Eisenhower, Soeharto, SBY, dan Nuklir

Suara Pembaruan 15/6/2009
 2010-06-15

Eisenhower, Soeharto, SBY, dan Nuklir
Oleh : Markus Wauran

Eisenhower, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) masing-masing adalah Jenderal dari kesatuan Infanteri Angkatan Darat. Ketiga Jenderal ini pernah menjadi Presiden di negaranya masing-masing. Eisenhower adalah Presiden AS ke-34, Soeharto, Presiden RI ke-2, dan SBY Presiden RI ke-6 yang sedang berkuasa saat ini. Masing-masing Presiden ada keunggulannya.

Dari pengalaman perang, Eisenhower lebih populer dan unggul dari Soeharto dan SBY. Puncak popularitas Eisenhower adalah sebagai Panglima Perang Pasukan Sekutu di Eropa yang memenangkan peperangan melawan pasukan Nazi dan koalisinya dimulai dari pantai Normandia sampai ke beberapa Negara Eropa Barat. Soeharto terkenal sebagai Panglima Perang Mandala membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda, melalui kemenangan diplomasi tanpa perang. SBY pernah bertugas sebagai Commander of United Nations Military Observers dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina tahun 1995-1996. Juga pernah memimpin pasukan dalam perang lokal di Timor Timur.

Ada keunggulan SBY dibandingkan dengan Eisenhower dan Soeharto. SBY dikenal sebagai Jenderal intelektual yang diakui oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, serta penulis beberapa buku baik berbahasa Inggris maupun Indonesia. Dengan pesona yang memukau, SBY mampu berbicara soal politik, konstitusi, ekonomi, budaya, secara cerdas. Eisenhower menjadi Presiden untuk dua masa jabatan (8 tahun), namun Soeharto lebih unggul karena menjadi Presiden RI selama 32 tahun, yang selalu terpilih secara aklamasi oleh MPR. SBY adalah Presiden pertama RI yang dipilih langsung oleh rakyat dan sedang menjalani masa jabatan ke dua (terakhir) sebagai Presiden yang saat ini sedang menjalani ujian berat dengan berbagai persoalan rumit.
Sebagai Jenderal perang, sesungguhnya Eisenhower benci perang sebagaimana pidatonya di Ottawa pada 10 Januari 1946. yang antara lain mengatakan: “saya benci perang sebagai seorang pejuang yang sudah mengalaminya, sebagai seseorang yang melihat kebrutalitasannya dan kebodohanannya….

Kemungkinan, sebagai ekspresi bahwa dia benci perang walaupun dalam setiap penugasan selalu memenangkan perang, dalam Pidatonya sebagai Presiden AS di depan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 8 Desember 1953, Eisenhower mencanangkan “Atom Untuk Perdamaian”(Atom for Peace). Pidato ini menggemparkan dunia karena pada waktu bersamaan, AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis sedang berlomba melakukan pengembangan dan uji coba senjata nuklir.

Akibat pidato tersebut, Eisenhower berjasa dalam 3 hal besar yang berdampak bagi AS sendiri maupun bagi dunia. Tiga hal tersebut, pertama, berhasilnya dibangun PLTN pertama di Shippingport, Pennsylvania yang pengoperasiannya diresmikan tanggal 2 Desember 1957 dihadiri Presiden Eisenhower. Kedua, ditetapkannya Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons yang disingkat NPT oleh PBB 12 Juni 1968 di New York dan mulai berlaku efektif 5 Maret 1970; Ketiga, dimanfaatkannya Reaktor Triga sebagai sumbangan AS pada berbagai negara (seperti Austria, Finlandia, Italia, Jepang, Bangladesh, Kongo, Brazil, Jerman, Filipina, , Meksiko, Indonesia, dll) untuk memanfaatkan nuklir bagi tujuan damai dan kesejahteraan. Triga adalah singkatan dari training, research, isotopes, General Atomics. Reaktor Triga artinya reaktor yang berfungsi untuk latihan, penelitian dan memproduksi isotop yang disain dan manufaktur-nya oleh General Atomics. Reaktor pertama Indonesia adalah reaktor Triga Mark II bantuan AS yang sampai saat ini masih beroperasi di-Bandung.

Di era Soeharto, dibangun 2 reaktor penelitian, Reaktor Kartini di Yogyakarta (1979) dan Reaktor Siwabessy di Serpong(1987) . Juga di-bangun berbagai fasilitas Iptek nuklir baik di kawasan nuklir Pasar Jumat Jakarta Selatan maupun di Serpong yang terkenal dengan Puspitek Serpong. Demikian pula dengan pembangunan sumber daya manusia yang menguasai Iptek Nuklir, kelembagaan dan perangkat hukum sangat signifikan sehingga di era ini sebenarnya Indonesia telah memenuhi syarat untuk mulai membangun PLTN.

Pada peresmian berbagai fasilitas Iptek Nuklir antara tahun 1987 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, ada 3 hal penting yang disampaikan Soeharto yang harus menjadi pegangan bangsa kita, yaitu : pertama, bahwa hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 thn yad untuk memenuhi kebutuhan listrik di-Pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada seperti air, panas bumi, gas alam dan batubara tidak akan mencukupi. Karena itu mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir; kedua, penggunaan teknologi nuklir maupun teknologi manapun memang ada resiko. Namun, dengan perencanaan yang cermat tidak perlu ragu untuk menerapkannya. Dalam kehidupan, acapkali kita harus berani menghadapi resiko karena resiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan yang akan mampu menjadi bangsa yang maju; ketiga, saya percaya bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi canggih. Nenek moyang kita telah membuktikannya dengan membangun candi yang sangat indah arsitekturnya dan armada laut yang mengarungi samudra luas. Penjajahlah yang membuat kita lemah dan kurang percaya diri. Karena itu, setelah menjadi bangsa merdeka kita harus dapat bangkit kembali untuk mensejajarkan diri dengan bangsa lain yang telah maju.

Persiapan pembangunan nuklir untuk tujuan damai yang telah dipersiapkan Soekarno sampai Soeharto baik SDM, perangkat hukum, kelembagaan dan berbagai fasilitas Iptek nuklir lainnya, kemudian ditindaklanjuti SBY dengan beberapa perangkat hukum antara lain Peraturan Presiden No 5 tahun 2006, dan Undang No 17 tahun 2007 serta dukungan politik DPR dan dukungan tehnis IAEA, maka tidak ada lagi alasan apapun untuk menunda pembangunan PLTN.

Saatnya Presiden SBY mengeluarkan Keppres untuk Indonesia siap go PLTN.
Namun, sampai saat ini Keppres tsb belum terbit. Ada komentar yang mengatakan bahwa SBY orangnya peragu, tidak berani mengambil resiko dan keputusan jika ada tantangan, karena itu tidak mungkin akan ada Keppres untuk Indonesia go PLTN. Sebagai Jenderal infantri seperti Eisenhower dan Soeharto, bagi penulis tidak mungkin SBY peragu apalagi penakut. Karena kalau peragu dan penakut tidak mungkin SBY jadi Jenderal infantri yang setiap saat siap mati untuk tanah air.

Jika SBY saat ini sedang mencari kiat terbaik dan teladan kepemimpinan para Jenderal yang mengilhami dalam mengambil keputusan untuk Indonesia Go PLTN, maka sikap Eisenhower yang berani mengambil keputusan dalam situasi yang kontradiktif demi kepentingan kemanusiaan secara nasional dan global serta sikap Soeharto yang berani mengambil keputusan juga dalam situasi yang kontradiktif demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan serta tidak takut pada bangsa lain yang sudah maju karena percaya diri dan sangat percaya pada SDM Indonesia, kiranya menjadi acuan dan pemicu bagi SBY untuk segera mengambil keputusan Indonesia Go PLTN. Kiranya TYME mengaruniakan kemampuan dan kearifan bagi SBY untuk mengambil keputusan yang berani, cermat dan cepat Indonesia Go PLTN seperti yang dibuat oleh Eisenhower dan Soeharto. Amin.

Penulis adalah Pengurus HIMNI dan IEN serta Anggota DPR/MPR periode 1987-1999

Mohon komentar tentang pendapat/opini Bpk. Markus Waran tersebut mengingat pendapat & pernyataan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, MENEG Ristek yang sekarang dan sebelumnya, sosialisasi tenaga nuklir (termasuk PLTN) dan hasilnya, desakan DPR untuk pembentukan MPTN yang harus didengar lebih dahulu. Trims

Persepsi dan Penerimaan Masyarakat terhadap PLTN (1997)

Persepsi dan Penerimaan Masyarakat terhadap PLTN

"Hingga kini, energi nuklir tetap pilihan terakhir. Apalagi dengan ditemukannya beberapa sumber gas alam di Natuna, Irian Jaya, Kalimantan dan lain-lain. Penggunaan energi nuklir di Indonesia bahkan akan mundur dari tahun 2003 menjadi beberapa puluh tahun kemudian, bisa tahun 2020, bisa tahun 2030, tergantung analisis yang akan dilakukan terhadap skenario kebijakan energi nasional jangka panjang," kata Menristek/Ketua BPPT B.J. Habibie pada pembukaan Konferensi Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Jakarta, 11 Maret 1997.

Di lain pihak, kapanpun PLTN (bila jadi) dibangun, memberikan pengetahuan iptek nuklir kepada masyarakat secara obyektif perlu dilakukan, seperti saran H.A. Amiruddin, Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia pada Lokakarya Energi Nasional 16-18 Oktober 1996. Berikut kutipan makalah H.A. Aminuddin secara lengkap.

Pendahuluan

Ada dua cara untuk menghasilkan listrik secara ekonomis dalam skala besar. Pertama menggunakan tenaga air dan kedua menggunakan tenaga panas. Tenaga air memanfaatkan energi grafitasi air terjun, sedangkan tenaga panas memanfaatkan energi yang terdapat pada uap bertekanan tinggi. Kedua-duanya untuk memutar turbin dan generator listrik. Murahnya pusat listrik tenaga air (PLTA) karena ia tidak memerlukan bahan bakar. Bahan bakar PLTA disuplai secara tidak langsung dari energi surya melalui siklus hidrologik. Jadi PLTA satu-satunya pemanfaatan energi surya sebagai pembangkit listrik yang layak secara ekonomi. Uap bertekanan tinggi pada pusat listrik tenaga uap dapat diperoleh dengan cara membakar batubara, minyak, gas kayu dan bahan-bahan lain yang dapat terbakar untuk memanaskan air. Pemanasan air ini juga dapat ditempuh dengan memanfaatkan energi yang dikeluarkan melalui proses pembelahan inti atom uranium (proses fissi inti). Pusat listrik yang terakhir ini dikenal dengan nama Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Dalam sudut pandang kebutuhan energi di masa sekarang dan akan datang, sebagian besar masyarakat sepakat bahwa Indonesia harus meningkatkan suplai energinya, terutama energi listrik yang peningkatan kebutuhannya untuk kini saja gagal diantisipasi oleh PLN. Selain listrik merupakan salah satu komponen dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), ia mempunyai peranan lain yaitu sebagai pendorong perekonomian, sehingga ada suatu korelasi antara konsumsi energi listrik dan keadaan perekonomian suatu masyarakat. Namun demikian, dari beberapa sumber energi yang ada perlu ditentukan beberapa alternatif pilihan. Alternatif-alternatif tersebut sudah sering ditawarkan oleh pemerintah dan telah banyak dibahas, dikaji dan dikomentari oleh para pakar energi, pakar listrik maupun masyarakat umum.

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana presepsi dan penerimaan masyarakat bila PLTN dipilih sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di masa mendatang. Dilihat secara garis besar pasang surut perkembangan pandangan masyarakat dunia tentang PLTN sejak berakhirnya perang dunia II hingga sekarang, kemudian hanya secara garis besar, karena harus diakui bahwa hingga kini belum ada studi yang mendalam dan objektif dalam rangka mengukur presepsi atau penerimaan masyarakat terhadap kehadiran PLTN di Indonesia, akan dibahas berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat tentang perlu tidaknya PLTN di Indonesia yang akhir-akhir semakin marak.

Pandangan Masyarakat Terhadap PLTN

Pada awalnya, ada kegairahan pasca perang terhadap segala sesuatu yang bersifat ilmiah yang telah dicakup oleh iptek nuklir, yang menimbulkan optimisme di kalangan media bahwa mobil dan listrik tenaga atom akan membuatnya "terlalu murah untuk diukur". Media memaklumkan bahwa "abad atom telah mulai". Tiga puluh tahun kemudian, pada pertengahan tahun 70-an mulai muncul suatu reaksi karena impian tentang tentang segalanya bertenaga nuklir ternyata tidak realistis. Pada kondisi ini, suara kritis dari gerakan anti nuklir mulai mendapat liputan lebih besar dari media.

Pembalikan opini masyarakat besar-besaran terjadi setelah kecelakaan reaktor nuklir Three Mile Island (TMI) di Amerika Serikat pada tahun 1979. Kecelakaan ini konon disebabkan oleh kombinasi antara kegagalan salah satu bagian peralatan dan kesalahan operator yang akhirnya menyebabkan melelehnya sebagian dari bahan bakar di teras reaktor karena kehilangan air pendingin. Namun demikian pada kecelakaan itu struktur pembungkus reaktor berperilaku sebagaimana yang dirancang sehingga sangat sedikit zat radioaktif yang terlepas keluar bangunan reaktor. Sementara itu efek jangka panjang terhadap kesehatan diperkirakan kurang dari satu kematian statistik pada populasi yang berjumlah lima juta orang.

Media memperlakukan TMI sebagai bencana besar dan bukan sekedar kecelakaan suatu industri mahal. Perlakuan ini sedikit banyak dibantu oleh pejabat hubungan masyarakat industri nuklir yang bertindak tidak pada tempatnya dan klaim yang berlebihan dari gerakan anti nuklir. Dengan terjadinya kecelakaan ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik yang aman. Kemudian ditambah lagi dengan terjadinya kecelakaan reaktor Chernobyl pada bulan April 1996. Kecelakaan ini menelan korban 31 orang meninggal, 200 orang luka-luka dan sekitar 135 ribu orang pada zone 30 km di sekeliling reaktor dievakuasi, dan sebagian hingga kini belum diperkenankan kembali. Kontaminasi radioaktif tingkat rendah terbawa angin ke daerah yang lebih luas di Uni Sovyet dan Eropa.

Gerakan anti-nuklir di dunia muncul sejak tahun 1950-an ketika Uni Sovyet meledakkan senjata nuklirnya yang pertama pada tahun 1949 yang disusul oleh Inggris pada tahun 1952. Motivasi awal gerakan ini adalah menentang penggunaan nuklir oleh pemerintah mereka untuk senjata pemusnah. Gerakan yang juga menyokong gerakan kampanye anti-nuklir adalah apa yang bila sebutannya diperhalus disebut gerakan kaum "environmentalis". Kata ini perlu diberi tanda petik karena sebenarnya sekarang ini setiap orang dapat disebut sebagai kaum environmentalis. Tidak ada seorangpun yang tidak suka mandi di air yang bersih atau bernafas di udara yang bersih. Sasaran utama dari gerakan ini pada awalnya adalah menentang meningkatnya kontaminasi dan polusi lingkungan dan industri. Mereka mempunyai kecocokan dengan gerakan anti-nuklir karena salah satu polutan di alam ini adalah radiasi nuklir.

Persepsi Penerimaan Masyarakat Indonesia

Introduksi PLTN di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1968 melalui seminar Cipayung atas prakarsa Dirjen Tenaga Listrik, Departemen PUTL bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Seminar berikutnya diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19-24 Januari 1970 yang melahirkan usulan dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2-PLTN). Sejak saat itu, teknologi PLTN mulai mendapat perhatian serius oleh para ahli nuklir di Indonesia. Persiapan lebih serius dimulai setelah Presiden pada tanggal 11 Desember 1989, meresmikan labolatoria BATAN, LIPI dan BPPT dikawasan Puspitek Serpong, menginstruksikan agar dilakukan usaha persiapan sebaik-baiknya untuk membangun suatu PLTN di Indonesia. Instruksi tersebut dipertegas pada saat peresmian pemakaian beberapa instalasi nuklir yang terletak dikawasan yang sama pada tanggal 12 Desember 1990. Instruksi Presiden ini memberikan dorongan dan pegangan yang kuat bagi para pekerja di bidang penyediaan energi listrik yang selama ini masih merasa ragu untuk merencanakan program energi nuklir di Indonesia. Keraguan ini jelas beralasan karena gencarnya kampanye sekelompok orang yang kurang menyukai pembangkit energi listrik tenaga nuklir. Bagi sebagian anggota masyarakat, kata-kata nuklir mengandung rasa ngeri. Hal ini mudah dipahami karena pertama kali terjadi pemboman nuklir atas Hirosima dan Nagasaki tahun 1945 dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Usaha persiapan pembangunan PLTN tersebut dijabarkan secara lebih kongkrit dengan keputusan BAKOREN yang menunjuk Batan untuk memulai kegiatan yang terarah menuju pembangunan PLTN. Untuk itu BATAN melakukan pemutakhiran studi kelayakan Pembangunan PLTN yang dimulai sejak akhir tahun 1991 dan berakhir pada pertengahan tahun 1996 ini.

Seiring dengan rencana pemerintah membangun PLTN tersebut, di dalam masyarakat berkembang tanggapan-tanggapan yang bernada setuju dan tidak setuju atau paling tidak bertanya-tanya mengenai rencana tersebut. Akhir-akhir ini sikap setuju dan tidak setuju makin marak berkenaan dengan hampir selesainya studi kelayakan, yang kemudian secara kebetulan disusul dengan adanya RUU Tenaga Nuklir yang diusulkan pemerintah ke DPR. Yang perlu mendapat perhatian dari hasil studi tersebut adalah bahwa dari pihak yang tidak setuju sebagian besar tinjauan yang ditampilkan adalah dari sisi sosio-kultural, politik, ekonomi, dan lingkungan dengan sedikit porsi tinjauan teknis, sedangakan dari pihak yang setuju sebagaian besar tinjauan dari sisi teknis dan implementasi pembangunannya semata dan dianggap kurang mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan sosial, kultural, ekonomi dan politis. Menarik pula dipaparkan kembali di sini menurut studi tersebut, lantunan yang sifatnya netral dan informatif sebagaian besar merupakan tinjauan dari segi teknis dan implementasi, sedangkan lantunan yang sifatnya setuju umumnya merupakan propaganda (impelentasi, krisis energi, dan pemasyarakatan). Meskipun validitas studi tersebut masih dapat dipertanyakan, namun paling tidak dapat memberikan gambaran kasar bahwa selama ini ada kesenjangan informasi yang perlu dipertemukan antara yang dilantunkan oleh pihak yang setuju dan tidak setuju. Sedikitnya porsi teknis yang dilantunkan oleh pihak yang tidak setuju adalah wajar karena latar belakang pengetahuan mereka tentang PLTN sebenarnya sangat minim. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi pihak yang setuju untuk menyajikan yang benar dan objektif ditinjau dari sisi sosio-kultural, politik, ekonomi dan lingkungan dengan porsi yang lebih besar sehingga dapat mengimbangi lantunan teknisnya.

Secara garis besar, masyarakat yang kurang senang akan kehadiran PLTN dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, pertama adalah kelompok masyarakat awam, bagi mereka nuklir menimbulkan rasa takut, karena kurang paham terhadap sifat-sifat atau karakter nuklir itu. Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa budayawan, politikus, tokoh keagamaan dan beberapa anggota masyarakat umum lainnya. Ke dua adalah masyarakat yang sedikit pahamnya tentang nuklir. Mereka menyangsikan kemampuan orang Indonesia dalam megoperasikan PLTN dengan aman, termasuk pengambilan limbah radioaktif yang timbul dari pengoperasian PLTN itu. Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa LSM dan kalangan akademis. Ke tiga adalah kelompok masyarakat yang cukup paham tentang nuklir tetapi mereka menolak kehadiran PLTN. Karena mereka melihat PLTN dari kacamata berbeda sehingga keluar argumen-argumen yang berbeda pula. Termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa pejabat dan mantan pejabat pemerintah yang pernah berhubungan dengan masalah keenergian, kelistrikan dan penukliran.

Beberapa Usaha Pemasyarakatan PLTN

Secara umum dapat disarankan memberikan pengetahuan iptek nuklir secara obyektif kepada masyarakat yang belum terkena pengaruh gerakan anti-nuklir adalah cara termudah untuk menghambat kampanye anti-nuklir. Untuk membendung pengaruh tersebut, berikut ini disajikan beberapa di antara banyak langkah yang mungkin dapat ditempuh antara lain :

• Meluruskan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan
• Aktivitas anti-nuklir pada umumnya akan megeluarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya keliru namun diucapkan secara berulang-ulang. Informasi y ang keliru ini bila tidak dikoreksi akan menjadi kontraversi dalam masyarakat. Sebagai "PLTN dapat meledak seperti bom atom ". Pada kenyataannya tidak mungkin suatu reaktor nuklir dapat meledak seperti bom atom. Hukum fisika tidak memungkinkan itu terjadi. Namun ketidakbenaran ini bila diucapkan berulang-ulang lambat atau cepat semakin banyak orang menerimannya. Contoh yang lebih aktual adalah khabar "akan terjadi penggusuran besar-besaran terhadap penduduk di sekitar calon tapak PLTN". Padahal kenyataannya PLTN merupakan suatu industri energi yang relatif tidak memakan tempat dibandingkan industri energi lain.
• Memberikan perbandingan resiko antara PLTN dengan aktivitas lain
• Gerakan anti nuklir biasanya dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan terhadap kecelakaan nuklir. Sekecil apapun kecelakaan tersebut pasti akan dijadikan alat untuk kampanye anti nuklir. Pada umumnya aktivis anti-nuklir menolak untuk membuat perbandingan antara resiko PLTN dengan resiko kegiatan manusia sehari-hari yang lain. Padahal di dunia ini tidak ada kegiatan manusia yang bebas resiko, apakah itu mengendarai mobil, menumpang pesawat, membangun dan mengoperasikan pabrik kimia dan termasuk pula mengoperasikan PLTN. Semua kegiatan mengandung resiko, meskipun beberapa kegiatan memiliki resiko yang sangat kecil. Dalam hal pembangkit energi, secara teknis tidak ada pembangkit energi yang mempunyai faktor resiko lebih kecil daripada PLTN.
• Mengganti emosi dengan akal sehat
• Masyarakat anti nuklir amat mahir membangun kecemasan masyarakat terhadap kanker akibat radiasi, demikian pula efek genetik akibat radiasi yang sifatnya stokastik sering dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan terutama terhadap wanita. Dengan demikian penjelasan yang abyektif terhadap masalah tersebut dari pihak yang berkompeten (misal dari dokter ahli di bidang tersebut) sangat diperlukan.
• Menguasai media sepenuhnya
• Media memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk opini masyarakat. Memang harus diakui bahwa karena minimnya pengetahuan para wartawan tentang nuklir, media mengalami kesulitan dalam memberikan cerita yang sebenarnya. Para wartawan sering tidak cukup memiliki pengetahuan tentang suatu topik agar mampu membedakan cerita nuklir yang benar dan sekedar isapan jempol. Akibatnya meskipun jika ceritannya menguntungkan industri nuklir, namun karena desakan keseimbangan berita, media juga harus mengakomodasikan suara-suara dari sudut pandang anti-nuklir. Disinilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh gerakan anti nuklir, karena dengan model pemberitaan seperti ini orang awam menjadi bingung siapa yang benar dan siapa yang salah.
• Bekerja secara hati-hati dan cermat sehingga hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat benar-benar tidak terbukti.

Secara obyektif, PLTN merupakan suatu industri energi yang relatif paling aman dibandingkan dengan industri energi yang lain. Namun oleh kalangan masyarakat anti-nuklir PLTN dianggap sebagai industri energi yang paling berbahaya. Sikap hati-hati tersebut misalnya dengan tidak berlaku gegabah dengan menggangap bahwa seluruh PLTN itu aman sebagimana 426 Unit PLTN yang sekarang beroperasi di dunia. Jadi setiap PLTN yang akan dibangun harus selalu diteliti dan diawasi kendalanya mulai dari sejak tahap persiapan, pengembangan dan pengoperasian.

10 Alasan kenapa PLTN dibutuhkan di Amerika Serikat

10 Alasan kenapa PLTN dibutuhkan di Amerika Serikat
Menurut NEI (pada 2006) TopTen Alasan Penting Mengapa PLTN Vital bagi Kebijakan Energi AS adalah :

Energi nuklir membantu diversifikasi peran energi di AS.

Diversifikasi   energi  telah  sejak  lama  merupakan  suatu  kekuatan  sistem  perlistrikan AS. Bahkan ketika permintaan listrik meningkat, produksi listrik yang ditingkatkan dari 103 unit PLTN di AS (sekarang 104 unit) telah mempertahankan peran energi nuklir dalam produksi  listrik nasional AS tetap berada dalam angka sekitar 20% untuk selama 15 tahun yang lalu. Perluasan energi nuklir sedang membantu mencegah gangguan harga dan    pasokan yang berkaitan dengan beberapa sumber bahan bakar  yang memiliki dampak yang lebih merusakkan pada ekonomi dan konsumen.

Tenaga nuklir adalah sumber listrik yang efisien dan berkemampuan.

PLTN di AS beroperasi dengan tingkat keselamatan yang utama dalam industri listrik. PLTN menghasilkan 782 milyar kWh listrik pada tahun 2005 – pada tingkat tertinggi kedua yang pernah dicapai dan hanya sedikit kurang dari catatan rekor tertinggi sebesar 789 milyar kWh pada 2004. Efisiensi industri dari 103 unit PLTN yang  menghasilkan  tenaga  sekitar  90% selama waktu 24 jam per hari dalam 7 hari per minggu (24/7) - adalah yang tertinggi diantara semua sumber-sumber tenaga. Energi nuklir juga memiliki ongkos produksi terendah diluar pembangki listrik tenaga air – kira-kira US$. 1,7 sen per kWh.

Tenaga nuklir aman dan dapat diandalkan.

PLTN di AS mempunyai pengalaman operasi gabungan 3.100 reaktor-tahun, dan Angkatan Laut (Nuklir) AS memiliki pengalaman operasi gabungan 5.500 reaktor tahun. Disamping bukti unjuk kerja keselamatannya selama ini, PLTN adalah efisien, khususnya jika dibandingkan sumber listrik berbahan bakar lain. Sebagai contoh, dibandingkan dengan gas alam, ongkos  uranium relatif rendah dan kurang sensitif terhadap  peningkatan harga bahan bakar.
Satu pelet uranium – seukuran ujung sebuah jari kelingking – menghasilkan listrik ekivalen dengan listrik yang dihasilkan oleh 17.000 kaki kubik (ft3) gas alam, 1.780 lb (pound) batubara atau 149 galon minyak bumi.
Untuk menghasilkan 1 kWh listrik, diperlukan 1 pound (lb) batubara  menggunakan turbin uap (PLTU); 0,48 pound gas alam menggunakan turbin uap; 0,37 pound gas alam menggunakan teknologi daur gabungan; 0,58 pound minyak berat menggunakan turbin uap; dan 0,000008 pound uranium diperkaya 4% dalam PLTN komersial.

Tenaga nuklir tidak mengeluarkan gas efek rumah kaca.

Tenaga nuklir menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar secara aman dan dapat diandalkan tanpa menghasilkan emisi yang berbahaya. Energi nuklir sejauh ini merupakan sumber listrik terbesar AS yang bebas emisi, memberikan 73% listrik dari sumber-sumber bebas emisi termasuk air, angin dan surya.
Pada tahun 2006, 103 unit PLTN di AS mencegah emisi 3,12 juta ton belerang dioksida; 0,99 juta ton nitrogen oksida; dan 681,2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer bumi. (PLTN nya sendiri memang tidak tetapi untuk pengkayaan uranium diperlukan energi nernahan bakar fosil)

Manfaat udara bersih menarik dukungan baru.

Pemimpin pecinta lingkungan terkenal seperti pendiri Greenpeace Patrick Moore, pendiri Whole Earth Catalog Stewart Brand dan pencipta Gaia Theory James Lovelock telah menyampaikan dukungan mereka pada tenaga nuklir. Isu seperti keprihatinan tentang potensi pemanasan global telah menempatkan penekanan baru pada tenaga nuklir karena tidak menghasilkan gas efek rumah kaca.

Kemajuan pengembangan fasilitas pembuangan bahan bakar bekas.

Pada tahun 2002, Konggres dan Presiden menyetujui Yucca Mountain di Nevada, sebagai tapak yang cocok untuk pengembangan sebuah tempat pembuangan akhir pada lokasi geologis yang dalam untuk bahan bakar nuklir bekas. Departemen Energi (DOE) sedang melanjutkan pekerjaan untuk permohonan izin Yucca Mountain yang akan disampaikan ke badan pengatur nuklir AS, yaitu NRC untuk peninjauan ulang dan persetujuan.
Sekarang ini, bahan bakar nuklir bekas disimpan secara aman di tapak PLTN dan diproteksi dengan baik oleh suatu gabungan konstruksi yang kokoh, perlengkapan surveilen dan deteksi, dan dijaga oleh petugas keamanan paramiliter yang terlatih dan dipersenjatai. ( Sayang proyek Yucca Mountain yang telah memakan dana $US.10 milyar ini tidak akan  dibiayai lagi oleh Pemerintahan Barrack Obama dan izinnya dicabut oleh NRC, sementara akan dikaji untuk kemungkinan proses olah ulang di AS)

Pemimpin nasional mendukung pengembangan tenaga nuklir.
 
Konggres telah menyetujui dan Presiden menandatangani Energy Policy Act 2005, yang memasukkan insentif investasi terbatas untuk riset, pengembangan dan perluasan tenaga nuklir. Legislasi ini – dengan ketentuan lain yang mendukung konservasi, efisiensi energi, produksi baru dan investasi  yang segera diperlukan dalam infrastruktur energi kami – akan membantu kami mencapai tujuan ekonomis, keamanan dan lingkungan.

Masyarakat keuangan berpandangan postif terhadap tenaga nuklir.

Perusahaan keuangan terkemuka seperti Merril Lynch, Prudential Equity Group,  Fitch Ratings Global Group dan Moody’s Investor Services telah menunjukkan bahwa akan ada suatu kebangkitan kembali tenaga nuklir (PLTN) dan memandang hal itu sebagai suatu investasi untuk masa depan.

Ya, untuk tenaga nuklir/PLTN di sekitar kami.
 
Selama  tahun  lalu,  beberapa  negara  bagian dan daerah telah menyetujui resolusi, yang
mengemukakan paket insentif  dan  dukungan  pembangunan PLTN baru di dalam area mereka. Yang pertama dari jenis itu, survei nasional dari sekitar PLTN yang dilakukan oleh Bisconti Research Inc. dengan Quest Global Research Group menemukan bahwa 76% dari orang Amerika yang tinggal lebih dekat dari PLTN menginginkan melihat sebuah PLTN baru dibangun di dekatnya.

Tenaga nuklir adalah suatu teknologi yang dipercaya di luar negeri.

Lebih dari 30 negara mengandalkan tenaga nuklir sebagai sumber energi listrik yang aman dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, di Perancis, peranan PLTN dalam pembangkitan listrik nasionalnya mencapai sekitar 80%. Pimpinan negara lain seperti Inggris, Jepang, Jerman, dan Rusia telah menyatakan dukungannya pada tenaga nuklir.

Sumber :  Top Ten Reasons Nuclear Power Is Vital To America’s Energy Policy;
                May 22, 2006;  Nuclear Energy Institute (NEI).

BISNIS INDONESIA: Survei lokasi PLTN sangat mahal

BISNIS INDONESIA: Survei lokasi PLTN sangat mahal

Kamis, 18/03/2010 18:37:52 WIB Oleh: Rahmayulis Saleh

JAKARTA (Bisnis.com): Pengembangan pembangkit tenaga nuklir (nuclear power plant/NPP), komponen terbesarnya adalah biaya untuk menentukan survei lokasi yang cocok untuk mendirikan reaktor nuklirnya, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Biaya untuk survai prapembangunan NPP ini bisa mencapai 100 kali lipat dari biaya pembangunan NPP itu sendiri,” kata Konno Takaaki, Direktur Japan Nuclear Technlogy Institute, di sela-sela Seminar Prospects of Nuclear Electric Power in Indonesia di kantor BPPT, Jakarta, hari ini.

Dia menyebutkan biaya besar terletak pada penentuan mencari lokasi yang pas untuk pendirian NPP tersebut. Hal itu meliputi kelayakan lokasi dan pemasangan perangkat sinyal gempa, sehingga dapat mengantisipasi besarnya goyangan gempa (percepatan gempa).

Komponen biaya lainnya, kata Konno yang menjadi salah seorang pembicara dalam seminar itu, adalah penyusunan regulasi yang sangat ketat mengenai pemilihan lokasi, keikut sertaan tender, dan juga penerimaan masyarakat atas pembangunan NPP.

Menurut dia, proses pra pembangunan membutuhkan waktu 2 tahun, sementara pembangunan NPP mencapai 3-4 tahun. “Investasi NPP berkapasitas 1.000MW-1.400 MW membutuhkan anggaran sekitar 300 miliar yen,” ungkapnya.

Dia menyebutkan sampai sekarang Jepang telah mengembangkan 57 NPP dengan teknologi yang mampu mendeteksi kegagalan, atau kelalaian manusia (failed-safe) sebuah reaktor, dan dilengkapi dengan software human ativity. Perangkat lunak tersebut berisi informasi mengenai budaya keselamatan, peringatan dini kecelakaan, prosedur evakuasi dan juga informasi kecelakaan nuklir di masa lalu.

Sementara itu Hudi Hastowo, Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), menuturkan Indonesia pernah merencanakan pembangunan NPP pada 2016. “Namun sampai sekarang masih menunggu political will dari pemerintah untuk mewujudkannya. Butuh waktu sekitar 8 tahun dari komitmen awal sampai realisasi pembangunan NPP," ujarnya.

Dia menghitung waktu delapan tahun tersebut, adalah 2 tahun untuk sosialisasi pra pembangunan NPP, dan 6 tahun lagi untuk pembangunan NPP. “Jadi kalau 2010 ini pemerintah sepakat untuk membangunnya, maka 2018 Indonesia akan mempunyai pembangkit listerik tenaga nuklir [PLTN] pertama,” ungkap Hudi.

Dia menambahkan Presiden sudah mengeluarkan Inpres No 1 tahun 2010, yang mengharuskan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Batan melakukan sosialisasi tentang PLTN kepada masyarakat.

Melalui Inpres tersebut, katanya, diharapkanh masyarakat bisa memahami dan menerima rencana pembangunan PLTN. “Namun, Inpres tersebut tidak diiringi dengan alokasi anggaran dalam Dipa Kemenristek yang rancangannya sudah terlanjur diajukan tahun lalu,” ujarnya. (ts)

sumber: http://web.bisnis.com/senggang/iptek/1id169039.html

ANTARA: Presiden Terbitkan Inpres Tentang Sosialisasi PLTN

Kamis, 18 Maret 2010 15:16 WIB

Jakarta (ANTARA) - Presiden mengeluarkan Inpres No 1 tahun 2010 yang mengharuskan Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melakukan sosialisasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kepada masyarakat.

"Inpres ini mengharapkan masyarakat semakin bisa menerima rencana pembangunan PLTN," kata Kepala BATAN Dr Hudi Hastowo di sela Seminar "Prospects of Nuclear Electric Power in Indonesia", di Jakarta, Kamis.

Sayangnya, Inpres tersebut tidak dibarengi dengan alokasi anggaran dalam APBN KRT yang rancangannya sudah terlanjur diajukan tahun lalu.

Pihaknya, ujar dia, juga masih mengharapkan keluarnya peraturan lainnya yakni Perpres tentang organisasi yang akan mengelola PLTN. Dengan peraturan ini maka pembangunan PLTN sudah bisa dilakukan.

Rancangan Perpres ini sudah menunggu sekitar 2-3 tahun untuk ditandatangani Presiden.

Dengan dasar UU no 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), menurut Hudi, seluruh persiapan pembangunan PLTN sudah dilakukan, dari mulai riset tentang tapak PLTN, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusianya, kesiapan teknologinya, rancangan peraturan hingga pembiayaannya.

"Jepang sudah menawari bantuan pinjaman hingga dua miliar dolar AS," katanya.

Presiden RI masih mengkhawatirkan penerimaan masyarakat terhadap PLTN khususnya kemampuan SDM dan teknologi.

Hudi mengatakan, kebutuhan energi di Indonesia sangat tinggi, khususnya karena penggunaan energi di Indonesia saat ini masih sangat rendah yakni 500 kW per kapita, jauh dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia yang sebesar 3.000 kW per kapita.

"Tanpa energi tidak akan ada investasi, tak ada pertumbuhan ekonomi dan tak ada kemakmuran," katanya sambil menambahkan bahwa saat ini rakyat Indonesia masih merasa kaya akan minyak, gas dan batubara, tanpa peduli kemungkinan habisnya cadangan energi tersebut beberapa puluh tahun lagi.

Dalam UU RPJM, PLTN Semenanjung Muria seharusnya sudah ditenderkan pembangunannya sejak 2008 dan mulai dibangun pada 2010, sehingga sudah bisa beroperasi pada 2016 dengan kapasitas 2.000 MW.(D009/A024)

Swedia Kembali ke Energi Nuklir

Oleh Mukhlis Akhadi (sumber: Wb)

Menolak nuklir boleh-boleh saja, itu bagian dari demokrasi. Tapi alangkah baiknya kalau mereka yang menolak nuklir itu juga memberi alternatif sumber energi lain yang kompetitif untuk dimanfaatkan di Indonesia. Kalau saya baca siaran pers nya, di bagian akhir hanya memberi dukungan terhadap pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan dengan efisiensi tinggi, tanpa menyebut sumber energinya apa. Artinya para penolak nuklir itu sejatinya tidak memiliki konsep yang jelas tentang energi yang harus dikembangkan di Indonesia. Adakah jenis sumber energi baru dan terbarukan yang lebih spesifik yang harus dikembangkan di Indonesia yang nantinya dapat mengisi kekurangan suplai energi ?

Memberi dukungan terhadap litbang sumber energi baru dan terbarukan OK saja. Masalahnya, tentang litbang energi, para penolak nuklir juga tidak tahu persis sampai kapan litbang itu dapat menghasilkan temuan sumber energi baru yang benar-benar kompetitif untuk Indonesia. Litbang bisa berhasil, tapi juga bisa gagal alias tidak menemukan sumber energi baru apapun yang kompetitif untuk dikembangkan. Belum lagi masalah waktu untuk litbang itu sendiri, dan seandainya berhasil sekalipun, belum tentu temuan baru itu langsung dapat diaplikasikan, belum lagi dilihat dari aspek kompetitifnya.

Masalahnya, para penolak nuklir sepertinya tidak menyadari masalah energi yang saat ini dihadapi Indonesia dan dunia. Cadangan minyak bumi yang semakin menipis dan harganya terus melambung, batubara yang tidak ramah lingkungan dan mengancam penduduk bumi karena memicu pemanasan clobal, permintaan energi yang terus meningkat dari waktu ke waktu karena jumlah penduduk yang terus meningkat dan laju industrialisasi di berbagai belahan dunia yang ikut meningkat, semuanya perlu keputusan cepat untuk memutuskan sumber energi apa yang harus dipakai untuk mengisi kesenjangan antara suplai dan permintaan terhadap energi tersebut.

Litbang pengembangan sumber energi baru -siapapun tahu- memang diperlukan. Namun apakan kita hanya mengandalkan pada litbang tersebut untuk mengatasi kesenjangan permintaan energi seperti yang sedang dialami Indonesia saat ini. Tarohlah litbang perlu waktu 20 tahun untuk betul-betul menghasilkan sumber energi baru dan terbarukan yang betul-betul kompetitif (dan inipun tidak ada jaminan untuk berhasil), lantas apa yang akan dipakai untuk mengatasi kesenjangan permintaan energi dalam kurun waktu tersebut ? Adakah jawaban yang realistis dari para penolak nuklir ?

Dalam kondisi krisis listrik seperti yang dialami Indonesia saat ini, terjadi pemadaman bergilir setiap saat, aktivitas industri terganggu karena kontinyuitas suplai listrik tidak dapat diandalkan, dengan dampak kerugian yang besar di fihak industri, belum lagi terhambatnya investasi karena infrastruktur energi yang tidak memadai, yang berakibat pada terhambatnya pembukaan lapangan kerja baru, sementara pengangguran di tanah air terus meningkat, semuanya itu sepertinya tidak pernah ada dalam fikiran para penolak nuklir. Artinya mereka hanya sekedar menolak penggunaan energi nuklir, tapi tidak memiliki solusi yang membumi yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat untuk mengatasi semua permasalahan kelistrikan yang sedang dihadapi bangsa saat ini.

Jeleknya lagi, data-data pendukung yang digunakan untuk menolak nuklir adalah data-data usang, sangat bertentangan dengan data-data terbaru. Betul AS dan Eropa Barat pernah menunda program nuklir setelah infrastruktur energi di negara-negara itu cukup mantab, karena memang didukung oleh penggunaan energi nuklir yang cukup besar. Namun apa yang terjadi saat ini, disaat krisis energi membayang-bayangi penduduk bumi ? AS dan Eropa Barat kembali melirik nuklir. Bagi mereka, memutuskan kembali ke nuklir memang cukup mudah karena sebelumnya sudah cukup lama berpengalaman dalam penggunaan energi nuklir. Di saat nagara-negara maju memutuskan kembali ke nuklir, apa yang bisa dilakukan Indonesia ?

Mengenai hal tersebut, kita bisa melihat kasus yang terjadi di Swedia. Melalui referendum, rakyat Swedia pernah sepakat memutuskan untuk menutup semua PLTN yang beroperasi di negeri itu pada tahun 2010 karena adanya kecelakaan PLTN Three Mile Island, AS, tahun 1979. Referendum berikutnya malah menghendaki mempercepat penutupan semua PLTN di Swedia yang dimajukan ke tahun 2000 karena adanya kecelakaan PLTN Chernobyl tahun 1986. Satu prestasi pernah di catat oleh rakyat Swedia, yaitu menyetop penggunaan PLTA (PLTA, bukan PLTN) sejak tahun 1960 karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya ternyata demikian besar.

Namun apa yang terjadi saat ini di Swedia ? Setelah gagal mendapatkan sumber-sumber energi baru yang dapat menggantikan peran energi nuklir, sementara deadline penutupan PLTN semakin dekat, terpaksa pemerintah Swedia melakukan referendum ulang. Apa hasilnya ? Cukup mengejutkan, yaitu memperpanjang penggunaan energi nuklir sampai ditemukan sumber-sumber energi pengganti yang lebih aman. Namun ternyata tidak memberi batas waktu untuk penggunaan energi nuklir di negeri itu. Belum lama ini misalnya, PLTN Barsebach di Swedia ternyata malah diperpanjang penggunaannya. Artinya, sebagaimana sebelumnya saya sebutkan, rakyat Swedia berhasil melepaskan diri dari PLTA, tetapi ternyata gagal untuk membebaskan diri dari penggunaan energi nuklir.

Apakah para penolak nuklir di Indonesia belajar dari kasus ini ? Kasus serupa pun sebenarnya terjadi di negara-negara industri lainnya. Jerman yang sebelumnya dibangga-banggakan oleh para penolak nuklir karena keputusannya yang sangat berani untuk membebaskan diri dari energi nuklir, berita terkini menyebutkan, ternyata negara itu berbalik haluan untuk tetap mempertimbangkan nuklir sebagai pemasok listrik di masa mendatang. AS, Inggris, Italia sama saja. Sekali lagi, bagi negara-negara yang sebelumnya sudah memanfaatkan energi nuklir, keputusan untuk kembali ke nuklir memang cukup mudah karena pengalaman sudah ada. Namun apa yang bisa diperbuat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya di masa mendatang ? Dapatkan para penolak nuklir memberikan solusi yang realistis tanpa nuklir ?

Tantangan Beberapa Negara dalam Pembangunan PLTN

Beberapa pengalaman kesulitan berbagai negara yang akan, sedang membangun dan atau mengoperasikan pltn antara lain adalah :

• Cuba karena kekurangan dana akibat bubarnya Uni Soviet;
• Austria karena kehendak referendum rakyatnya meskipun PLTN ybs sudah hampir jadi; Polandia karena demonstrasi hebat rakyatnya yang menentang pltn karena alasan aspek politik dan ekonomi; Meskipun demikian Polandia pada tahun 2025 masih tetap akan merencanakan mengoperasikan pltn standar Eropa.
• Italia bahkan harus menghentikan semua kegiatan program energi nuklir dengan menutup beberapa pltn dan menghentikan pltn yang sedang dibangun. Sekarang italia berencana menghidupkan lagi program energi nuklir.Sekarang Italia merupakan importir listrik nuklir terbesar (10%)..
• Phliphina yang sudah menyelesaikan PLTN) Bataan jenis PWR dengan daya 600 MWe, berdasar rekomendasi IAEA terpaksa tidak boleh dioperasikan karena faktor keselamatan dan keamananan. dan rencana
• Turki untuk pembangunan dan pengoperasian PLTN banyak ditentang dari pihak LSM luar dan dalam negeri serta kesulitan keuangan.
• Mesir pada 1981 protokol kerjasama nuklir yang menetapkan konstruksi 2 unit PLTN jenis PWR dengan daya 1000 MWe di tapak ElDabaa dan tapak Za'frana tidak berjalan sebagaimana mestinya. (sumber D.I Wb)
  

Mengubah Air menjadi Energi, fakta baru

BlackLight Power Inc., founded by Dr. Randell Mills, is a New Jersey company that claims to have developed a technology that produces hydrogen from water, making hydrogen a cheap renewable energy source that could replace gasoline. The company's "hydrino theory" has drawn much skepticism.1

On December 11, 2008, BlackLight Power announced it had made a commercial license agreement with Estacado Energy Services, Inc. of New Mexico.

Tentang teknologi yang dikembangkan oleh Blacklight ini dapat dibaca pada artikel yang ditulis pada energi portal berikut:

Energi listrik dari hydrino
Oleh energiportal

Senin, Juni 30, 2008 10:21:39

Blacklight Power Inc, perusahaan yang didirikan oleh Randell Mills, seorang doktor dari Harvard, telah mengembangkan metode untuk mendorong atom-atom pada hidrogen ke suatu tingkat dimana banyak ilmuwan menyanggah keberadaan tingkatan tersebut.

Menurut Blacklight, energi yang dihasilkan dari perpindahan atom-atom hidrogen bisa menghasilkan listrik seharga 1 sen per kWH. Jauh lebih murah dari listrik yang dihasilkan batubara. Perusahaan tersebut menyatakan bisa melakukannya tanpa menghasilkan polusi, dan proses yang berjalan sendiri hanya dengan menambahkan air.

Terkesan hanya sebuah penipuan ilmiah yang dibesar-besarkan. Dan seperti kebohongan ilmiah yang dilakukan oleh banyak perusahaan, hasilnya tidak pernah keluar dari laboratorium riset mereka.

Tetapi Blacklight sebaliknya menyatakan telah mendapatkan pendanaan sebesar US$ 60 juta, termasuk US$ 10 juta dari perusahaan listrik Conectiv dan PacifiCorp, dan sejumlah penyandang dana lainnya seperti Shelby Brewer, asisten sekretaris energi nuklir masa pemerintahan Ronald Reagen dan Michael Jordan, CEO Electronic Data Systems.

Proses yang dimiliki Blacklight sekarang ini, Blacklight menamakannya ''Blacklight Process'', mulanya ditemukan oleh Mills di tahun 1991. Mills menyatakan telah menemukan cara untuk menghasilkan molekul yang disebut hydrino. Secara teori, hydrino adalah sebuah bentuk atom hidrogen dimana elektron-elektronnya telah memasuki orbit yang lebih rendah. Artinya, atom tersebut mengandung energi yang lebih sedikit. Mills bahkan menyatakan tidak hanya berhasil menghasilkan hydrino, tetapi telah berhasil menangkap energi yang dilepaskan selama proses peubahan bentuk dari hidrogen, dan mengubahnya dalam bentuk energi listrik.

Menurut Mills, ketika hydrino dibuat melalui reaksi antara hidrogen dengan sebuah katalis, akan dihasilkan energi yang lebih dari cukup untuk mesuplai energi bagi proses elektrolisis pada air, dan menghasilkan lebih banyak hidrogen. Kelebihan energinya, sebagian besar, digunakan untuk menghasilkan listrik. Proses tersebut berulang dengan sendirinya. Satu-satunya tambahan dari luar yang diperlukan adalah katalis, yang berfungsi merubah hidrogen menjadi hydrino, dan panas. Panas ini juga akan dihasilkan dengan sendirinya setelah reaksi dimulai.

Hydrino sendiri tampaknya bersifat non-reaktif dan bisa dilepaskan begitu saja ke udara, karena lebih ringan daripada Helium, atau hidrino-hidrino tersebut bisa diproses menjadi bahan kimia unik.

Hanya saja hingga kini tingkatan energi hidrogen menurut para ahli fisika kuantum sudah pada tingkat terendahnya. Menurut Douglas Osheroff, pemenang Nobel fisika dari Standford University, elektron-elektron pada hidrogen telah berada pada orbit terendahnya, dan tidak mungkin bergerak pada orbit yang lebih rendah.

Sementara itu Randy Booker, profesor fisika dari University of North Carolina menyatakan Greenpeace telah meminta bantuan dia dan beberapa dosen di fakultasnya untuk mengevaluasi teknologi tersebut di tahun 2005. Booker bersama rekan-rekannya telah beberapa kali memasuki laboratorium Blacklight di Cranbury, New Jersey untuk memvalidasi proses yang dilakukan Blacklight.

Booker menjelaskan bahwa metode ilmiah yang dilakukan Blacklight sudah benar, mulai dari pengukurannya hingga prosedurnya. Bahkan Booker menambahkan bahwa apa yang ditemukan Mills bisa menjadi teori baru yang revolusioner, jauh melampaui fisika kuantum. Booker, dalam beberapa kali kunjungannya ke laboratorium Blacklight telah melihat proses pembangkitan energi listrik yang menghasilkan 2 kW.

Meski demikian, proses tersebut masih harus melalui public demonstration agar diterima lebih banyak orang dan kalangan ilmiah. Blacklight saat ini sedang mengerjakan fasilitas prototipnya di New Jersey dan diharapkan selesai pada tahun 2009. Bersamaan dengan itu proses pembangkitan energinya akan ditingkatkan menjadi 50kW.

1. Official Site: BlackLight Power Inc.
2. MarketWatch: BlackLight Power Inc. Announces First Commercial License... (December 11, 2008)
3. The New York Times: Blacklight Power Bolsters Its Impossible... (October 21, 2008)
4. VentureBeat: Blacklight Power claims nearly-free energy from water...? (May 3, 2008)
5. FOXBusiness.com: BlackLight Power Announces Commercial Ready Alternative... (February 28, 2008)
6. Village Voicepage: Quantum Leap (December 21, 1999)
7. YouTube Video: New Energy Source- BlackLight Power (Time: 7:00)

Another Tech video and Funny video

Whatch this out



Dir: William Sinclair / UK-IRL / 2006 The tide is coming in and Finn (Dylan Moran), a worthless low-rent hood, has been dropped on an isolated beach, his feet set in concrete. www.laikapictures.com
Category: Film & Animation
Tags:
Tell it to the Fishes William Sinclair Dylan Moran Future Shorts

Whatch this out, It is funny film to get you a litle rilex, after doing research about nuclear, thorium, and campaign for nuclear for peace, GO PLTN Indonesia.

Thorium dapat mengatasi masalah energi dunia?

Perkembangan teknologi thorium, barangkali dapat mengatasi masalah energi dunia. Lihat video dibawah ini:

Lihat Reaksi pada skala Laboratorium

Thanks to Google TechTalk Channel providing us such valuable lectures.
ABSTRACT

Electrical power is, and will increasingly become, the desired form of energy for its convenience, safety, flexibility and applicability. Even future transportation embraces electric cars, trains, and chemical fuel production (jet fuel, hydrogen, etc.) based upon an abundant electrical supply. Although existing energy sources can and should be expanded where practical, no one source has shown to be practical to rapidly fulfill the world's energy requirements effectively. Presently there is an existing source of energy ideally suited to electrical energy production that is not being exploited anywhere in the world today, although its existence and practicality has been know since the earliest days of nuclear science. Thorium is the third source of fission energy and the LFTR is the idealized mechanism to turn this resource into electrical energy. Enough safe, clean energy, globally sustainable for 1000's of years at US standards.

This talk is aimed at explaining this thorium energy resource from fundamental physics to today's practical applications. The presentation is sufficient for the non-scientist to grasp the whole subject, but will be intriguing to even classically trained nuclear engineers. By providing the historical context in which the technology was discovered and later developed into a power reactor, the story of thorium's disappearance as an energy source is revealed. But times have changed, and today, thorium energy can be safely exploited in a completely new form of nuclear reactor.

The LFTR is unique, having a hot liquid core thus eliminating fuel fabrication costs and the need for a large reactor. It cannot have a nuclear meltdown and is so safe that typical control rods are not required at all. This design topples all the conventional arguments against conventional energy sources in such areas as:

* Waste Production
* Safety
* Proliferation
* Capital Costs and Location
* Environmental Impact
* Social Acceptance
* Flexibility
* Grid Infrastructure
* Efficiency

Should America take this step toward a New Era in Nuclear Energy Production? Hear the case for "The Electricity Rock" and then decide.

Speaker: Dr. Joe Bonometti

Dr. Bonometti has extensive engineering experience in the government, within industry, and in academia over a 25-year career. Recently completing an assignment as the NASA Chair Professor at the Naval Post graduate School, he supported a ship design study that utilized advanced nuclear power derived from thorium. Working at NASA for ten years as a technology manager, lead systems engineer, nuclear specialist, and propulsion researcher, he lead several NASA tiger teams in evaluating the Nuclear System Initiatives fission demonstration vehicle and missions. He managed the Emerging Propulsion Technology Area for in-space systems, the Marshall Air Launch team, as well as a variety of other power and propulsion assignments and is now the Lead Systems Engineer for the Ares I-Y flight. After earning a Doctorate degree in Mechanical Engineering from University of Alabama in Huntsville, he spent several years as a Research Scientist & Senior Research Engineer at the UAH Propulsion Research Center where he served as a Principal Investigator and manager for the Solar Thermal Laboratory. He has worked as a Senior Mechanical Designer at Pratt & Whitney supporting aircraft engine manufacturing and at the Lawrence Livermore National Laboratory within the laser fusion program. A graduate from the United States Military Academy, at West Point, where he studied nuclear physics and engineering, Dr. Bonometti served as an officer in the United States Army Corps of Engineers; both in combat and district engineering management assignments. He is a Registered Professional Engineer in the State of Virginia, and has authored numerous aerospace technical publications, particularly propulsion and space systems technologies. His technical expertise includes nuclear engineering, specialized mechanical & materials research, space plasmas & propulsion, thermodynamics, heat transfer, and space systems engineering.

Daftar Lengkap Pembagunan PLTN sejagat, data Agustus 2008

Dibawah ini adalah rencana dan pembangunan Reaktor yang ditujukan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Indonesia tidak termasuk dalam daftar ini.

Memang PLTN Indonesia masih belum jelas arahnya, pemilu 2009 kelihatannya lebih penting. Juga eksekusi Amrozi yang dilaksanakan pada 911, satu angka yang melambangkan teroris, yaitu ambruknya Trade Center di Amerika.

Kelihatannya tanggal tersebut barangkali merupakan pesan sponsor? Hukuman bagi teroris, di tanggal yang sama aksi teroris dilakukan terhadap Amerika. Semoga hal ini tidak bermakna seperti diatas.

Di suatu tulisan di mailing list indo energi, sempat terbaca tulisan sdr. Dr Iwan Kurniawan, teman saya, penentang PLTN Indonesia no. 1 di Indonesia, yang menghubungkan teroris dengan Indonesia, seperti tulisannya yang dikutip berikut ".... Belum lagi dicurigai mau mengembangkan Bom nuklir, plus tuduhan di Indonesia banyak teroris, apa tidak semakin susah kalau punya PLTN".

Kenapa harus takut dengan tuduhan tersebut, go nuclear Indonesia.

Power reactors under construction, or almost so

Start Operation*		REACTOR	TYPE	MWe (net)
2008	India, NPCIL	Rawatbhata 5	PHWR	202
2008	India, NPCIL	Kaiga 4	PHWR	202
2008	Iran, AEOI	Bushehr 1	PWR	950
2009	India, NPCIL	Kudankulam 1	PWR	950
2009	India, NPCIL	Rawatbhata 6	PHWR	202
2009	Canada, Bruce Power	Bruce A1	PHWR	769
2009	Russia, Energoatom	Volgodonsk 2	PWR	950
2009	Japan, Hokkaido	Tomari 3	PWR	912
2009	China, Taipower	Lungmen 1	ABWR	1300
2009	India, NPCIL	Kudankalam 2	PWR	950
2010	Canada, Bruce Power	Bruce A2	PHWR	769
2010	Korea, KHNP	Shin Kori 1	PWR	1000
2010	India, NPCIL	Kalpakkam	FBR	470
2010	China, CGNPC	Lingao 3	PWR	1080
2010	China, Taipower	Lungmen 2	ABWR	1300
2010	Argentina, CNEA	Atucha 2	PHWR	692
2010	Russia, Energoatom	Severodvinsk	PWR x 2	70
2011	Finland, TVO	Olkilouto 3	PWR	1600
2011	Russia, Energoatom	Kalinin 4	PWR	950
2011	Korea, KHNP	Shin Kori 2	PWR	1000
2011	China, CNNC	Qinshan 6	PWR	650
2011	China, CGNPC	Lingao 4	PWR	1080
2011	Pakistan, PAEC	Chashma 2	PWR	300
2011	Russia, Energoatom	Kursk 5	RBMK	1000
2012	China, CNNC	Qinshan 7	PWR	650
2012	Korea, KHNP	Shin Wolsong 1	PWR	1000
2012	France, EdF	Flamanville 3	PWR	1630
2012	Russia, Energoatom	Beloyarsk 4	FBR	750
2012	Japan, Chugoku	Shimane 3	PWR	1375
2012	Russia, Energoatom	Novovoronezh 6	PWR	1070
2012	Slovakia, SE	Mochovce 3	PWR	440
2012	China, CGNPC	Hongyanhe 1	PWR	1080
2012	China, CGNPC	Ningde 1	PWR	1080
2013	China, CNNC	Sanmen 1	PWR	1100
2013	China, CGNPC	Ningde 2	PWR	1080
2013	Krea, KHNP	Shin Wolsong 2	PWR	1000
2013	Russia, Energoatom	Leningrad 5	PWR	1070
2013	Russia, Energoatom	Novovoronezh 7	PWR	1070
2013	Russia, Energoatom	Rostov/ Volgodonsk 3	PWR	1070
2013	Korea, KHNP	Shin Kori 3	PWR	1350
2013	China, CGNPC	Hongyanhe 2	PWR	1080
2013	China, CGNPC	Yangjiang 1	PWR	1080
2013	China, CGNPC	Taishan 1	PWR	1700
2013	China, Huaneng	Shidaowan	HTR	200
2013	China, CNNC	Fangjiashan 1	PWR	1000
2013	Japan, EPDC/J Power	Ohma	ABWR	1350
2013	Japan, Tepco	Fukishima I-6	ABWR	1350
2013	Slovakia, SE	Mochovce 4	PWR	440
2014	China , CNNC	Sanmen 2	PWR	1100
2014	China , CPI	Haiyang 1	PWR	1100
2014	China , CGNPC	Ningde 3	PWR	1080
2014	China , CGNPC	Yangjiang 2	PWR	1080
2014	China , CGNPC	Hongyanhe 3	PWR	1080
2014	China, CNNC	Fangjiashan 2	PWR	1000
2014	Korea, KHNP	Shin-Kori 4	PWR	1350
2014	Romania, SNN	Cernavoda 3	PHWR	655
2014	Bulgaria, NEK	Belene 1	PWR	1000
2014	Russia , Energoatom	Leningrad 6	PWR	1200
2014	Russia , Energoatom	Rostov/ Volgodonsk 4	PWR	1200
2014	Japan , Tepco	Fukishima I-7	ABWR	1080
2015	Japan , Tepco	Higashidori 1	ABWR	1080

* Latest announced year of proposed commercial operation.
† grid connected.

The World Nuclear Power Reactor table gives a fuller and (for current year) possibly more up to date overview of world reactor status.

Some further power reactors planned or on order

Start operation	Start construction		Reactor	Type	MWe (each)
2015	2008	Bulgaria, NEK	Belene 2	PWR	1000
2016	2010	Japan, Tepco	Higashidori 2 (Tepco)	ABWR	1320
2013-14	2010	Japan, JAPC	Tsuruga 3 & 4	APWR	1500
2014/16	2009	Japan, Chugoku	Kaminoseki 1	ABWR	1373
2016-17		Korea, KHNP	Shin-Ulchin 1-2	APR-1400	1350
2014	2011	Japan, Tohoku	Higashidori 2 (Tohoku)	ABWR	1320
2015		Slovenia, NEK	Krsko 2	PWR?	1000?

Dates according to latest announcements.

sumber: http://www.world-nuclear.com/info/inf17.html

Rencana Pembangunan Reaktor Sejagad, data Agustus 2008

Rencana pembangunan reaktor untuk tujjuan damai (PLTN) diseluruh penjuru dunia meningkat dengan tajam. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, dimana setiap negara membutuhkan lebih banyak energi untuk kehidupan industri dan penduduknya.
Sementara Indonesia, yang lebih dulu merencanakan PLTN, belum membangun satupun PLTN. Indonesia sibuk menggali batubara(coal), yang jelas-jelas merusak lingkungan. Sementara USA yang mempunyai cadangan Coal lebih banyak, tidak melakukan hal yang sama dengan Indonesia.
Sekarang George Soros, dikabarkan membeli saham BUMI di market, dan siap mengakuisisi BUMI,perusahaan yang mengangkat Aburizal Bakri menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2008.
Berikut adalah peta pembangunan PLTN oleh negara-negara dunia, Indonesia belum termasuk didalamnya, kita masih sibuk berdebat dan menghabiskan energi dalam perdebatan tersebut. Karena semuanya yang menentukan adalah Presiden, bukan masyarakat. Dimanapun di dunia ini, pembangunan PLTN pasti mendapat perlawanan oleh sebagian masyarakat. Lihat berita dibawah ini


Plans For New Reactors Worldwide

(August 2008)

• Nuclear power capacity worldwide is increasing steadily but not dramatically, with about 35 reactors under construction in 12 countries.
• Most reactors on order or planned are in the Asian region, though plans are firming for new units in Europe, the USA and Russia.
• Significant further capacity is being created by plant upgrading.
• Plant life extension programs are maintaining capacity, in USA particularly.

Today there are some 439 nuclear power reactors operating in 30 countries plus Taiwan, with a combined capacity of about 370 GWe. In 2007 these provided 2608 billion kWh, about 16% of the world's electricity.

About 35 power reactors are currently being constructed in 11 countries (see Table below), notably China, South Korea, Japan and Russia.

The International Atomic Energy Agency has significantly increased its projection of world nuclear generating capacity. It now anticipates at least 60 new plants in the next 15 years, making 450 to 690 GWe in place in 2030 - very much more than projected in 2000 and 21% to 85% more than actually operating in 2008. The change is based on specific plans and actions in a number of countries, including China, India, Russia, Finland and France, coupled with the changed outlook due to the Kyoto Protocol. This would give nuclear power a 17% share in electricity production in 2020. The fastest growth is in Asia.

It is noteworthy that in the 1980s, 218 power reactors started up, an average of one every 17 days. These included 47 in USA, 42 in France and 18 in Japan. The average power was 923.5 MWe. So it is not hard to imagine a similar number being commissioned in a decade after about 2015. But with China and India getting up to speed with nuclear energy and a world energy demand double the 1980 level in 2015, a realistic estimate of what is possible might be the equivalent of one 1000 MWe unit worldwide every 5 days.

See also Nuclear Renaissance paper for the factors driving the increase in nuclear power capacity.

Increased Capacity

Increased nuclear capacity in some countries is resulting from the uprating of existing plants. This is a highly cost-effective way of bringing on new capacity.

Numerous power reactors in USA, Belgium, Sweden and Germany, for example, have had their generating capacity increased. In Switzerland, the capacity of its five reactors has been increased by 12.3%. In the USA, the Nuclear Regulatory Commission has approved 124 uprates totalling some 5600 MWe since 1977, a few of them "extended uprates" of up to 20%.

Spain has a program to add 810 MWe (11%) to its nuclear capacity through upgrading its nine reactors by up to 13%. For instance, the Almarez nuclear plant is being boosted by more than 5% at a cost of US$ 50 million. Some 519 MWe of the increase is already in place.

Finland Finland has boosted the capacity of the Olkiluoto plant by 29% to 1700 MWe. This plant started with two 660 MWe Swedish BWRs commissioned in 1978 and 1980. It is now licensed to operate to 2018. The Loviisa plant, with two VVER-440 (PWR) reactors, has been uprated by 90 MWe (10%).

Sweden is uprating Forsmark plant by 13% (410 MWe) over 2008-10 at a cost of EUR 225 million, and Oskarshamn-3 by 21% to 1450 MWe at a cost of EUR 180 million.

Nuclear Plant Construction

Most reactors currently planned are in the Asian region, with fast-growing economies and rapidly-rising electricity demand.

Some 16 countries with existing nuclear power programs (Argentina, Brazil, Bulgaria, Canada, France, Russia, China, India, Pakistan, Japan, Romania, Slovakia, South Korea, South Africa, Ukraine, USA) have plans to build new power reactors (beyond those now under construction).

In all, over 90 power reactors with a total net capacity of almost 100,000 MWe are planned and over 200 more are proposed. Rising gas prices and greenhouse constraints on coal have combined to put nuclear power back on the agenda for projected new capacity in both Europe and North America.

In the USA there are proposals for over twenty new reactors and the first combined construction and operating licences for these have been applied for. All are for late third-generation plants, and a further proposal is for two ABWR units.

In Canada there are plans to build up to 3500 MWe of new capacity in Ontario, and proposals for similar capacity in Alberta and one large reactor in New Brunswick.

In Finland, construction is now under way on a fifth, very large reactor which will come on line in 2011 and plans a re firming for another large one to follow it.

France is building a similar 1600 MWe unit at Flamanville, for operation from 2012, and a second is to follow it.

Romania's second power reactor istarted up in 2007, and plans are being finalised for two further Canadian units.

Slovakia is completing two 470 MWe units at Mochovce, to operate from 2011-12.

Bulgaria is about to start building two 1000 MWe Russian reactors at Belene.

In Russia, five large reactors are under active construction and due for completion by 2012, one being a large fast neutron reactor. Seven further reactors are then planned to replace some existing plants, and by 2015 ten new reactors totalling at least 9.8 GWe should be operating. Further reactors are planned to add new capacity by 2020. This will increase the country's present 21.7 GWe nuclear power capacity to 50 GWe about 2020. In addition about 5 GW of nuclear thermal capacity is planned. A small floating power plant is expected to be completed by 2011 and another by 2020.

Poland is planning some nuclear power capacity but initially is likely to join a joint project in Lithuania, with Estonia and Latvia.

Nuclear power will continue to play a major role in the future electricity supply mix in both South Korea and Japan.

South Korea plans to bring a further eight reactors into operation by the year 2015, giving total new capacity of 9200 MWe. Ulchin 5 & 6 were connected to the grid in 2004. Following them are planned Shin-Kori-1 & 2 and Wolsong-5 & 6, to be improved OPR-1000 designs. Then come Shin-Kori-3 & 4 and Shin-Ulchin 1&2, the first of the Advanced PWRs of 1400 MWe, to be in operation by 2016. These APR-1400 designs have evolved from a US design which has US NRC design certification, and have been known as the Korean Next-Generation Reactor.

Japan has two reactors under construction and another ready to start building. It also has plans and, in most cases, designated sites and announced timetables for a further 10 power reactors, totalling over 13,000 MWe which are expected to come on line 2012-18.

In China, now with eleven operating reactors on the mainland, CNNC is well into the next phase of its nuclear power program. The second of two Russian 1000 MWe PWRs at Tianwan in Jiangsu province was grid connected in May 2007.

China NNC and Guangdong NPC have six more indigenous reactors under construction at Lingdong, Qinshan, Hongyanhe and Ningde. Ten more are due to start construction by July 2010 at these sites plus Yangjiang. Four large Western third-generation ones are due to start construction at Sanmen and Haiyang, with two more at Taishan. China aims to quadruple its nuclear capacity from that operating and under construction by 2020. The Shidaowan high temperature gas-cooled reactor will start construction in 2009 at Rongcheng , Shandong province.

On Taiwan, Taipower is building two advanced BWRs at Lungmen.

India has six reactors under construction and expected to be completed by 2010. This includes two large Russian reactors and a large prototype fast breeder reactor as part of its strategy to develop a fuel cycle which can utilise thorium. Further units are planned.

Pakistan has a second 300 MWe reactor under construction at Chasma, financed by China. There are plans for more Chinese power reactors.

In Kazakhstan, a joint venture with Russia's Atomstroyexport envisages development and marketing of innovative small and medium-sized reactors, starting with a 300 MWe Russian design as baseline for Kazakh units.

In Iran nuclear power plant construction was suspended in 1979 but in 1995 Iran signed an agreement with Russia to complete a 1000 MWe PWR at Bushehr. Construction is well advanced.

The Turkish government plans to have three nuclear power plants total 4500 MWe operating by 2012-15, a US$ 10.5 billion investment.

Indonesia plans to start constructing a 2000 MWe nuclear power station in 2010.

Vietnam is also considering its first nuclear power venture, to be commissioned by 2017.

Fuller details of all the above contries curently without nuclear power are in country papers or the paper on Emerging Nuclear Energy Countries.

Plant Life Extension

Most nuclear power plants originally had a nominal design lifetime of up to 40 years, but engineering assessments of many plants over the last decade has established that many can operate longer. In the USA nearly 50 reactors have been granted licence renewals which extend their operating lives from the original 40 out to 60 years, and operators of most others are expected to apply for similar extensions. In Japan, plant lifetimes up to 70 years re envisaged.

When the oldest commercial nuclear power stations in the world, Calder Hall and Chapelcross in the UK, were built in the 1950s they were very conservatively engineered, though it was assumed that they would have a useful lifetime of only 20-25 years. They were then authorised to operate for 50 years but due to economic factors closed earlier. Most other Magnox plants are licensed for 40-year lifetimes.

The Russian government in 2000 extended the operating lives of the country's 12 oldest reactors from their original 30 years, for 15 years.

The technical and economic feasibility of replacing major reactor components, such as steam generators in PWRs and pressure tubes in CANDU heavy water reactors, has been demonstrated. The possibilities of component replacement and licence renewals extending the lifetimes of existing plants are very attractive to utilities, especially in view of the public acceptance difficulties involved in constructing replacement nuclear capacity.

On the other hand, economic, regulatory and political considerations have led to the premature closure of some power reactors, particularly in the United States, where reactor numbers have fell from 110 to 104, and in eastern Europe.

sumber: http://www.world-nuclear.com/info/inf17.html

Text Lengkap tentang NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

Naskah lengkap tentang NPT, serta siapa saja yang menandatangani kesepakatan tersebut disebutkan pada naskah lengkap ini:

THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION
OF NUCLEAR WEAPONS
( NPT )

(text of the treaty)

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the Parties to the Treaty,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to co-operate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in co-operation with other States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the co-operation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapons tests in the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world’s human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article III

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this Article.

3. The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to comply with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

Article VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realised. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.1

Article XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, the first day of July, one thousand nine hundred and sixty-eight.