor nuklir untuk menghasilkan hidrogen, maka dapat diciptakan produksi hidrogen dengan harga terjangkau, efisien, serta bebas dari emisi gas rumah-kaca. Dengan demikian produksi hidrogen ini dapat dikembangkan untuk menciptakan ekonomi energi hijau di masa depan.

Kedua, di seluruh dunia, energi nuklir dapat menjadi solusi terhadap krisis lain yang tengah berkembang: kekurangan air bersih yang harus tersedia bagi konsumsi manusia dan irigasi bagi tanaman dasar (crop). Secara global, proses desalinasi (air-laut) telah dan tengah dipakai guna membuat air bersih. Dengan menggunakan kelebihan panas dari reaktor nuklir, air laut dapat ditawarkan, sehingga permintaan terhadap air bersih yang selalu bertambah akan dapat dipenuhi.

Kombinasi energi nuklir, energi angin, geotermal dan hidro adalah cara yang aman dan ramah-lingkungan dalam memenuhi permintaan energi yang selalu bertambah. Dengan berbagi informasi, jaringan konsumen, pakar lingkungan, akademisi, organisai buruh, kelompok bisnis, pemimpin masyarakat dan pemerintah kini telah disadari manfaat dari energi nuklir.

Energi nuklir adalah jalan terbaik untuk menghasilkan listrik beban-dasar yang aman, bersih, dapat diandalkan, serta akan memainkan peranan kunci dalam pencapaian keamanan (penyediaan) energi global. Dengan perubahan iklim sebagai puncak agenda internasional, kita semua harus mengerjakan bagian kita untuk mendorong renaisans (kebangkitan kembali) energi nuklir.

Patrick Moore adalah seorang pakar ekologi dan lingkungan. Ia memulai kariernya sebagai seorang aktivis dan pendiri Greenpeace, di mana ia menempati jabatan puncak selama 15 tahun. Dr. Moore dahulu mendirikan perusahaan asalnya Greenspirit Enterprises dan sekarang adalah Ketua dan Pakar Utama dari Greenspirit Strategies Ltd, yang berbasis di Vancouver dan Winter Harbour, Canada. (www.greenspiritstrategies.com) E-mail: pmoore@greenspirit.com

Diterjemahkan dari naskah asli:

Moore, Patrick - "Nuclear Re-Think", IAEA Bulletin, Volume 48/1.

September 2006. www.iaea.org

Indonesia to take decision on OPEC membership by Nov: official

2008-05-27T17:45:00.000-07:00

Jakarta (Platts)--27May2008

Indonesia expects to decide by November whether to maintain its

membership of OPEC or quit the group, the country's OPEC governor Maizar

Rahman said Tuesday.

     "The team [set up to evaluate the country's OPEC membership] has yet to

recommend anything to the government. We hope we could give a recommendation

between October-November this year," Rahman said.

     Meanwhile, energy minister Purnomo Yusgiantoro said when asked whether

the government has reached a final decision over its OPEC membership: "It has

yet to be decided. There is plenty of time to exercise many possibilities."

     If Indonesia does decide to leave the oil producer group, it will come

into effect on January 1, 2009, Yusgiantoro said.

     Indonesia is considering withdrawing from OPEC because it is no longer a

net exporter of oil, President Susilo Bambang Yudhoyono has said.

     The issue is whether to quit OPEC temporarily or remain a member while

the country tries to increase oil production, according to Yusgiantoro.

     Rahman said Tuesday that he favored maintaining OPEC membership, as it

would help Indonesia secure crude oil supplies amid tightening global

supply-demand balances.

     "Consumer countries will compete to secure crude oil. Japan, China and

India have offered technologies to Middle East countries in a bid to get crude

oil supply guarantees from producer countries. Therefore Indonesia should

maintain its OPEC membership to secure its crude supply from other OPEC

members, as we could not offer technology," Rahman said.

      He reiterated that other OPEC members have no problem with Indonesia's

crude oil production decline in recent years.

     Indonesia's crude output has been falling because of natural declines at

ageing fields and it missed its 2007 target for oil and condensate output of

950,000 b/d, pumping only 910,000 b/d.

       In April, the country's crude oil production averaged 859,853 b/d, down

by 1% from March.

      Even if Indonesia leaves OPEC, it could, like Ecuador, rejoin if it

manages to increase output and become a net exporter again, Rahman has said

previously.

     Ecuador left the organization in the early 1990s but resumed its

membership in November 2007.

      Indonesia joined OPEC in 1962. In 2005, the government considered

quitting the group but decided that membership gave economic and political

benefits to the country.

Sumber: http://www.platts.com//HOME/News/8760247.xml

PLTN Indonesia Beroperasi Mulai Tahun 2017

2008-05-27T05:00:00.000-07:00

Energi nuklir juga akan dikembangkan di Indonesia. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro berdasarkan roadmap pengembangan yang disiapkan pemerintah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mulai dibangun tahun 2016. Sedang tahun 2017 diharapkan mulai bisa beroperasi.

Energi nuklir merupakan bagian dari pengembangan energi baru dan terbarukan dalam kebijakan energi di Indonesia. ’’Batubara merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik di Indonesia. Selain itu juga dikembangkan energi baru dan terbarukan termasuk energi nuklir,’’ ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro saat berbicara pada IndoNuclear di Jakarta, (2/4).

Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, kontribusi energi nuklir dalam energi mix di Indonsia akan mencapai sekitar 4000 MW pada tahun 2025. Pengembangan energi nuklir didasarkan pada PP nomor 43/2006 serta UU nomor 17/2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2015. Serta pembentukan Tim Persiapan Pembangunan PLTN.

Indonesia memiliki cadangan mineral radioaktif yang tersebar diberbagai lokasi. Di kawasan Kayan, Kalimantan Barat, misalnya, saat ini terdapat cadangan sekitar 24,110 ton yang bisa untuk memproduksi 3 GWh selama 11 tahun. “ Cadangan lainnya tersebar di Sumatera, Sulawesi serta Papua,’’ papar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Peran energi nuklir, menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, diperkirakan akan sangat penting bersama sumber energi baru dan terbarukan lainnya dalam menjamin pasokan dan keamanan energi listrik di Indonesia. Sebagaimana terjadi diberbagai negara lain pengembangan energi nuklir umumnya diiringi dengan menurunnya kontribusi bahan bakar lain untuk pembangkit listrik.

Perkembangan energi nuklir untuk pembangkit listrik mengalami perkembangan yang cepat dalam beberapa tahun belakangan. Saat ini sedikitnya terdapat sekitar 426 PLTN yang dioperasikan diberbagai negara. Amerika, Jepang dan Korea merupakan negara yang membangun PLTN dalam jumlah besar. Selain itu PLTN juga dikembangkan oleh India, China, Brasil, dan Finlandia.

sumber: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3992&Itemid=687

Menristek: PLTN Amanah UU

2008-05-27T04:51:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Kusmayanto Kadiman, menyatakan bahwa heran ada pihak-pihak yang memaksa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dihentikan, padahal soal PLTN sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

"Kami tidak mengerti mengapa PLTN tidak boleh dibangun, padahal itu adalah amanah undang-undang. Jelas disebutkan itu (PLTN), sehingga kalau tidak dilaksanakan pemerintah bisa kena impeachment (pemakzulan -red)," kata Kusmayanto di sela Diskusi Interaktif "Globalization - Opportunities for Innovation" di Jakarta, Kamis.

Yang ia lebih heran, ada anggota DPR yang marah-marah atas rencana pembangunan PLTN dan lupa bahwa UU itu disusun oleh eksekutif bersama legislatif.

UU yang mengamanahkan pembangunan PLTN adalah UU Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

UU tersebut menyebutkan PLTN menjadi energi alternatif yang harus dibangun untuk mencukupi kebutuhan energi nasional di masa datang. Selain itu ada juga Perpres no 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Sementara itu, Pakar Nuklir dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL), Dr Mohammad Ridwan, mengatakan bahwa isu negara-negara maju mulai mematikan (shutdown) PLTN-PLTN-nya adalah isu salah kaprah.

"Memang sudah ada sekitar 60 PLTN di dunia dimatikan, tetapi bukan karena faktor keselamatan. PLTN-PLTN ini sudah tua dan dayanya kecil, sudah tidak ekonomis lagi," katanya.

Ia mencontohkan, Prancis yang mematikan 11 reaktornya yang berdaya 43 MW - 500 MW dan karena usianya yang sudah di atas 20 tahun.

Jerman, ujarnya, juga mematikan lima reaktornya yang buatan Uni Soviet ketika Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung kembali dan mematikan satu PLTN berdaya 1.219 MW di Mulheim-Kaerlich pada usianya yang baru 13 bulan karena terletak pada struktur patahan. Sedangkan Inggris mematikan 10 PLTN berusia 18?26 tahun.

"Sehingga, total selama 20 tahun sejak kecelakaan Chernobyl di Eropa telah dimatikan 38 PLTN tua dengan daya kecil dan tidak ekonomis, kemudian dibangun dan dioperasikan 21 PLTN baru dengan daya besar," katanya.

Demikian pula di AS, 18 PLTN dimatikan karena daya kecil dan tua, namun untuk memenuhi kebutuhan lisriknya 26 PLTN baru dibangun dan dioperasikan, ujarnya. (*)

sumber: http://www.antara.co.id/arc/2008/3/13/menristek-pltn-amanah-uu/

ENERGI NUKLIR SEBAGAI ALTERNATIF PASOKAN LISTRIK DUNIA

2008-05-27T04:34:00.000-07:00

Dalam benak kita, nuklir sangat identik dengan senjata pemusnah massal layaknya bom atom, atau bahaya radiasi akibat kecelakaan instalasi seperti yang terjadi di Chernobyl (Ukraina) dan Three Mile Island, AS. Kini, hal tersebut sudah tidak relevan lagi.

Energi nuklir merupakan hasil dari reaksi fisi yang terjadi pada inti atom. Dewasa ini, reaksi inti yang banyak digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi nuklir adalah reaksi yang terjadi antara partikel dengan inti atom yang digolongkan dalam kelompok heavy atom seperti aktinida.

Berbeda dengan reaksi kimia biasa yang hanya mengubah komposisi molekul setiap unsurnya dan tidak mengubah struktur dasar unsur penyusun molekulnya, pada reaksi inti atom atau reaksi fisi, terjadi perubahan struktur inti atom menjadi unsur atom yang sama sekali berbeda.

Pada umumnya, pembangkitan energi nuklir yang ada saat ini memanfaatkan reaksi inti antara neutron dengan isotop uranium-235 (²³⁵U) atau menggunakan isotop plutonium-239 (²³⁹Pu). Hanya neutron dengan energi berkisar 0,025 eV atau sebanding dengan neutron berkecepatan 2200 m/ detik akan memiliki probabilitas yang sangat besar untuk bereaksi fisi dengan ²³⁵U atau dengan ²³⁹Pu.

Neutron meripakan produk fisi yang memiliki energi dalam kisaran 2 MeV. Agar neutron tersebut dapat beraksi fisi dengan uranium ataupun plutonium diperlukan suatu media untuk menurunkan energi neutron ke kisaran 0,025 eV, media ini dinamakan moderator. Neutron yang melewati moderator akan mendisipasikan energi yang dimilikinya kepada moderator, setelah neutron berinteraksi dengan atom-atom moderator, energi neutron akan berkisar pada 0,025 eV.

Reaksi fisi

Secara garis besar reaksi fisi yang terjadi antara neutron dengan isotop uranium (²³⁵U) dalam reaktor nuklir dapat digambarkan sebagai berikut. Neutron dengan energi berkisar 0,025 eV akan bereaksi dengan atom ²³⁵U menjadi ²³⁶U yang sangat tidak stabil, kemudian dalam waktu sangat singkat ²³⁶U pecah (fision) menjadi dua buah produk fisi X1 dan X2 serta 2 atau 3 buah neutron dan energi. Reaksi ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

N + 235U→236U→X1 + X2 + (2 atau 3) n + E

Energi dari reaksi fisi (E) sebagian besar akan dibawa oleh produk fisi dalam bentuk energi kinetik yang terdeposisikan di dalam medium bahan bakar nuklir dalam bentuk panas akibat pergerakan produk fisi. Energi panas ini kemudian diambil untuk pembangkitan energi listrik pada sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pengambilan panas dari inti reaktor bisa dengan mempergunakan media air, seperti yang umum dipergunakan pada PLTN saat ini.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pada prinsipnya sistem kerja pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN tidak ubahnya seperti prinsip kerja dari sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas sebagai pembangkit uap. Uap air yang bertekanan tinggi digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik.

Perbedaan utama antara PLTN dengan pembangkit listrik tenaga konvensional adalah terletak pada pemanfaatan bahan bakar yang digunakan untuk menguapkan air. Pada pembangkit listrik konvensinal untuk menghasilkan panas menggunakan bahan bakar berupa minyak, gas alam, ataupun batubara (energi fosil). Sementara pada PLTN menggunakan uranium ataupun plutonium yang direaksikan dengan neutron dalam sebuah reaksi fisi yang akan menghasilkan panas untuk kemudian membangkitkan uap bertekanan tinggi guna memutar turbin.

Menurut data yang dilansir oleh Badan Atom Nasional (BATAN), pada situsnya, disebutkan bahwa pada 2002 di seluruh dunia jumlah pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dioperasikan mencapai angka 438 unit dengan kapasitas listriknya sebesar 353.298 MWe. Sementara terdapat 32 unit berkapasitas hingga 28.438 MWe dalam proses konstruksi.

Jenis reaktor nuklir

Pengembangan energi nuklir untuk tujuan sipil seperti reaktor nuklir untuk pembangkit daya listrik dimulai secara intensif setelah konferensi Genewa bertajuk "On the peaceful uses of atomic energy" yang di sponsori oleh PBB tahun 1955.

Terdapat beberapa jenis reaktor nuklir dalam skala komersial. Reaktor tersebut dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu reaktor nuklir dengan proses reaksi fisi yang diakibatkan oleh neutron thermal yang kemudian disebut dengan thermal reactor, dan reaktor nuklir dengan proses fisi yang terjadi pada energi neutron yang tinggi (fast neutron) disebut reaktor cepat (fast reactor).

Reaktor cepat tidak memerlukan moderator, sementara reaktor thermal membutuhkan moderator untuk mengurangi energi neutron cepat menjadi neutron thermal. Tipe reaktor thermal yang ada banyak sekali, seperti reaktor berpendingin air ringan (light water moderated reactor atau LWR), reaktor berpendingin air berat (heavy water moderated reactor atau HWR), reaktor berpendingin gas (gas-cooled reactor), dan reaktor temperatur tinggi berpendingin gas (high temperature gas-cooled reactor atau HTGR).

Light water moderator reactor terbagi dalam dua tipe, yaitu presurrized water reactor (PWR) dan boiling water reactor (BWR). Sementara itu heavy water moderated reactor (HWR) untuk tujuan komersial terdapat dua tipe utama, tipe pertama dalah pressurized heavy water reactor (PHWR) dan tipe keduanya adalah boiling light water reactors (BLWR). Reaktor Canadian Deuterium Uranium (CANDU), reaktor nuklir yang dikembangkan oleh Kanada dengan mempergunakan air berat (D₂O) sebagai moderator termasuk di dalam kedua tipe ini. Sistem steam-generating heavy water reactor (SGHWR) dapat dijumpai pada reaktor nuklir di Inggris dengan versi jenis BLWR. Reaktor FUGEN Jepang bisa dikategorikan sebagai BLWR sejak dipergunakannya air berat (heavy water) sebagai moderator dan air ringan (light water) sebagai pendinginnya.

Yang tergolong dalam gas cooled reactors adalah Magnox gas cooled reactor (GCR) dan advanced gas cooled-reactor (AGR). Kelompok HTTR terdiri dari HTGR dengan bahan bakar uranium disebut HTR, dan HTGR dengan berbahan bakar uranium dan thorium (THTR).

Jenis lainnya terdapat di Rusia yaitu graphite moderated light water reactor (RBMK). Reaktor jenis satu ini tidak menggunakan moderator pada reaktor cepat atau fast breeder reactor (FBR), sehingga ukuran reaktor menjadi lebih kecil, dengan laju transfer panas yang tinggi. Sebagai pendinginnya digunakan logam cair (liquid metal) dan gas helium bertekanan tinggi (high-pressure helium gas).

Pertumbuhan penduduk dan cadangan energi global

Pada 2001, bumi yang sudah sangat tua ini dihuni oleh 6 milyar orang. Berdasarkan data dari United Nation Long-Range World Population Projections, populasi dunia pada 2015 akan bertambah menjadi 7.2 milyar, pada 2025 naik menjadi hampir 8 milyar jiwa dan akan menjadi 9.3 milyar di tahun 2050.

Pertumbuhan penduduk dunia yang cepat ini akan berakibat pada penyusutan sumber daya alam tak terbarukan secara cepat pula. Hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan energi dunia, di mana kebutuhan energi primer global mencapai 87% dan energi listrik sebesar 63%, berasal dari bahan bakar fosil. Oleh karenanya minyak bumi dengan kapasitas yang tersedia secara global sebesar 1.195 triliun barel, dapat digunakan hingga 43 tahun. Batu bara, dengan cadangan global 1316 triliun ton akan habis digunakan selama 231 tahun. Sementara gas alam mempunyai cadangan global 144 triliun m³, dapat digunakan tidak lebih dari 62 tahun.

Cadangan global uranium diperkirakan sekitar 4.36 juta ton. Dalam reaktor nuklir, bahan bakar nuklir yang sudah dipergunakan dapat didaur ulang, jika hal ini dilakukan pada pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia, semua sisa uranium dapat menjadi suplai energi untuk ribuan tahun. Selaian itu di dunia juga diketahui terdapat 4 miliar ton uranium dalam konsentrasi rendah di lautan dan terdapat thorium, zat lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nuklir, sebanyak tiga kali jumlah uranium. Oleh karenanya energi nuklir dapat digunakan jutaan tahun.

Perbandingan energi

Densitas energi nuklir sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara ataupun minyak bumi. Sebagai ilustrasi, dalam 1 kg uranium dapat menghasilkan energi listrik sebesar 50.000 kWh bahkan dengan proses lebih lanjut dapat mencapai 3.500.000 kWh. Sementara 1 kg batu bara dan 1 kg minyak bumi hanya dapat menghasilkan energi sebesar 3 kWh dan 4 kWh.

Pada sebuah pembangkit listrik non-nuklir berkapasitas 1000 MWe diperlukan 2.600.000 ton batu bara atau 2,000,000 ton minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Sementara pada pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kapasitas listrik yang sama hanya memerlukan 30 ton uranium dengan teras reaktor 10 m³, sebagai bahan bakarnya. Saat ini, kontribusi energi nuklir terhadap pasokan kebutuhan energi primer dunia sekitar 6% dan pasokan kebutuhan energi listrik global sekitar 17%.

Bayangan akan Bom Atom dan kecelakaan radiasi nuklir sudah selayaknya dibuang jauh-jauh dan dijadikan sebuah pelajaran berharga dalam penggunaan energi nuklir, tidak lagi dijadikan momok yang dapat menghambat pemanfaatan energi nuklir sebagai alternatif pasokan kebutuhan energi listrik dunia. (Anang/ dari berbagai sumber)

Nuklir Sumber Energi Alternatif, Kenapa Takut?

2008-05-24T11:41:00.000-07:00

“Nuklir? Aman?” tanya Hendra (28) ketika mendengar energi tersebut akan dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria oleh Pemerintah Indonesia.

Ia agak jengah ketika mendengar kata nuklir, ada rasa takut yang sedikit terbayang. Pengalaman dua kota, Hiroshima dan Nagasaki yang di bom atom 51 tahun lalu, membuatnya berpikir macam-macam.

Anggapan tersebut mungkin tak aneh. Nuklir memang tak diragukan mempunyai radiasi yang berbahaya bagi manusia. Akan tetapi dengan pengolahan yang aman, energi nuklir dapat menjadi pilihan alternatif energi yang solutif.

“Sekitar 1,6 miliar orang tidak mempunyai akses listrik dan 2,4 miliar lainnya mengan-dalkan sumber energi tradisional karena tidak memiliki akses pada energi modern,” kata Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Inter-nasional (IAEA), Muhamed Elbaradei, dalam lawatannya ke Indonesia beberapa waktu lalu

Kendati energi nuklir bukan menjadi satu-satunya solusi bagi krisis energi dunia, direktur atom dunia ini selalu menekankan kepada anggotanya untuk kembali mempertimbang-kan penggunaan energi nuklir ini.

Di dunia, sampai Oktober 2006 lalu, tercatat 442 pembangkit tenaga nuklir di 30 negara yang menyuplai 16% dari kebutuhan energi listrik dunia. Indonesia pun tak keting-galan, sebuah Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Mix Nasional juga telah diluncurkan beberapa waktu silam.

Nuklir, Energi Solusi?

Dibanding dengan emisi gas karbon dari bahan bakar fosil yang mempunyai berbagai efek semisal polusi dan perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan tempe-ratur bumi; naiknya permukaan laut; ke-keringan dan badai, penggunaan nuklir me-mang cenderung masih menjadi pilihan.

Cadangannya pun terbilang tak sedikit, diperkirakan masih terdapat sekitar 4.36 juta ton uranium dunia yang cukup untuk dijadikan sumber energi selama ratusan tahun. Selain itu, pada sebuah reaktor nuklir, bahan bakar nuklir yang telah digunakan pun dapat didaur ulang. Sehingga sisa uranium dapat dijadikan menjadi sebagai sumber energi yang lain.

Tak hanya itu, nuklir juga memiliki daya untuk menghasilkan energi yang tinggi. Dalam 1 kg uranium dapat menghasilkan energi listrik sebesar 50.000 kWh. Bandingkan dengan 1 kg batu bara atau 1 kg minyak bumi yang hanya bisa menghasilkan energi sebesar 3 kWh dan 4 kWh saja.

Wah..tentu sebuah penghematan yang luar biasa. Terlebih bila melihat fakta bahwa kebutuhan energi listrik Indonesia senantiasa tumbuh pada tingkat 10% per tahun.

Indonesia Siap Untuk Nuklir

Niatan Indonesia untuk menjajaki peng-gunaan energi alternatif ini setidaknya telah diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama promosi di bidang PLTN yang di-tandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro dengan Menteri Komersial, Industri dan Energi Korea Selatan (Korsel), Chung Sye Kyun, beberapa saat silam.

Kendati MoU tersebut belum berbicara tentang pembangunan PLTN di Indonesia, namun hal penting adalah adanya upaya mensosialisasikan rencana pemerintah Indonesia untuk mem-bangun PLTN di masa depan.

“Tolok ukurnya adalah faktor pemahaman dari masyarakat (public acceptance). Diharapkan dengan upaya pengenalan, pro-mosi dan sosialisasi tentang ke-butuhan PLTN, masyarakat dapat memahami dan menerima ke-beradaan PLTN terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dimana PLTN akan dibangun,” kata Purnomo.

Korsel sendiri menjadi pilihan dalam investasi karena selain telah memiliki 20 PLTN dengan total ka-pasitas 17.700 Mega Watt (MW) dan tengah menggarap pemba-ngunan 4 PLTN lain, teknologi PLTN yang dikembangkannya se-suai dengan teknologi PLTN yang sudah dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Semenanjung Muria

Soal lokasi PLTN, Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi Depar-temen ESDM, J Purwono menga-takan, sesuai hasil penelitian pem-bangunannya akan dilakukan di Pulau Jawa, yakni di sekitar Seme-nanjung Muria, Jawa Tengah.

“Perimbangannya ekonomis. Di samping itu, jaringan transmisi kelistrikan yang sudah permanen adalah Jawa-Bali, sehingga sangat cocok PLTN dibangun di dekat pusat beban,” kata Purwono

PLTN ini ditargetkan akan beroperasi pada 2015-2017 de-ngan kapasitas 1.000 MW. Kerjasama lain dengan Korsel juga akan dilakukan di bidang hulu dan hilir migas, ketena-galistrikan, mineral, batubara dan panas bumi serta kerja-sama pendidikan dan teknik tenaga nuklir. Sampai saat ini investasi Korea Selatan di Indonesia telah mencapai 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp10 triliun).

Sambutan lain juga datang dari IAEA. Lembaga atom interna-sional yang beranggotakan 143 negara dunia itu, menganggap Indonesia telah menjadi rekan kuat dengan menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT), mendukung Konvensi Keamanan Nuklir, Konvensi Perlindungan Fisik Materi Nuklir, dan berpartisipasi penuh dalam Jaringan Keamanan Nuklir Asia.

Karenanya organisasi yang berpusat di Wina, Austria ini telah membangun program kerjasama teknis semisal pembuatan pusat radioterapi pertama di Kalimantan yang dijadwalkan beroperasi tahun depan.

Tak hanya itu, teknik nuklir untuk menilai dan mengatur sumber air-tanah Indonesia, pengawasan kualitas dan polusi di sejumlah sungai di Indonesia, dan peningkatan nutrisi untuk hewan ternak juga tengah digarap.

Memang tidak ada jaminan pasti terhadap keamanan dari energi nuklir, namun dampak negatifnya bisa diatasi jika limbah industri tersebut ditangani secara benar. Bila demikian, energi ini bukan tak mungkin akan menjadi sumber energi di masa mendatang. Jadi, siap-siap “bernuklir ria”. ***(hbk/dan)

sumber:KomunikA

PLTN Solusi Atasi Krisis Energi

2008-05-24T11:32:00.000-07:00

www.technologyindonesia.com (Lea)

Perlahan namun pasti Indonesia berencana mengembangkan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Peraturan Pemerintah No.43/2006
tentang perizinan Reaktor Nuklir tertanggal 15 Desember 2006 lalu,
merupakan momentum awal kebijakan pemerintah Indonesia
mengenai PTLN. Kini, tinggal menunggu dikeluarkannya Keppres bagi
kalangan investor untuk terlibat dalam pengembangan PLTN di
Indonesia. Namun, mengapa sebagian masyarakat menolak keras?
-----
Energi nuklir untuk tujuan sipil seperti reaktor nuklir pembangkit daya
mulai gencar dikampanyekan setelah konferensi Genewa "On the
peaceful uses of atomic energy" yang di sponsori PBB sekitar 1955.
Pada mulanya perjanjian ini disepakati lima negara besar pemilik
senjata nuklir, dengan tujuan agar tidak melakukan transfer teknologi
senjata nuklir ke negara lain. Selain itu, untuk pengurangan produksi
dan penghancuran senjata nuklir saat itu.
Hingga 1973 Amerika Serikat mengalami embargo minyak. Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mampu membantu negara Paman Sam
tersebut mengatasi krisis energi. Sekitar 17% sumber listrik dipasok
dengan membakar minyak dan hanya 5% dipasok dari energi nuklir.
Namun, dalam waktu 20 tahun kemudian (1993) sumber listrik dari
minyak bumi hanya sekitar 3%, sedangkan pasokan listrik energi nuklir
naik menjadi 20%.
Di Jepang, desain PLTN dibangun anti gempa sehingga mampu
beroperasi dan memasok listrik kala gempa dasyat melanda sekitar
musim dingin 1995. Lain halnya dengan Korea Selatan, pengembangan
PLTN mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya, dari
semula 400 dolar AS/tahun pada 1970 menjadi 10.000 dolar AS/tahun
pada 2000.
Kendati dinilai menguntungkan bagi masyarakat di beberapa negara,
namun Indonesia tidak serta merta mengambil keputusan serupa
meskipun dalam beberapa tahun ini sudah mengalami kesulitan
pasokan BBM untuk pembangkit listrik. Beberapa pengamat energi
bahkan memprediksikan, Indonesia akan menjadi negara pengimpor
minyak pada 2020.
Tentunya, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi masalah pelik di
bidang sumber energi untuk pembangkit listrik ini. Dalam beberapa
tahun terakhir, langkah mencari energi alternatif giat dilaksanakan.
Listrik umumnya dibangkitkan dari turbin yang digerakkan uap air. Uap
air dihasilkan dengan mendidihkan air dalam bejana (boiller). Bahan
bakar yang sering digunakan untuk mendidihkan air inilah yang
membedakan nama pembangkit listrik. Pembangkit yang menggunakan
bahan bakar fosil, biasanya disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga
Uap (PLTU).
PLTU sudah tersebar di Indonesia, dan telah mengalami masalah
pergiliran pasokan arus listrik, harga, bahkan polusi. Masalah pergiliran
pasokan arus listrik disebabkan masalah pasokan yang terbatas, karena
tak adanya cadangan sumber listrik. Tentunya, harga dipastikan naik
terus mengikuti harga minyak bumi.
Sementara itu, penggunaan batu bara untuk suatu PLTU mulanya
memang murah, namun sumber polusi banyak dikeluhkan. Jika gas,
seperti SO2,CO2,NOX, sebagai hasil pembakaran disaring menggunakan
filter, maka harga listrik menjadi tinggi dan tak kompetitif dengan
pembangkit lain. Sebaliknya, jika tidak dilakukan tindakan, akan
menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan. Selain itu, PLTU
batu bara masih mengeluarkan radioaktif alam hasil pembakaran dan
debu hasil pengangkutan yang setiap tahunnya mencapai 300.000 ton
pada kapasitas 1000 Mega Watt elektrik (MWe).
Alternatif sumber energi pembangkit daya yang paling aman dan murah
adalah tenaga air. Namun tenaga air ini sangat tergantung curah hujan
dan memerlukan lahan yang sangat besar untuk menampung air.
Padahal lahan yang digunakan cukup subur untuk ditanami tanaman
pangan, serta jumlahnya terbatas, dan lokasinya tak dapat dipindahkan
sesuai keperluan. Demikian pula dengan panas bumi, selain lokasi,
teknologi untuk mengatasi belerang belum ada.
Satu lagi bahan bakar untuk mendidihkan air yaitu uranium 235 dalam
PLTN. Banyak pengamat energi menilai, PLTN sangat ekonomis, kirakira
sama dengan harga PLTU batu bara tanpa pengolahan limbah.
Sebenarnya, ada lima tipe PLTN yang banyak digunakan negara-negara
maju saat ini. Dua tipe Boilling Water Reactor (BWR) dan Pressurized
Water Reactor (PWR) dari Amerika. Kedua tipe, BHWR atau PHWR
dengan pendingin air berat yang dikenal dengan tipe CANDU dari
Canada, serta satu tipe dengan pendingin gas yang dikembangkan di
Amerika dan Inggris.
Pemerintah Indonesia pun akhirnya menyusun rencana pemanfaatan
teknologi nuklir untuk pembangkit listrik. Badan Pengawas Tenaga
Nuklir (Bapeten), bisa dibilang, instansi yang paling bertanggung jawab
terhadap ’aturan main’ pembangunan PLTN di Indonesia. Sebagai
insitusi bidang pengawasan, Bapeten diberi mandat membuat peraturan
termasuk memberikan izin dan melakukan inspeksi bagi para pengguna
teknologi nuklir di Indonesia. Ada tiga prinsip utama yang menjadi
landasan instansi yang baru dibentuk pada 1998 ini, yaitu keselamatan
(safety), keamanan (security), dan kedamaian (safeguards) .
Acuan dasar pengembangan nuklir di Indonesia, yaitu UU No.10/1997
tentang Ketenaganukliran. Dan sekitar Desember 2006 diterbitkan
Peraturan Pemerintah No.43/2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir yang
merupakan hasil rembug 15 departemen terkait, termasuk Bapeten.
Dari sisi teknis tenaga nuklir, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan)
bahkan sudah bersusah payah mencari lokasi yang dinilai tepat untuk
dibangun PLTN. Dari sekitar 14 tapak yang ditelusuri di seluruh wilayah
Indonesia, akhirnya ditentukan sekitar lima lokasi yang dinilai layak
untuk dibangun PLTN. Namun, kemudian ditentukan satu wilayah yang
paling layak dibangun, yaitu di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara.
Menurut Ferhat Aziz, Kepala Biro Kerjasama Hukum dan Humas Badan
Tenaga Atom Nasional (Batan) sedikitnya 15 faktor dinilai untuk
kelayakan tapak PLTN di Muria tersebut, lima diantaranya berkaitan
dengan faktor keselamatan pembangunan. ''Boleh dibilang, penyiapan
lokasi ini sebagai insentif pembangunan PLTN tahap awal dari Batan,''
ujarnya.
Untuk Indonesia, Batan merekomendasikan pengembangan PLTN jenis
PWR (pressurized water reactor) atau 'reaktor air tekan'. PWR
menggunakan dua sistem pendingin, primer dan sekunder, berbeda
dengan jenis BWR (boiling water reactor) yang hanya mengggunakan
satu sistem pendingin. ''PWR paling banyak digunakan negara-negara
di dunia, seperti Amerika Serikat, Korea, Jepang dan negara-negara di
Eropa,'' ujarnya.
Namun hal itu belum cukup memuluskan jalan pengembangan tenaga
nuklir untuk pembangkit daya. Menurut Dr Ir As Natio Lasman, Deputi
Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, setelah dikeluarkan
peraturan pemerintah, harus ada pula Keppres dan peraturan Kepala
Bapeten.
Salah satu regulasi yang kini tengah ditunggu kalangan bidang nuklir,
yaitu Keppres mengenai Tim Nasional Pembangunan Nuklir. Keppres
tersebut kini tengah digodok di Sekretariat Negara RI, dan menunggu
disahkan Presiden. Tim Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres
tersebut nantinya akan bertugas menyusun organisasi kepemilikan
PLTN. ''Timnas akan menentukan kepemilikan PLTN apakah swasta
murni, atau campuran swasta dan pemerintah. Jika sudah ditetapkan ,
maka investor baru bisa masuk. Namun, jika pemerintah menunda
keluarnya Keppres tersebut maka dapat dipastikan target operasional
PLTN di Indonesia akan tertunda,'' ujarnya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah investor sudah ancang-ancang
membangun PLTN di Indonesia. ''Saya tidak bisa menyebutkan nama
perusahaan tertentu, namun berasal dari Korea, Jepang, Perancis,
Amerika Serikat, termasuk Rusia,'' ujar Ferhat.
Sedangkan perusahaan dalam negeri yang dinilai siap membangun
PLTN di Indonesia, yaitu PT Pembangkit Listrik Negara (PLN). “Dari sisi
sumber daya manusia sudah tentu berpengalaman dalam bidang
pembangkit tenaga listrik, tinggal menambah kemampuan di bidang
nuklir. Bisa mengambil dari sekolah atau perguruan tinggi yang
mendalami bidang nuklir,” imbuhnya.
Disaat pemerintah bergiat menyusun perangkat aturan PLTN, sebagian
kalangan masyarakat justru bersikap sebaliknya, yaitu menentang
pengembangan PLTN di Indonesia. Bupati Kudus, HM Tamzil, misalnya,
menolak rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria. Dia
kabarnya telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, DPR, dan DPD untuk mengambil kebijakan yang berpihak
pada rakyat, yakni membatalkan rencana pembangunan PLTN di Muria.
Alasannya pembangunan PLTN belum mendapatkan kesepakatan dari
masyarakat. “Sangat tidak arif dan bijaksana jika pemerintah tetap
memaksakan kehendak membangun PLTN, sementara masyarakat di
sekitar lokasi pembangunan PLTN menolaknya.”
Ketidaksetujuan pembangunan PLTN juga dilontarkan Praktisi kelistrikan
yang juga Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka), Tri
Mumpuni. “Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana pembangunan
PLTN di Pulau Jawa. Ketergantungan pada negara lain sangat tinggi.
Kenapa kita tidak mengembangkan pembangkit listrik yang bisa
dibangun sendiri, karena masih banyak potensi yang lain seperti panas
bumi dan air,” Kata Mumpuni, yang sejauh ini telah membangun 60
pembangkit listrik tenaga mikro hidro di beberapa daerah.
Dari kalangan LSM pun juga melontarkan komentar yang senada.
Mereka berpendapat jika pembangunan PLTN dianggap merupakan
suatu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, maka perlu
dilakukan studi atas aspek kelayakan pembangunan PLTN, yang
mencakup berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, kelayakan teknis
pilihan lokasi (apakah lokasi termasuk dalam daerah patahan yang
secara geologis rentan terhadap gempa, bahaya gelombang laut atau
tsunami), aspek lingkungan (pencemaran, radiasi nuklir, dan
kemungkinan terjadinya kecelakaan nuklir), aspek sosial budaya dan
psikologis masyarakat, serta aspek pembiayaan dan investasi proyek.
Hasil studi kelayakan nantinya harus secara transparan disampaikan
pada masyarakat.
Penolakan rencana pembangunan PLTN terus menggelinding bak bola
salju. Melihat keadaan seperti ini, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto
berpendapat, jika sampai sekarang terus terjadi penolakan dari
masyarakat, itu berkaitan dengan sosialisasi rencana pembangunan
PLTN belum maksimal. Semestinya sosialisasi menjadi catatan tersendiri
bagi Batan. Sebab, masyarakat khawatir kalau-kalau terjadi efek-efek
dari PLTN yang tidak diinginkan. Untuk itu, Badan Tenaga Atom Nasional
(Batan) diminta memberi penjelasan secara gamblang kepada
masyarakat sekitar calon lokasi PLTN tentang manfaat dan dampak
PLTN.
Menurut kajian Batan tahun 2003, diperoleh gambaran di masa depan
Indonesia menghadapi krisis energi. Apalagi dengan cadangan sumber
daya yang terus menipis diperlukan upaya-upaya serius mengatasinya.
Jika tidak maka Indonesia akan dihadapkan pada krisis energi
berkelanjutan.
Data yang ada menyebutkan cadangan sumber daya minyak bumi di
Indonesia saat ini sekitar 321 miliar barel (1,2% potensi dunia), gas
bumi sekitar 507 TSCF (3,3% potensi dunia), batubara sekitar 50 miliar
ton (3% potensi dunia), panas bumi sekitar 27 ribu MW (40% potensi
dunia), tenaga air sekitar 75 ribu MW (0,02% potensi dunia). Apabila
tingkat produksi tetap seperti tingkat tahun 2002 dan tidak ada
cadangan terbukti yang baru, maka cadangan minyak bumi diperkirakan
akan habis dalam waktu kurang 10 tahun, gas bumi dalam waktu 30
tahun dan batubara dalam waktu 50 tahun. Munculnya PLTN sebagai
solusi akhir mengatasi krisis energi di masa depan perlu menjadi
pertimbangan, tapi munculnya keluhan masyarakat agaknya patut
dicermati kalangan pengambil keputusan.

Nuklir, Energi Ramah Lingkungan

2008-05-24T11:22:00.000-07:00

Nuklir, Energi Ramah Lingkungan
Nadhifa Putri - detikcom

Jakarta - Indonesia dinyatakan telah siap menjadi salah satu negara yang mengembangkan teknologi nuklir. Meski terdengar menyeramkan, nuklir bermanfaat bagi manusia, seperti untuk PLTN. Bahkan nuklir juga ramah lingkungan.

“Kalau tidak bermanfaat kenapa pilih nuklir,” kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo, di kantornya, Puspiptek, Serpong, Tangerang, Kamis (27/12/2007).

Hudi menuturkan, bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, telah membuat masyarakat takut pada nuklir. Padahal jika dikembangkan, nuklir dapat difungsikan sebagai tenaga listrik yang tidak menghasilkan gas rumah kaca, sehingga mengurangi efek rumah kaca di bumi dan ramah lingkungan.

“Sayangnya teknologi nuklir dikenal masyarakat saat terjadi bom atom Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Kita juga membela lingkungan kok. Nuklir tidak mengeluarkan zat CO2,” tutur dia.

Hudi mengakui nuklir memiliki dampak bagi manusia salah satunya adalah radiasi. Namun, dia memastikan radiasi tidak akan menyebar jika dilakukan penghitungan yang teliti.

“Betul ada radiasi, tapi semua bisa dihitung jumlahnya. Makanya untuk mengembangkan nuklir harus ada jaminan kualitas dan analisis keselamatan,” imbuh Hudi.

Saat ini, pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan sumber energi nuklir terus mengalami perkembangan khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Di Asia pun peningkatan terjadi secara signifikan.

Negara-negara yang termasuk memiliki industri nuklir antara lain Jepang, Perancis, Inggris, India, dan Pakistan.

Sedangkan kegiatan nuklir di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1965 dengan pengoperasian reaktor TRIGA (Training Research and Isotope Production by General Atomic).

Penanganan Serius Pemerintah atas keselamatan pltn yang akan dibangun

2008-05-24T11:06:00.000-07:00

PROF KOESMAYANTO KADIMAN
Menteri Negara Riset dan Teknologi

Masalah PLTN jelas sudah menjadi politis.Pertanyaan bukan lagi sekadar kemampuan teknis,melainkan sudah melebar ke ranah ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan proyek ini secara proporsional.

Bayangan terhadap korupsi selalu mengintai benak masyarakat. Ketakutan akan PLTN yang selalu digambarkan sebagai monster yang menakutkan,akhirnya mengurangi objektivitas penilaian masyarakat. Pun begitu,inilah realita yang harus dihadapi dan menjadi tantangan pemerintah.PLTN harus dijelaskan kepada masyarakat dalam bahasa sederhana masyarakat.

Bukan dengan bahasa penuh retorika penguasa yang selalu meninggikan potensi dan menafikan kekurangan dan akibat yang bisa timbul. Untuk masalah regulasi,mungkin sudah sewajarnya pemerintah menguatkan bidang yang satu ini. Pemerintah bisa saja menerapkan sistem monopoli untuk pemanfaatan nuklir ini seperti yang dilakukan Prancis dengan perusahaan AREVAnya.

AREVA di sana mengontrol setiap langkah industri nuklir mulai penambangan uranium,pengayaan, pembuatan desain pembangkit, konstruksi pembangkit hingga program daur ulang limbah radioaktif yang membutuhkan penanganan khusus. Tentu saja,monopoli yang dilakukan bukan seperti yang sudahsudah terjadi di Indonesia dengan mengorbankan efisiensi dan kualitas.

Keseriusan pemerintah jika ingin melaksanakan proyek ini tak bisa ditawar-tawar lagi.Proyek dengan risiko setinggi ini harus memperkirakan segala kemungkinan dan dampak yang bisa saja terjadi.Pasalnya,kita sekarang berurusan dengan manusia dan alam.Kedua-duanya dapat diperkirakan namun tak dapat dipastikan. Sebaik apapun prosedur yang diterapkan,tetap saja ada kemungkinan human error.

Kita harus belajar dari Jepang yang menerapkan standar tinggi bagi setiap reaktor nuklirnya. Tiap reaktor di sana didesain dapat menahan gempa berkekuatan 6,5 skala Richter (SR).Bahkan,kejadian gempa di Nigata pada 16 Juli tahun lalu dengan besaran 6,8 SR dapat dilewati hanya dengan sedikit kebocoran yang dapat ditanggulangi sistem pertahanan lapis lima pada reaktor Kashiwazaki-Kariwa.

Untuk menjamin keberlangsungan PLTN yang aman,baik bagi manusia maupun alam,kontrol masyarakat sangat diperlukan.Fungsi kontrol dapat dilakukan dalam bentuk selalu mengawasi pelaksanaan proyek dan selalu menjadi mitra kritis dari pemerintah.Memang dalam pembangunan ini ada beberapa pihak yang diuntungkan secara langsung, khususnya investor dan PLN.

Namun bagaimanapun proyek ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Mimpi akan listrik murah akan lebih mudah terwujud dengan efisiensi yang dijanjikan PLTN.Tingkat inflasi yang biasanya mengikuti pergerakan TDL (tarif dasar listrik) bisa dikurangi.Kebergantungan pada bahan bakar fosil juga bisa kita kurangi,seperti pengalaman di Prancis,yang 75% kebutuhan listriknya disuplai PLTN.

Bahkan, Prancis mampu mengekspor listrik ke berbagai negara tetangganya. Namun,jangan sampai mimpi indah yang datang dari berbagai angka yang menjanjikan seputar pemanfaatan PLTN menjadi awal malapetaka bagi bangsa ini.Diperlukan keseriusan dan penanganan yang maksimal dari pemerintah untuk menjaga pelaksanaan proyek ini tetap berkesinambungan dan terus berada di jalur yang tepat.

Kesalahan terkecil dalam proyek ini dapat berakibat pada bencana terbesar bagi bangsa ini.Jangan sampai berbagai kekhawatiran terhadap risiko bencana menutupi berbagai keberhasilan pemanfaatan moda energi yang satu ini. (pangeran ahmad nurdin/m azhar)

Teknologi dan Kebijakan untuk Masa Depan Tenaga Nuklir

Hingga saat ini, tidak sedikit pandangan negatif terhadap nuklir. Masyarakat awam akan merasa terkejut dan dihantui ketakutan mendengar kata radioaktif, radiasi.

Hal ini disebabkan kurangnya informasi bagi masyarakat untuk memahami energi nuklir. Mengapa negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) serta negara lain tetap mengoperasikan PLTN? Sebab, mereka sudah lebih maju dan tahu ilmunya. Saya yakin bahwa banyak publik yang takut akan bahaya gempa karena Pulau Kawa ada dalam cincin api (ring of fire).

Mereka membayangkan kalau reaktor meledak, Pulau Jawa akan punah seperti terkena bom atom. Reaktor nuklir tidak bisa disamakan dengan bom atom. Untuk membuat bom atom itu memerlukan ribuan kilo uranium yang diperkaya (enrichment uranium), sedangkan untuk reaktor nuklir masa kini enrichment uranium berkadar rendah, sekitar 2–5%.

AS dan Jepang sebagai negara pengguna nuklir juga bukannya negara aman dari bencana.Namun, semuanya sudah diperhitungkan. Seandainya terjadi bencana, reaktor akan mati secara otomatis. Banyak aktivis antinuklir dan ahli lingkungan lebih menginginkan energi terbarukan.

Pada praktiknya, tidak semudah itu. Sebagai contoh, biodiesel, selain belum layak harga jualnya,juga minyak sawit atau bahan nabati lainnya masih diperlukan sebagai pangan. Dari hasil teleconference di Oregon bulan lalu, untuk menghasilkan tenaga yang sama,energi angin memerlukan sekitar 75 hektare, sedangkan nuklir memerlukan 0,5 hektare.

Kalau diperbandingkan dengan batu bara,hasilnya akan lebih mencengangkan. Setiap tahunnya pembangkit listrik berbahan batu bara memerlukan 2,6 juta ton batu bara untuk menghasilkan 1.000 MW. Sebaliknya, PLTN memerlukan bahan bakar hanya sekitar 30 ton/tahun Pergerakan antinuklir juga muncul secara sporadis di AS antara 1950 hingga 1979.Walaupun banyak tentangan, industri nuklir di AS mencapai sukses pada dekade 1965–1975.

Dalam periode itu, 224 PLTN dipesan oleh industri. Hingga 1979, berdasarkan survei, rata-rata 25–30% menentang PLTN. Setelah kasus Three Mile Island pada 28 Maret 1979, kelompok antinuklir kembali bangkit. Musibah Chernobyl pada 1986 di Ukraina juga membuat Amerika memutuskan untuk mengumpulkan data kesehatan dan lingkungan terhadap risiko pembangkit listrik bertenaga fosil sebagai pembanding terhadap tenaga nuklir untuk melihat mana yang lebih besar risikonya.

Namun, reaktor generasi pertama seperti yang dipakai di Chernobyl saat ini sudah tidak ada. Desain dan teknologi sudah dikembangkan berdasarkan pengalaman, jadi masyarakat tidak perlu takut dan dihantui ketakutan. Dalam teknik nuklir dan radiasi, untuk memproteksi keselamatan manusia dan lingkungan sudah ada perhitungannya, yakniberdasarkan asas yang disebut as low as reasonably achievable (ALARA).

Salah satu pedoman adalah menggunakan aturan National Council on Radiation Protection (NCRP) dan International Commission on Radiological Protection (ICRP) untuk menentukan jenis radioaktif dan jumlah dosis minimum yang bisa diterima organ tubuh. Skenario terjadinya kecelakaan dan penyebaran atau perpindahan radioaktif juga bisa diprakirakan dengan cara simulasi menggunakan seperangkat peranti lunak.

Regulasi

Saya percaya, kita bukan negara terbelakang, kita bangsa yang besar dan punya banyak ilmuwan dan teknokrat yang bisa memiliki PLTN seperti halnya negara lain. Syaratnya adalah adanya stabilitas politik, ekonomi, dan kejujuran. Seperti halnya di AS, setiap laboratorium nasional, universitas, dan rumah sakit yang menggunakan bahan radioaktif sadar sendiri membuang limbahnya ke tempat yang disediakan.

Kalau ada bahan radioaktif yang tertumpah, mereka tidak diperkenankan keluar dari lab sebelum petugas radiologi datang. Tidak sedikit reaktor di AS yang dicabut izinnya karena tidak mematuhi aturan dan tidak layak operasi sebelum ada inspeksi atau perbaikan. Hal ini janganlah dijadikan ajang demo antinuklir yang kurang mendukung keberadaan PLTN dan mereka menganggap membahayakan atau merusak.

Tapi, dari sini kita harus menelaah bahwa komisi nuklir di sini tidak dipengaruhi siapa pun dalam mengambil tindakan. Dalam pendirian PLTN,pemerintah juga bisa mengacu pada pengalaman negara negara maju untuk membuat aturan pernukliran (nuclear rule and regulation). Sepertinya halnya di AS,PLTN di sana harus tunduk pada badan yang disebut Nuclear Regulatory Commission (USNRC) dan status penggajian mungkin harus setara DPR atau menteri.

Sebagai pemegang kebijakan nuklir di AS staf NRC bisa bergaji di atas USD120.000 per tahun. Sebelum mendirikan PLTN, pemerintah juga harus sudah memikirkan biaya penutupan PLTN (decommissioning) yang tinggi. Biaya decommissioning bergantung pada sejumlah faktor dan lokasi, terutama jenis reaktor yang digunakan dan lokasi geografis.

Saat ini biaya rata-rata decommissioning sekitar 325 juta USD dan biaya ini harus dipikul industri nuklir tersebut. AS sendiri pada tahun fiskal 2001 mempunyai aset sekitar USD22,5 miliar untuk mengantisipasi biaya decommissioning mendatang yang bisa menelan sekitar USD40 miliar untuk semua PLTN yang ada di AS. Selain itu, juga biaya asuransi untuk menjamin kalau terjadi kecelakaan.

Saya yakin bangsa kita bisa menggarapnya,asalkanfaktor korupsi dihilangkan dan keimanan serta kejujuran ditingkatkan demi majunya generasi bangsa kita di masa mendatang. Kita masih ada waktu untuk semua ini dan kemajuan sudah mulai terlihat dengan kepemimpinan saat ini,menteri sekalipun bisa dibui kalau memang bersalah. (*)

Supriyadi Sadi
Peneliti Fisika Nuklir dan Radiasi Terhadap Kesehatan di Oregon State University.

Energi Nuklir adalah Anugerah Tuhan

2008-05-24T11:03:00.000-07:00

Kusmayanto Kadiman Menristek
MENRISTEK Prof.Koesmayanto Kadiman menegaskan keyakinannya akan kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan energi nuklir di PLTN.

Berbagai pandangan miring tentang nuklir dianggapnya sebagai suatu bentuk ketakutan atas sesuatu yang tidak diketahui.Nuklir memiliki potensi yang sangat besar untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis energi

Apakah energi nuklir memang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia?

Jelas bisa.Nuklir selayaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Energi nuklir adalah anugerah Tuhan yang luar biasa,yang harus kita syukuri keberadaannya.Energi nuklir sudah memiliki peran vital dalam memasok listrik dunia dan merupakan sumber listrik utama pada sejumlah negara.Tercatat,439 PLTN beroperasi di 32 negara.

Sementara pemanfaatan limbah radioaktif dari PLTNdan penggunaan radioisotop dalam pertanian,industri, riset dan kedokteran. Energi nuklir lebih menguntungkan ditinjau dari segi lingkungan,karena tidak menghasilkan unsur berbahaya, seperti logam berat (Cd,PB,As,Hg,V),SO2,Nox, dan VHC,dan dalam hal ini PLTNdapat membantu mengurangi hujan asam dan pembatasan emisi gas rumah kaca.

Sejauh mana bahaya pemanfaatan energi nuklir?

Tidak ada teknologi yang seratus persen aman.Selama ini,sudah banyak negara– bukan hanya yang berstatus maju/new industrializing countries,melainkan juga negara berkembang seperti Pakistan–yang sudah menikmati teknologi PLTNdan aman-aman saja. Sekitar 17% listrik di dunia berasal dari energi nuklir.

Negara yang paling banyak menggunakan listrik nuklir adalah AS dengan 103 PLTN dan menyumbang 20% listrik di sana.Sementara secara persentase listrik,negara yang paling banyak memanfaatkan nuklir adalah Prancis yang dengan 59 PLTN menyumbang 75% listrik domestik, bahkan diekspor ke negara lain.

Di Asia,Korea Selatan adalah negara dengan persentase listrik nuklir tertinggi, yaitu 40% dari 20 PLTN. Kemajuan teknologi,pengetatan peraturan,dan pengawasan telah membuat nuklir menjadi semakin aman.Risiko terhadap manusia dan lingkungan menjadi jauh lebih kecil dibanding risiko industri yang lain.

Bagaimana kesiapan teknologi Indonesia untuk mengembangkan PLTN?

Indonesia saat ini memiliki tiga reaktor riset.Pengoperasian dan perawatan ketiga reaktor itu memberikan pengalaman berharga bagi kita guna menuju ke era listrik nuklir. Perlu diketahui,pengoperasian reaktor riset jauh lebih sulit dan rumit dibandingkan PLTN. Adapun desain suatu PLTN yang dikembangkan di Indonesia berpedoman pada filosofi ”Defense in Depth”(pertahanan berlapis) untuk keselamatan yang mampu mencegah insiden yang mungkin dapat menjalar menjadi kecelakaan.

Semuanya serbaotomatis. Dalam bidang limbah, Batan memiliki unit yang mempelajari dan melakukan pengelolaan limbah nuklir. Unit pengelolaan limbah nuklir Batan di Serpong menampung dan mengolah semua limbah nuklir yang berasal dari industri di seluruh Indonesia.Dengan pengalaman ini,pengelolaan limbah PLTNnantinya tidak menjadi masalah bagi SDMkita.

Bagaimana kesiapan SDM Indonesia di bidang ini?

Selain pengalaman SDM yang sudah kita miliki,saat ini masih ada cukup waktu untuk meningkatkan penguasaan teknologi nuklir yang lebih modern,baik untuk pengoperasian, penyiapan bahan bakar maupun pengelolaan limbahnya. SDMkita sudah terlatih dalam perawatan komponen reaktor penelitian nuklir.

Saat ini Batan memiliki pusdiklat yang bersertifikasi dan punya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) yang siap mencetak ilmuwan dan teknolog nuklir masa depan. Selain itu berbagai perguruan tinggi seperti UI,UGM,dan ITBmemiliki program pengajaran yang terkait pemanfaatan Iptek nuklir.

Apakah PLTNini bisa menjadi jalan keluar krisis energi Indonesia?

Kita tentu mengharapkan nuklir bisa berperan dalam membantu mengatasi krisis energi nasional.PLTN diperlukan untuk mendukung terwujudnya keamanan pasokan nasional secara berkelanjutan energi (energy security of supply). PLTNdinilai secara kompetitif terhadap PLTBatu bara, di mana PLNsendiri telah membuat studi pada 2005,yang berasumsi pertumbuhan listrik 7% per tahun.

Di studi tersebut, penggunaan BBMdan gas tidak dipertimbangkan karena alasan yang sudah jelas,ketersediaan sumber daya.PLTNdapat menghasilkan energi listrik kapasitas tinggi pada lahan yang luasnya terbatas,dan operasionalnya tidak tergantung pada fluktuasi harga BBMdi dunia.

Jadi,keunggulan nuklir sudah jelas.Selain dapat membantu mengurangi laju pemanasan global karena PLTNramah lingkungan tanpa gas rumah kaca dan gas buang berbahaya lainnya,ia juga aman dan ekonomis.

Bagaimana pandangan dunia internasional terhadap upaya pengembangan energi nuklir Indonesia?

Perlu kita ingat,Indonesia punya hak utuh untuk mengelola kepentingan domestiknya sendiri.Di samping itu,Indonesia mempunyai sikap bebas dan aktif dalam melakukan diplomasi internasional.Patut dicatat,dalam memenuhi kebutuhan mendapat dukungan negara-negara di dunia, prestasi diplomasi putra-putri bangsa sudah sangat baik. Sejauh ini kita mendapatkan dukungan internasional yang kuat.

Sebagai anggota BadanTenaga Atom Internasional (IAEA),kita mendapatkan bantuan teknis yang cukup besar.Selain itu,ada bantuan bilateral maupun regional seperti dari Amerika Serikat, Jepang,dan Korea Selatan. Satu lagi prestasi internasional kita di bidang PLTN, yaitu pada 8th ASEAN Science and Technology Week di Filipina (2008),Indonesia telah ditunjuk menjadi focal point (negara penggerak) untuk masalah keselamatan dan keamanan nuklir di wilayah Asia Tenggara.(*)

Energi Terbarukan Lebih Merusak Lingkungan Dibandingkan Energi Nuklir

2008-05-24T10:50:00.000-07:00

Terbarukan tidak berarti selalu hijau. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Jesse Ausubel di Rockefeller University - New York. Dalam tulisannya di Inderscience's International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, dia menjelaskan bahwa dengan membangun pembangkit listrik tenaga angin, membendung sungai, dan menanam pepohonan untuk biomass, semuanya dalam kapasitas dan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi secara global, akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Ausubel juga menganalisa bahwa banyaknya energi yang bersumber dari energi terbarukan untuk menghasilkan beberapa watt daya listrik, akan menggunakan lahan per 1 meter persegi. Dia juga membandingkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh energi terbarukan dengan kebutuhan lahan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. 'Energi nuklir adalah ramah lingkungan. Pertimbangkan dengan daya listrik yang dihasilkan dari lahan seluas 1 meter persegi, nuklir mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki energi terbarukan', ujarnya.

Menurutnya, energi terbarukan tidak mempunyai keuntungan dari skala ekonomis. Semakin besar daya listrik yang dihasilkan, maka semakin luas pula lahan yang dibutuhkan.

Dia juga mencontohkan secara hipotesis, menggenangi seluruh propinsi Ontario di Kanada, yang kurang lebih seluas 900.000 km persegi, dengan 680.000 milyar liter air hujan, dan kemudian menyimpannya dalam bendungan setinggi 60 meter, hanya akan menghasilkan 80% dari total daya listrik yang dihasilkan oleh 25 pembangkit listrik di Kanada.

Energi biomassa juga sangat tidak efisien dan bersifat merusak lingkungan.

Untuk menghasilkan listrik sebesar yang dihasilkan oleh sebuah PLTN, akan membutuhkan lahan seluas 2500 km persegi. 'Peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa dalam segala bentuk adalah perbuatan kriminal', ungkapnya. 'Manusia seharusnya menyisakan lahan untuk kepentingan alam. Setiap mobil akan membutuhkan kurang lebih 1-2 hektar'. Berpindah topik ke masalah energi angin, Ausubel menyatakan meskipun lahan yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga angin 3-10 kali lebih kecil dibandingkan dengan lahan yang dibutuhkan untuk biomassa, tetapi dibutuhkan kurang lebih 770 km persegi untuk menghasilkan energi setara dengan PLTN berkapasitas 1.000 Megawatt electric (MWe) dengan catatan kecepatan angin dan arah angin tetap.

100 meter persegi daerah yang berangin, seperti apartemen di Manhattan, hanya cukup untuk melistriki satu atau dua lampu, tetapi tidak cukup untuk menyalakan komputer, mesin cuci, oven microwave dan TV plasma. Energi surya juga tidak luput dari kritikannya. PLTS akan menutupi lahan seluas lebih dari 150 km persegi untuk menyimpan dan menghasilkan listrik setara dengan PLTN berkapasitas 1.000 MWe.

Menurutnya, setiap bentuk energi terbarukan membutuhkan infrastruktur dan material 10 kali bahkan lebih per kilowatt, seperti beton, baja, dan jalan akses jika dibandingkan dengan gas alam atau nuklir. Meskipun penambangan uranium membutuhkan beberapa ratus kilometer persegi dan ada pertimbangan untuk tempat penyimpanan limbah, keamanan dan keselamatan, tetapi PLTN meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang jauh lebih kecil. Dari skala ekonomi, PLTN bisa digandakan keluarannya ataupun dikecilkan dari sistem, sama seperti halnya komputer yang berkemampuan besar dengan ukuran yang semakin kecil. 'Energi terbarukan tetap terbarukan, tetapi tidaklah ramah lingkungan', imbuhnya, 'Jika kita ingin mengurangi bangunan-bangunan baru dan pemerkosaan terhadap alam, nuklir energi adalah pilihan yang terbaik'.

Reaktor Nuklir Pra Sejarah

Telah ditemukan reaktor nuklir tertua yang pernah dibuat di dunia, yang telah ada sejak 2.000.000.000 tahun yang lalu (jauh sebelum era jurassic)

Reaktor Nuklir Pra Sejarah

Pada tahun 1972, seorang ahli fisika Perancis, Francis Perrin menyatakan sebuah laporan yang mengejutkan, bahwa telah ditemukan reaktor nuklir tertua yang pernah dibuat di dunia, yang telah ada sejak 2.000.000.000 tahun yang lalu (jauh sebelum era jurassic) dan mampu dioperasionalkan selama beberapa ratus ribu tahun kemudian, dengan penggunaan daya rendah. Keseluruhan yang ditemukan ada 15 reaktor pada 3 deposit Uranium di area pertambangan Oklo, Republik Gabon. dan lalu dikenal sebagai fosil Reaktor-reaktor Oklo.

Tanggal 2 Juni 1972, petugas analisis di Pierrelatte - Nuclear Fuel Processing Plant, Perancis (yang mengimpor kebutuhan Uraniumnya dari Gabon) pada mulanya hanya melakukan pekerjaan rutinnya untuk memeriksa massa beberapa contoh Uranium yang akan digunakan tersebut dengan Spektrometer. Uranium yang akan diproses, seperti biasa adalah bermassa 235U dengan nilai rasionya selalu adalah 0,00720, namun pada contoh yang diperiksa ternyata mempunyai rasio 0,00717. Walaupun perbedaan yang ditemukan itu relatif kecil namun membuat para ahli dari Perancis lalu berdatangan langsung ke pertambangan Oklo dan di sana justru menemukan Uranium dengan rasio yang jauh lebih rendah lagi, mencapai 0,00440. Perbedaan rasio yang lebih rendah ini hanya akan terjadi jika 235U sebagai bahan bakar telah pernah digunakan untuk proses reaksi nuklir. Bahkan di lokasi yang sama juga ditemukan produk keluaran proses reaksi nuklir, yaitu Neodymium, sama dengan yang dihasilkan oleh reaktor nuklir masa kini.

Rasa was-was hilang setelah berkunjung ke reaktor nuklir Serpong

Serpong - Gambaran mengerikan tentang nuklir yang ada dibenak rombongan GP Anshor akhirnya terjawab sudah. Selama ini nuklir dianggap suatu yang membahayakan, misalnya bom yang dapat meledak dengan dahsyat ataupun bahaya radiasi yang merusak lingkungan, ternyata kebalikannya. Anggapan-anggapan tersebut perlahan terhapus setelah mereka datang mengunjungi instalasi nuklir BATAN, RSG-GAS, pengelolaan limbah radioaktif, sekaligus pengolahan bahan bakar di Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang.

Kedatangan GP Anshor dan Ketua Umumnya Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) ke BATAN, Selasa (21/8) sebagai tindak lanjut dari diskusi “Urgensi Nuklir” yang digelar oleh GP Anshor sebulan yang lalu. Di samping untuk melihat secara langsung kegiatan litbangyasa iptek nuklir dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan manusia, juga untuk mengetahui reaktor nuklir dan sumber energi jangka panjang serta pengelolaan limbahnya.

Rombongan diterima oleh kepala BATAN Dr. Hudi Hastowo, Deputi Bidang Pengembangan Energi dan Teknologi Nuklir Ir Adiwardoyo, dan Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa Dr. Karyono HS, serta Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir Prof. Dr. Aang Hanafiah Ws. Mereka diajak untuk melihat pengoperasian reaktor GA Siwabessy.

Sesuai aturan yang berlaku sebelum masuk ruang reaktor dilakukan pemeriksaan radiasi yang ada di dalam tubuh menggunakan detektor radiasi, setelah selesai berkunjung diperiksa kembali, ternyata radiasinya tidak bertambah. Hal ini, untuk mengetahui apakah ada radiasi yang masuk ke dalam tubuh saat berkunjung.

Dalam kesempatan tersebut pihak BATAN memaparkan pemanfaatan iptek nuklir di segala bidang, seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan/kedokteran, industri, lingkungan termasuk bidang energi. Dijelaskan pula kondisi penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu apa yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan BATAN. Hasil diskusi pada pertemuan tersebut GP Anshor menyarankan agar BATAN lebih meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menanggapi pertanyaan GP Anshor tentang pengembangan energi Iran, pihak BATAN menjawab bahwa saat ini pemerintah Iran berencana mengembangkan teknologi pengayaan bahan bakar nuklir. sumber : energiportal

Belajar dari Kecelakaan PLTN Chernobyl, April 1986

2008-05-14T14:20:00.000-07:00

Belajar dari Kecelakaan PLTN Chernobyl, April 1986

Oleh: Ma'rufin

Kecelakaan nuklir Chernobyl itu sejajar dengan kasus
lumpur panas sumur Banjar Panji-1 di Porong Sidoarjo.
Yakni sama2 berangkat dari tujuan baik (pada Chernobyl
berpangkal dari eksperimen pembangkitan daya darurat,
pada Banjar Panji-1 untuk mencari migas), namun
dilaksanakan tanpa mematuhi prosedur standar (pada
Chernobyl semua prosedur standar keamanan operasi
reaktor dilanggar, pada Banjar Panji-1 ngebornya
ugal2an dan ngeyel). Akhirnya terjadilah bencana.
Andaikata dua operator reaktor unit 4 PLTN Chernobyl
tidak nekat melanjutkan eksperimennya pada 26 April
1986 lepas tengah malam, barangkali tragedi takkan
pernah terjadi. Namun tragedi itu juga membuka mata
dunia akan persoalan cacat desain reaktor dan
manajemen pembangkit yang "ajaib" di eks-Uni Soviet.

Sebelum tragedi April 1986 PLTN Chernobyl hanyalah
kompleks pembangkit tak terlalu dikenal di Ukraina,
bahkan juga di kalangan petugas pemadam kebakaran
setempat (yang akhirnya justru menjadi korban
pertamanya). PLTN ini berlokasi di koordinat 51,3872
LU 30,1114 BT, berdekatan dengan perbatasan Belarus.
Terdapat 4 unit reaktor : reaktor unit 1 mulai
beroperasi pada 1977, reaktor unit 2 pada 1978,
reaktor unit 3 pada 1981 dan reaktor unit 4 pada 1983.
Keseluruhan unit menghasilkan daya 4.000 MWe yang
menyuplai 10 % kebutuhan listrik Ukraina.

PLTN ini memakai reaktor RBMK-1000, yakni reaktor air
mendidih (boiling water reactor/BWR) berdaya termal
3.200 MWt dengan moderator (bahan pelambat neutron)
dari grafit (karbon). Pendinginnya air biasa, yang
diambilkan dari Sungai Pripyat didekatnya dan
didestilasi dulu, untuk kemudian dialirkan secara
vertikal dengan inlet dibawah dan dididihkan di dalam
reaktor untuk memproduksi uap bertekanan tinggi yang
memutar turbogenerator pembangkit listrik. Grafit
dipilih sebagai moderator karena murah dan tersedia
melimpah di Siberia. Untuk mengendalikan reaktor
digunakan batang kendali dari batang boron karbida
berujung grafit. Di antara ujung grafit dan batang
boron karbida terdapat ruang kosong sepanjang 1 m yang
bakal terisi air pendingin ketika dimasukkan ke dalam
reaktor. Ada dua tipe batang kendali : manual dan
otomatis. Sebagai bahan bakar digunakan Uranium
diperkaya (kadar U-235 3,8 %) sejumlah 220 ton.
Konsekuensinya ukuran reaktor RBMK-1000 memang besar.

Reaktor RBMK-1000 unggul dalam efisiensi (34 %,
bandingkan dengan reaktor2 tipe tekan/pressurized
reactor yang berkisar 29 - 31 %) dan penggantian bahan
bakar saat tetap menyala. Reaktor2 tipe lainnya
(kecuali PHWR-CANDU yang dipasarkan Canada) harus
dimatikan dahulu untuk mengganti bahan bakarnya. Meski
begitu dalam prosedur pengoperasiannya, selama 1 tahun
penuh reaktor hanya dijalankan 9 bulan saja dengan 3
bulan sisanya untuk perbaikan dan perawatan rutin,
termasuk penggantian bahan bakar.

Namun keunggulan2 ini tidak seberapa dibandingkan
dengan kelemahan2nya. Sebagai reaktor air mendidih
bermoderator grafit, RBMK-1000 memiliki "problem
gelembung", kondisi dimana adanya gelembung2 dalam
pendingin saat proses pembentukan uap bisa mengacaukan
pengendalian reaktor, karena gelembung2 itu
meningkatkan jumlah neutron lambat. Kondisi ini sangat
dirasakan RBMK-1000 ketika berada dalam daya rendah,
baik ketika dalam proses dinyalakan (start-up) maupun
dimatikan (shut-down).

Kelemahan lain ada pada batang kendalinya. Grafit dan
ruang kosong berisi air di batang kendali
mengakibatkan peningkatan daya temporal di detik2
pertama saat batang kendali masuk ke reaktor, karena
sifat grafit dan air pendingin yang memoderasi
neutron. Bila terjadi kondisi batang kendali gagal
masuk sepenuhnya karena macet (entah kejepit atau apa)
sehingga bagian boron karbidanya tidak bisa masuk,
maka reaktor tidak bisa mati, justru dayanya malah
melambung terus.

Aliran pendingin juga menjadi salah satu titik lemah.
Dengan model aliran vertikal dan inletnya dari bawah,
maka terdapat suhu pendingin di dalam reaktor jadi
takhomogen, dimana di bagian atas lebih besar
dibanding bagian bawah. Kondisi ini bisa berbahaya
jika terjadi penguapan total pada bagian atas sehingga
bahan bakar disana tak terdinginkan sepenuhnya. Selain
bisa meningkatkan daya secara mendadak, kondisi ini
juga beresiko pada melelehnya bahan bakar. Pendinginan
vertikal juga memaksa pompa pendingin untuk terus
menerus bekerja meski daya reaktor sudah sangat rendah
sehingga tidak sanggup lagi membangkitkan listrik yang
cukup.

Dan akhirnya, sebagai reaktor berukuran besar,
RBMK-1000 hanya dilindungi oleh satu lapis dinding
beton tipis guna menghemat biaya. Tak ada sistem
pelindung berganda sebanyak lima lapis sebagaimana
yang distandarkan pada reaktor2 tipe lainnya. So,
reaktor yang secara desain sudah cacat ini tidak
mempunyai pelindung yang layak, sehingga jika terjadi
kecelakaan peluang terlepasnya radioisotop ke
lingkungan cukup besar dibanding reaktor2 tipe lain.

Kompleks PLTN Chernobyl dilayani oleh manajemen
"ajaib" yang tidak berpengalaman sama sekali dalam
mengoperasikan reaktor bertenaga besar. V.P.
Bryukhanov, direktur, hanya berpengalaman di PLTU
tanpa pernah sekalipun ke PLTN. Nikolai Fomin,
insinyur kepala, juga lama bekerja di lingkungan PLTU.
Hanya Anatoliy Dyatlov, wakil insinyur kepala, yang
pernah bekerja dengan reaktor itupun hanya pada
reaktor berdaya rendah.

Diduga kuat pemilihan manajemen tidak didasarkan pada
kepakaran dan kemampuannya dalam teknologi nuklir,
namun lebih pada loyalitasnya terhadap Partai Komunis
Uni Soviet. Manajemen juga tidak pernah diberitahu
otoritas ketenaganukliran Uni Soviet tentang sifat
khas RBMK-1000 dan prosedur operasi daruratnya ketika
berada dalam daya rendah. Singkatnya, manajemen 'buta'
terhadap titik2 lemah RBMK-1000.

Kombinasi cacat desain dan manajemen "ajaib" inilah
yang berpuncak pada tragedi 26 April 1986.

++++++++++++ ++++
Ekskursi Nuklir
++++++++++++ ++++

Salah satu masalah yang menggayuti manajemen adalah
bagaimana menjaga pompa pendingin tetap bekerja meski
aliran listrik putus. Reaktor RBMK-1000 membutuhkan
aliran pendingin terus menerus karena sifatnya
vertikal. Sementara jika terjadi kerusakan sistim
pembangkit listrik, aliran listrik ke pompa pendingin
menghilang. Memang tiap unit reaktor telah dilengkapi
dengan sepasang generator diesel otomatis, namun baru
bisa menyuplai aliran listrik 40 detik setelah aliran
listrik utama putus. Kondisi ini bisa menyebabkan
perlambatan aliran pendingin, dan berpotensi
menimbulkan kehilangan aliran pendingin (LOHSA : lost
of heat sink accident).

Manajemen tidak menghendaki hal itu terjadi terutama
setelah kasus LOCA (lost of coolant accident,
setingkat lebih parah dibanding LOHSA) yang sampai
melelehkan sebagian reaktor unit 2 PLTN Three Mile
Islands, Pennsylvania (AS), 28 Maret 1979. Untuk itu
dicoba memanfaatkan putaran sisa turbogenerator guna
pembangkitan daya darurat untuk menggerakkan pompa
pendingin selama minimum 40 detik. Eksperimen sejenis
pernah sukses dilakukan pada 1983 di reaktor unit 1
tanpa masalah apapun dengan mematuhi semua prosedur
standar, meski hasilnya negatif : turbogenerator tak
sanggup memasok daya mencukupi.

Setelah dilakukan pengembangan2 tambahan pada
turbogenerator, dirasakan perlu adanya eksperimen
ulang. Pilihan jatuh pada reaktor unit 4 dengan
setting waktu pada Jumat 25 April 1986, mengingat
reaktor ini memang hendak dimatikan guna menjalani
perawatan dan perbaikan rutin setelah menyala selama
lebih dari setahun penuh.

Eksperimen sudah siap dijalankan pada tengah hari 25
April. Sebagai awalnya sistem pendingin darurat (ECCS
: emergency core coolant system) dimatikan, meski
dalam prosedur operasi standar hal ini sama sekali
tidak diperbolehkan. Namun mendadak otoritas
kelistrikan Kiev meminta manajemen PLTN Chernobyl
menjaga pasokan listriknya ke jaringan sampe jam 11
malam untuk mengantisipasi lonjakan penggunaan daya.
Manajemen menyetujui hal itu sehingga daya reaktor
yang sudah terlanjur diturunkan ke 1.600 MWt tidak
direduksi lagi. Selama 12 jam kemudian reaktor
beroperasi dengan output 50 % dari normal dan tanpa
ECCS.

Eksperimen dilanjutkan kembali pasca jam 23:00
setempat, kali ini oleh dua operator malam yang
kedua-duanya berlatarbelakang teknik listrik dan tak
satupun yang sebelumnya pernah bekerja di lingkungan
reaktor. Daya reaktor diturunkan ke 700 - 1.000 MWt
dengan memasukkan batang2 kendali otomatis, namun
rupanya dua kru tak terlatih ini tak menyadari
penurunan dayanya terlalu cepat. Pada kondisi ini
produksi radioisotop Xenon-135 (salah satu produk
samping reaksi fissi) jadi berlebih, padahal
radioisotop ini dikenal sebagai "racun reaktor" karena
menyerap neutron lambat dalam jumlah besar. Kontan
daya reaktor anjlok ke 30 MWt. Operator tak menyadari
adanya peracunan ini dan menganggap anjloknya daya
lebih karena kegagalan daya, sehingga memutuskan
menaikkan kembali batang kendali otomatis. Tindakan
ini sangat menyalahi aturan, karena pada prosedur
standarnya, begitu daya anjlok maka reaktor harus
segera dimatikan.

Naiknya batang kendali otomatis hanya sanggup
mengangkat daya ke 200 MWt saja, atau sepertiga dari
daya nominal yang dibutuhkan untuk eksperimen. Namun
operator merasa pada daya rendah itupun eksperimen
bisa dilakukan. Maka pada pukul 01:05 setempat,
operator menghidupkan seluruh pompa pendingin cadangan
yang mengirimkan air pendingin berlebihan ke dalam
reaktor, melampaui batas maksimum volume air dalam
reaktor yang diperkenankan. Selanjutnya batang kendali
manual pun diangkat, hal yang lagi2 menyalahi prosedur
operasi standar. Reaktor kini jadi sangat berbahaya
karena tidak lagi memiliki batang kendali. Jika pada
saat itu daya reaktor masih tetap rendah, alias jumlah
neutron lambatnya tetap kecil, itu lebih disebabkan
oleh kombinasi berlebihnya air dan Xenon-135 yang bisa
menggantikan peran batang kendali.

Dalam keadaan demikian operator memutuskan untuk
memulai eksperimen. Pukul 01:23, operator menutup
katup uap ke turbogenerator. Putaran turbogenerator
pun berkurang sehingga pasokan listrik ke pompa
pendingin berkurang dan aliran pendingin jadi
menyusut. Di dalam reaktor kini terbentuk lebih banyak
uap dan celakanya diikuti dengan pembentukan
gelembung2 air. Problem gelembung pun terjadi,
sehingga daya reaktor segera menanjak. Dalam 5 detik
pertama daya reaktor sudah bergerak ke angka 510 MWt.
Pada tahap ini Xenon-135 mulai menghilang seiring
makin banyaknya jumlah neutron. Sehingga dengan makin
banyaknya air pendingin yang berubah menjadi uap,
menghilangnya Xenon-135 dan dimatikannya ECCS,
pengontrol daya reaktor menjadi tidak ada. Terjadilah
ekskursi nuklir : kenaikan daya teramat cepat secara
eksponensial pada waktu teramat singkat.

Operator yang panik segera menekan tombol SCRAM guna
memasukkan semua batang kendali (baik manual maupun
otomatis) ke dalam reaktor. Namun butuh waktu 20 detik
agar batang kendali bisa masuk sepenuhnya ke dalam
reaktor. Ketika suhu reaktor kian tinggi, gerak batang
kendali pun macet, hanya bagian ujung grafit dan ruang
kosong saja yang sempat masuk. Ini malah makin
meningkatkan intensitas ekskursi nuklir. Dalam 20
detik itu daya reaktor sudah meningkat hingga 30.000
MWt alias sepuluh kali lipat dari daya normalnya.

Peningkatan daya luar biasa menghasilkan penguapan
teramat brutal dimana semua cairan berubah jadi uap.
Ini menghasilkan tekanan teramat besar yang merusak
batang kendali, bahan bakar, grafit dan akhirnya
menjebol atap beton reaktor yang tipis dalam ledakan
uap. Andaikata reaktor dilindungi kubah double
containment Mark-II setebal 2 meter seperti yang
diterapkan pada reaktor2 lainnya, maka ledakan uap ini
tidak akan terjadi. Ledakan uap ini segera disusul
oleh reaksi uap air dengan grafit dan oksigen (dari
udara luar yang masuk lewat lubang) dengan grafit
sehingga timbul ledakan kedua yang tak kalah besarnya.

++++++++++++ ++++++
The China Syndrome
++++++++++++ ++++++

Pasca ledakan, reaksi oksigen dan grafit menyebabkan
kebakaran besar pada reaktor. Inilah penyebab 4 %
radioisotop - setara 9 ton - terloloskan ke
lingkungan. Meski 4 dekade sebelumnya dunia sudah
menyaksikan dahsyatnya bom nuklir Hiroshima dan
Nagasaki, pada 26 April 1986 itulah, untuk pertama
kalinya sebuah reaktor bertenaga besar melepaskan
radioisotopnya ke lingkungan dalam jumlah besar.
Sekitar 5,4 ton radioisotop itu mendarat di Belarus.
Namun sisanya terbang dibawa angin ke barat hingga
menjangkau Kepulauan Inggris.

Paparan radiasi tertinggi berada di gedung reaktor
mencapai 5,6 Roentgen/detik, 202 kali lipat lebih
besar daripada ambang batas dosis mematikan 0,028
Roentgen/detik. Celakanya ledakan menyebabkan
kerusakan dua dosimeter (pengukur radiasi) dengan
limit 1.000 Roentgen/detik. Hanya tersisa dosimeter2
kecil dengan limit 0,001 Roentgen/detik, dan semuanya
"off scale." Karena itu kru reaktor dipimpin Alexander
Akimov menganggap dosis radiasi saat itu paling banter
0,001 Roentgen/detik, mengabaikan tanda2 seperti
potongan grafit, pipa bahan bakar dan batang kendali
yang berceceran di sekitar gedung reaktor. Sehingga
mereka memutuskan bertahan dan terus memompakan air ke
gedung reaktor.

Bantuan segera datang dari brigade pemadam kebakaran
Chernobyl, dipimpin Vladimir Pravnik, yang tak
diberitahu sama sekali bahwa yang dihadapi adalah
reaktor RBMK-1000 yang telah bolong. Kerja keras
mereka bersama kru reaktor berhasil memadamkan api di
atas gedung reaktor dan gedung turbin pada jam 05:00.
Namun dalam tiga minggu kemudian, sebagian besar kru
reaktor dan pemadam ini telah meregang nyawa..

Pada senja 26 April, Kremlin membentuk komite
penyelidik dan memerintahkan Valeri Legasov dari
otoritas ketenaganukliran Uni Sovet ke Chernobyl. Ia
menjumpai 2 orang telah tewas dan 52 dirawat di rumah
sakit, dengan gejala2 nyata akibat paparan radiasi
berlebihan. Dosimeternya juga menunjukkan tingkat
paparan radiasi yang sangat tinggi di sejumlah titik.
Pada 27 April 14:00 ia memerintahkan dimulainya
evakuasi penduduk kota Pripyat dan sekitarnya. Agar
tidak timbul kepanikan, detil bencana tidak
diberitahukan kepada penduduk, dan agar beban tidak
terlalu berat, diberitahukan kepada penduduk bahwa
evakuasi bersifat temporal, hanya untuk 3 hari. Total
penduduk yang dievakuasi sejumlah 336.000 orang.

Kepanikan justru merebak di Swedia, 1.100 km dari
Chernobyl. Pada 27 April itu juga kru PLTN Forsmark
mendeteksi lonjakan paparan radiasi yang spektakuler
di lingkungan mereka. Anehnya dosis paparan radiasi di
luar gedung jauh lebih besar dibanding di dalam
gedung. Setelah konfirmasi ke PLTN2 lain di Swedia
memastikan tidak ada reaktor mereka yang bocor,
kecurigaan diarahkan ke PLTN2 Uni Soviet di kawasan
Barat. Atas desakan Swedia, tak lama kemudian Mikhail
Gorbachev mengumumkan bocornya salah satu reaktor
Soviet. Pernyataan sama juga dikeluarkan Boris Yeltsin
yang sedang mengunjungi Berlin.

Horor Chernobyl belum usai. Meski reaktor RBMK-1000
telah jadi puing, sisa bahan bakar Uranium yang masih
cukup besar (> 200 ton) dan puing2 grafit ternyata
masih sanggup menjalankan reaksi fissi. Meski daya
yang dihasilkan kecil, tiadanya cairan pendingin
membuat grafit terus memanas. Maka kebakaran pun
berlanjut di interior puing. Pada dasar puing, panas
kebakaran bahkan cukup tinggi hingga sanggup membuat
bahan bakar dan beton penyangga reaktor meleleh
membentuk lava. Jika lava ini bisa menembus dasar
bangunan dan tanah dibawahnya hingga mencapai cadangan
air tanah dalam, maka kontak lava dengan air akan
menciptakan erupsi freatoradiatik ("The China
Syndrome"), ledakan uap berkekuatan besar yang sanggup
membongkar tanah diatasnya membentuk kawah. Letusan
ini akan memuntahkan debu terkontaminasi radioisotop
hingga ketinggian 1 km. Jika ini terjadi, area yang
tercemar dipastikan akan jauh lebih besar.

Untuk mencegah erupsi freatoradiatik, otoritas
memutuskan puing reaktor RBMK-1000 harus dimatikan dan
didinginkan. Lewat ratusan sorti penerbangan
helikopter, ke bangunan reaktor dijatuhkan 5.000 ton
bahan penyerap neutron berupa campuran pasir, lempung
dan asam borat. Setelah puing reaktor dipastikan telah
mati dan dingin, sebuah struktur sarkofagus raksasa
dibangun untuk menyelubungi seluruh puing pada
Desember 1986.

Jumlah radioisotop yang dilepaskan 160 kali lipat
lebih besar dibanding bom Hiroshima (9 ton vs 55 kg).
Sampai 2005, IAEA dan WHO mencatat jumlah korban tewas
56 orang (47 kru reaktor dan petugas pemadam kebakaran
serta 9 anak2 penderita kanker tiroid). Dari 6,6 juta
orang yang terpapar radioisotop, diperkirakan 9.000
diantaranya terpapar berat. Hingga 2002 dideteksi
terdapat 4.000 kasus anak penderita kanker tiroid.

Ref :
- Aliq, 1987, Analisis Kecelakaan Reaktor Nuklir
Chernobyl, UGM.
- IAEA, 1996, One Decade After Chernobyl.
- IAEA, 2006, In Focus : Chernobyl.

22 Tahun Tragedi Chernobyl

2008-05-14T13:46:00.000-07:00

22 Tahun Tragedi Chernobyl.
Indo Pos, Minggu, 20 April 2008.
Oleh : Goei Tiong Ann Jr, Rohaniawan dan Aktivis Lingkungan.

Seandainya pada 25 April 1986 malam -22 tahun silam- Anatoli Djatlow,
insinyur kepala di reaktor nuklir Chernobyl (Tschernobyl) , tidak
memutuskan untuk segera memulai percobaan yang tertunda, dunia tidak
akan pernah memperingati tragedi nuklir yang konon terbesar di sepanjang
sejarah manusia itu. Tapi, eksperimen dilanjutkan dan menjelang 26
April 1986, terjadi lonjakan suhu yang begitu drastis di dalam reaktor.
Tepat pukul 23:58, sebuah ledakan besar menghancurkan reaktor di blok
keempat pembangkit listrik Chernobyl.

Pagi hari 26 April, 200 ribu manusia dievakuasi dari sekitar reaktor
Chernobyl. Sekitar 600 desa di sekitar Chernobyl dikosongkan. Menurut
standar INES (The International Nuclear Event Scale), tragedi
Chernobyl masuk level ke-7 (level paling atas) yang disebut major accident.
Korban Chernobyl yang meninggal tidak sampai 90 ribu jiwa sebagaimana
dirilis berbagai media. Yang benar, korbannya sekitar 60, dan itu pun tidak
seketika, namun sejak 1986 hingga sekarang. Jumlah korban meninggal
seketika hanya dua jiwa. Namun, dampak radioaktif dan berbagai
penyakit yang ditimbulkan masih berlangsung. Kini sebagian pengungsi Chernobyl
telah kembali ke kampung halaman. Namun, jelas keadaan tidak seperti dulu.

Banyak orang depresi oleh masalah keuangan, fasilitas umum yang buruk, dan merosotnya kualitas hidup. Implikasinya bagi Kita Blow up media soal tragedi Chernobyl memiliki implikasi luas, termasuk di Indonesia. Disadari atau tidak, bangsa kita seperti mengidap “fobia nuklir”. Fobia kian menjadi manakala mengingat tragedi Hirosima dan Nagasaki pada 1945, ditambah ledakan di laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di Serpong 10 September 2007 (Jawa Pos 11/11/ 2007).

Tentu saja fobia bukan kondisi yang wajar atau normal. Fobia menunjukkan ada yang tidak sehat. Akibatnya, setiap ada rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), reaksi publik antinuklir pun tidak proporsional lagi, seperti terlihat dari rencana pembangunan PLTN di Gunung Muria, Jepara. Yang memprihatinkan, akhirnya banyak kalangan yang tidak tahu-menahu tentang nuklir dan kerja PLTN -singkatnya orang yang tidak memiliki kompetensi atau kapabilitas dalam hal nuklir- buru-buru mendesak PLTN jangan pernah dibangun di Indonesia. Apalagi jika menyimak sejarah nuklir, fobia kian menjadi-jadi karena nuklir sering dikaitkan dengan senjata.

Seperti diketahui, ledakan bom nuklir pertama di dunia berlangsung pada 16 Juli 1945 di Gurun Jemez, New Mexiko, AS, berkat kerja Robert Oppenheimer dkk. Ujung semua itu, nuklir dicap buruk dan layak dikutuk. Sisi positif nuklir tidak terlihat ketika prasangka dan ketidaktahuan lebih sering ditonjolkan. Jadi, pendekatan terhadap nuklir di tanah air masih kental dengan nuansa prasangka atau fobia sehingga objektivitas melemah. Pendekatan yang berimbang pun tak tercapai.

Sebenarnya pro dan kontra nuklir adalah hal yang lumrah dan tulisan ini tidak mau terjebak dalam salah satu kubu. Hanya menghabiskan energi. Saya lebih berkepentingan menunjukkan bahwa nuklir memiliki sisi positif dan bisa bermanfaat bagi dunia yang tengah dilanda krisis energi global. Sisi positif nuklir bisa dilihat dari kian berkembangnya riset yang lebih difokuskan pada penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan sipil, seperti penghasilan energi listrik dan panas. Banyak negara lain sudah mencoba, mengapa kita tidak?

Dari tempat saya menulis artikel ini di Roma, saya sehari-hari juga memanfaatkan listrik dari PLTN yang diimpor Italia dari Prancis. Orang awam boleh jadi sudah takut listrik dari PLTN otomatis akan gampang terpapar radioaktif. Padahal, kebocoran radio aktif hanya bisa terjadi
di sekitar reaktor. Jadi, aman-aman saja listrik dari PLTN. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa di banyak negara Eropa, energi nuklir sudah dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari dan kita tidak perlu panik memanfaatkannya. Memang ada yang antinuklir, tetapi ketika tahu manfaatnya, jumlah yang anti kian menyusut. Apalagi, di tengah santernya isu global warming, PLTN juga punya kelebihan tersendiri dibanding energi konvensional lainnya. Harap diketahui, selama beroperasi, PLTN tidak mengemisikan gas rumah kaca CO2. Bandingkan
dengan energi fosil (seperti minyak tanah) yang menghasilkan banyak karbon. Belum
lagi, harga per barel minyak sudah menyentuh level USD 119 (per 23 April 2008).

PLTN memang bisa dijadikan sumber listrik alternatif mengingat sumber energi konvensional seperti minyak, batu bara, dan gas makin menipis. Bahkan, pemerintah sudah mencabut subsidi listrik untuk pelanggan golongan 6.600 VA dan 2.200 VA (Jawa Pos, 23 April 2008). Harga listrik dari PLTN juga lebih murah.

Semua Punya Risiko

Sebenarnya, terkait risiko, setiap hal selalu ada risikonya. Listrik
yang konvensional seperti kita kenal juga sudah memakan korban, yakni
mereka yang mati kesetrum. Demikian juga PLTN, tentu ada risiko yang harus
diambil. Tidak menyetujui nuklir pun berisiko, misalnya, kita akan
dilanda terus krisis energi seperti yang dialami warga kita di Kalimantan dan
Sumatera. Karena itu, seharusnya rencana pembangunan PLTN yang telah
ditetapkan melalui Perpres No 5/2006 perlu direspons dengan bijak dan
tidak emosional. Apalagi negeri kita memiliki kandungan uranium yang
membuat ngiler negara-negara yang sudah mengembangkan PLTN seperti
AS, Prancis, dan RRT. (***)

Perlu Strategi dan Cara Baru Sosialisasi PLTN

2008-05-14T13:27:00.000-07:00

Selama tahun 2007 telah berkembang suatu gerakan anti-nuklir yang
justru muncul di kawasan Semenanjung Muria, yaitu kawasan terpilih
sebagai calon lokasi pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
Sebagaimana diketahui Pemerintah telah berketetapan untuk membangun
PLTN sebagai salah satu altermatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga
listrik dalam jangka panjang, khususnya di dalam sistem listrik Jawa-
Madura-Bali yang sudah ter-interkoneksi. Hal ini tercermin di dalam
beberapa dokumen yang telah terbit. Pertama adalah "Kebijakan Energi
Nasional" yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumberdaya
Mineral pada tahun 2004. Kemudian dokumen Badan Koordinasi Energi
Nasional atau BAKOREN berjudul "Blueprint Pengelolaan Energi Nasional
2005-2025" yang terbit pada tahun 2005. Selanjutnya adalah Peraturan
Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijaksanaan Energi Nasional
2005-2025 yang ditanda-tangani oleh Presiden R.I. pada tanggal 26
Januari 2006.
Bahwasanya "rencana" tersebut bukan saja suatu gagasan yang dicetuskan
oleh Pemerintah yang bertindak bertepuk sebelah tangan, terbukti
dengan adanya produk undang-undang yang diterbitkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, juga dalam tahun 2007 ini, yaitu Undang-undang No.
17 tahun 2007 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pembangunan Nasional.
Di situ dengan jelas tercantum adanya niat dari bangsa Indonesia untuk
memanfaatkan energi nuklir sebagai alternatif untuk pembangkitan
listrik, khususnya beroperasinya PLTN pertama antara tahun 2015 dan
2020.
Semua dokumen itu tentunya diterbitkan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang telah dibahas secara tuntas di tingkat Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini Komisi VIII dalam DPR
terdahulu dan Komisi VII DPR yang sekarang. Bahkan beberapa tokoh DPR
dari Komisi VII sudah cukup sering diberitakan membuat pernyataan
mendukung pembangunan PLTN, bahkan juga dikemukakan bahwa kita sudah
tertinggal di bidang ini. Misalnya Ketua Komisi VII Bp. Ir. Agusman
Effendi dan Wakil Ketuanya Bp. Nadjib. (Tetapi ada pula anggota Komisi
VII yang tampaknya menentang gagasan ini, seperti Bp. Ir. Alvin Lie
dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Bp. Sony Keraf.)
Hakekatnya, pembenaran pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu
alternatif adalah berdasarkan kenyataan bahwa: (1) Permintaan akan
tenaga listrik masih tetap tumbuh dengan pesat dan kita dapat
mempersulit diri sendiri apabila tidak memakai jenis energi ini; (2)
Alternatif yang lain tidak akan mencukupi pada saat diperlukan,
seperti misalnya panasbumi yang potensinya di pulau Jawa diperkirakan
masih ada 8000 MW, atau terlalu mahal seperti gasbumi yang harganya
meningkat terus seiring dengan perkembangan harga minyak internasional
(dan gas sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam sektor lain seperti
industri dan rumah-tangga dengan nilai tambah yang lebih besar), atau
energi batubara yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah-
masalah lain seperti pencemaran, logistik (kapal dan pelabuhan) serta
lokasi (di Jawa kian terbatas); (3) Memanfaatkan energi nuklir akan
berarti suatu upaya untuk menekan biaya pembangkitan listrik, serta
tidak kalah pentingnya adalah membuat pemanfaatan sumberdaya alam kita
secara lebih optimal; (4) Sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali pun akan
menjadi lebih tangguh dan handal, karena tidak akan tergantung pada
hanya batubara dan gasbumi saja; (5) Kita pun akan meraih keuntungan
karena berpeluang untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang
teknologi, khususnya konstruksi dan manufaktur. Keuntungan lain adalah
PLTN tidak mengeluarkan emisi zat arang.

Timbulnya oposisi terhadap pembangunan PLTN tampaknya disebabkan
sindrom NIMBY, atau Not In My Back Yard, atau "jangan di pekarangan
saya". Ini adalah pandangan yang normal yang dapat timbul di kalangan
masyarakat. Di negara industri pun ada pandangan seperti itu. Tetapi
kini sudah berubah: justru di kalangan yang ketempatan PLTN lebih
menyukai dibangun PLTN baru ketimbang jenis energi lain yang dapat
menimbulkan polusi udara.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya perlu disusun
suatu strategi baru dalam "sosialisasi" PLTN. Mungkin sasaran
sosialisasi janganlah mahasiswa, kaum cerdik pandai dan tokoh-tokoh
masyarakat saja, melainkan perlu diperluas kepada masyarakat awam dan
siswa-siswa SMP dan SMU. Ini mungkin akan lebih sulit, karena konsep-
konsep yang harus dijabarkan bukanlah konsep yang mudah. Juga akan
memakan biaya yang lebih besar, karena sasaran jauh lebih banyak. Akan
tetapi perlu dan harus dimulai dari saat sekarang. Kalau tidak kita
akan jauh tertinggal lagi dibandingkan negara lain, termasuk negara-
negara tetangga kita.

posted by Budi Sudarsono at Sunday, September 02, 2007
sumber: http://feea.blogspot.com/2007/09/perlu-strategi-dan-cara-baru.html

Mengapa Kita Harus Pro-PLTN?

2008-05-14T13:00:00.001-07:00

Oleh: Carunia Mulya Firdausy
Deputi Menegristek Bidang Dinamika Masyarakat

Hingar bingar untuk menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga
nuklir (PLTN) kembali muncul ke permukaan. Inisiatif tersebut kali ini
dilakukan oleh dua puluh delapan orang yang menamakan dirinya sebagai
kelompok akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan didukung oleh
sekitar 200 peserta yang hadir di Sekolah Tinggi Filsafat (STF)
Driyarkara, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan PLTN
dengan empat alasan klasik, yaitu risiko terlalu tinggi, tidak ada
urgensinya, masih banyak sumber energi alternatif yang ramah
lingkungan, dan ada penolakan dari masyarakat Indonesia. Bahkan yang
lebih provokatif lagi dinyatakan bahwa Konferensi PBB tentang
perubahan iklim yang berlangsung pada Desember di Bali lalu tidak
menetapkan nuklir sebagai energi alternatif untuk mengurangi emisi C02
dan dipandang sebagai sikap beberapa pihak untuk mengegolkan PLTN sama
halnya dengan sikap Amerika untuk ngotot menolak isu nuklir di Iran.

Tentu kalau di media ini mereka diizinkan untuk memublikasikan
pandangannya di atas, maka pandangan masyarakat yang berpikir pro-PLTN
harus pula diberikan tempat di media ini. Dasarnya karena argumentasi
untuk menolak PLTN yang disampaikan di atas cenderung misterius dan
provokatif, jika tidak hendak dikatakan nonempiris. Mengapa?

Argumentasinya

Argumentasinya sebagai berikut. Pertama, PLTN telah mendunia pada saat
ini. Jumlah negara yang telah menggunakan PLTN sebagai energi listrik
terus bertambah lebih dari 30 negara. Kini jumlah PLTN telah mencapai
442 buah dan tidak hanya terbatas pada negara maju saja, melainkan
juga telah dan akan menjadi sumber energi pembangkit listrik utama di
negara Asia (Jepang, Korea Selatan, India, China, Vietnam, dan
Thailand). Khusus untuk Jepang dan Korea Selatan, PLTN telah
berkontribusi masing-masing sebesar lebih dari 30 persen dan 40 persen
dalam pasokan listriknya. Demikian pula dengan India dan China.
Sedangkan Vietnam segera akan menyusul. Mungkin itu sebabnya di negara-
negara tersebut, byar pet listrik nyaris tidak pernah terjadi. Oleh
karena itu, mengapa kita terus saja mengatakan PLTN berisiko terlalu
tinggi di Indonesia, jika di negara sekelas India, China dan Vietnam,
PLTN mendapat tempat yang layak?

Kedua, berbagai literatur yang menjelaskan bahwa nuklir sebagai energi
bersih dan efisien juga telah banyak dipublikasikan. Stern (2007),
OECD (2007), dan Moore (2007), misalnya, berdasarkan hitungan empiris
mendapatkan nuklir sebagai energi bersih dan efisien. Dalam side-event
konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang berlangsung di Bali pada
Desember 2007 lalu, isu dan masalah PLTN juga dibahas, sehingga tidak
benar konferensi tersebut tidak memasukkan nuklir sebagai energi
alternatif yang mampu mengurangi emisi C02.

Demikian pula, fakta telah membuktikan bahwa penggunaan nuklir dalam
pembangkit listrik relatif lebih murah dibandingkan dengan penggunaan
sumber energi nonnuklir (Stern, 2007). Yang mahal dengan pembangunan
PLTN yakni biaya awal (capital costs) pembangunannya. Hal ini karena
dalam pembangunan satu unit PLTN diperhitungkan pula biaya
commissioning, decommissioning dan manajemen limbah. Selain itu,
karena teknologi yang harus dipakai harus aman dari segala bencana
alam sehingga biayanya menjadi relatif mahal. Pembangunan satu reaktor
pun memerlukan waktu yang relatif panjang sekitar 5-8 tahun.

Sedia Payung

Pernyataan bahwa PLTN tidak ada urgensinya harus dielaborasi lebih
lanjut dasar empirik hitungannya. Jika hitungannya berdasarkan kondisi
ekonomi nasional kekinian, memang PLTN belum atau tidak urgen.
Sebaliknya, jika hitungannya berdasarkan kebutuhan ekonomi jangka
menengah dan panjang, mengapa harus memaksa menyatakan bahwa PLTN
tidak urgen. Apalagi, berbagai ketidaktentuan ekonomi dalam penyediaan
sumber energi saat ini dan mendatang tengah berlangsung. Belum lagi
jika kita menyoal tentang dampak lingkungannya yang mengerikan jika
kita bergantung hanya pada energi fosil (batu bara, minyak bumi, dan
gas alam). Mestinya upaya untuk “sedia payung sebelum hujan” dalam
bidang energi yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden No
5/2006 dan Undang-Undang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) No
17/2007 patut dihargai.

Ketiga, benar bahwa kita punya banyak sumber energi alternatif ramah
lingkungan di luar nuklir. Tak terbatas pada energi bayu, panas bumi,
air laut, biofuel, biomass, dan matahari. Sampah pun terbukti dapat
digunakan sebagai energi pembangkit listrik. Harus diakui selain
teknologinya mahal, penting dicatat energi nuklir terbatas untuk
memasok listrik dalam skala besar. Selain itu, pengisian energi
tersebut dalam suatu reaktor pembangkit listrik harus dilakukan
berulang-ulang dalam hitungan hari maupun bulan. Energi nuklir yang
diisiulang dalam reaktor listrik mampu mencapai 18 bulan nonstop.
Reaktor PLTN juga mampu melayani kebutuhan listrik industri lebih
20-40 tahun.

Apaboleh buat PLTN belum sepenuhnya diterima masyarakat. Di pelbagai
negara ditemui kenyataan serupa. Semua kecemasan seharusnya dijadikan
catatan penting bagi kita dalam mendorong pembangunan PLTN agar
memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi di satu pihak dan
kesejahteraan penduduk di lain pihak. Inilah salah satu tanggung jawab
kritis para akademisi tanpa keberpihakan. (JURNAL NASIONAL, 29 Maret
2008/ foto : humasristek)

sumber: http://ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=2590